Pesan Mendikbud RI

Kepsek Jangan Ragu Gunakan Dana BOS

Jakarta, katakabar.com - Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia tentang dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dan BOS Afirmasi diatur dalam regulasi level tertinggi, yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).

Lantaran itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Anwar Makarim menekankan agar kepala sekolah tidak ragu menggunakan dana BOS sesuai prioritas kebutuhan sekolah.

“Sudah ada penjelasan dalam juknis yang jelas hingga butir-butir apa saja yang bisa digunakan untuk itu dibuat secara eksplisit di dalam kerangka regulasi,” kata Mendikbud dalam video conference Peluncuran Ketentuan Penyesuaian UKT, Dana Bantuan UKT Mahasiswa, Kebijakan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja di Jakarta, seperti dikutip dari Situs Resmi Kemendikbud RI, di penghujung pekan keempat Juni 2020.
 
Dijelaskan Nadiem, aturan pengalokasian dana BOS Kinerja dan BOS Afirmasi sama dengan aturan penggunaan dana BOS reguler.

Dana itu bisa digunakan untuk membayar guru honorer, belanja kebutuhan belajar dari rumah seperti, pulsa, paket data, layanan pendidikan daring berbayar, belanja kebutuhan kebersihan terkait pencegahan Covid 19 berupa, sabun, pembasmi kuman dan penunjang kesehatan lainnya serta membayar tenaga kependidikan, apabila dana masih tersedia.
 
Ditegaskannya, ada dua kriteria sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Pertama berdasarkan daerah meliputi, daerah terpencil dan terbelakang.

Kedua, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil. Ketiga, daerah perbatasan dengan negara lain dan keempat, daerah yang terkena bencana Covid 19, bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Kriteria kedua berdasarkan kondisi sekolah, seperti sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih besar, sekolah yang menerima dana BOS Reguler lebih rendah dan sekolah yang memiliki proporsi guru tidak tetap yang lebih besar.
 
“Itu semua ditetapkan lewat Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020, Permendikbud Nomor 24 Tahun 2020 serta Kepmendikbud Nomor 580, 581 dan 582 Tahun 2020. Jadi semua ketentuan hukumnya sudah pasti,” tegas Nadiem. 
 
Masih Mendikbud RI, aturan yang sudah ditetapkan bisa menjadi pegangan bagi kepala dinas dan kepala sekolah untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan dana BOS terutama untuk kebutuhan pembayaran guru honorer serta menunjang kegiatan pembelajaran sesuai protokol kesehatan.

“Jadi mohon digunakan pedoman kita,” serunya.
 
Kondisi seperti ini ujar mantan Bos Ojol ini, membutuhkan pemimpin yang kuat dan tegas. Diminta kepada para kepala sekolah untuk melihat dokumen-dokumen regulasinya, sebab sudah tertera secara rinci, semua kebutuhan baik dari protokol kesehatan, belajar jarak jauh, kuota, dan lain-lain itu boleh menggunakan dana BOS.
 
“Kami sudah atur fleksibilitasnya, jika sebelumnya ada sekat persentase penggunaan dana, sekarang sudah dibuka. Kami berikan maksimum fleksibilitas. Jadi itu mestinya sudah cukup bagi kepala sekolah untuk mengambil tindakan terbaik untuk guru-guru, murid dan keluarga para murid-murid mereka,” bebernya.
 
Soal keresahan masyarakat tentang batas kewenangan penetapan SPP terutama di masa pandemi.

Kata Nadiem, Kemendikbud maupun pemerintah daerah tidak berwenang menentukan jumlah SPP di sekolah swasta.

Sarannya, agar orang tua berkoordinasi lebih lanjut dengan yayasan atau pengelola sekolah untuk mendapatkan penyelesaian secara musyawarah mufakat, tandasnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait