Ketika GAPKI Turun Tangan Pantau PSR

Pekanbaru, Katakabar.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) beberapa jikan belakangan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Perekonomian, Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Ini dilakukan menciptakan model kemitraan yang paling tepat dengan petani kelapa sawit swadaya, khususnya petani yang sudah menerima program penyaluran dana.

Upaya ini dilakukan GAPKI setelah sebelumnya internal GAPKI melakukan evaluasi terkait percepatan Peremajaan Sawit Rakyat.

"Selama ini GAPKI tidak terlibat langsung dengan PSR. Namun dengan kondisi PSR yang ada, tentu GAPKI musti punya peran dalam percepatan PSR itu. Dari sinilah kemudian kami memunculkan pemikiran kalau GAPKI mungkin bisa jadi mitra petani biar peremajaan kelapa sawit bisa berjalan lebih baik," kata Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono saat memberikan paparan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait PSR di ruang rapat Komisi IV DPR di Senayan, Jakarta, kemarin.

Terangnya, di lapangan Gapki telah menjalin kerjasama formal dengan sejumlah asosiasi petani khususnya Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek PIR) di beberapa provinsi.

"Kerjasama ini terkait pelaksanaan kemitraan antara anggota GAPKI dan anggota asosiasi petani. Kami mendorong anggota kami untuk bermitra dengan anggota asosiasi petani. Tugas asosiasi dan GAPKI adalah memfasilitasi anggotanya supaya lebih mudah membangun kemitraan," terangnya.

Setakat ini kerjasama itu sudah sampai pada pemetaan lahan. Khususnya lahan kelompok tani yang sudah kebagian dana dari BPDPKS tapi belum merealisasikan penanaman.

"Ini harus dikebut, sebab dalam aturan yang ada, kalau dalam 6 bulan pekerjaan penanaman tidak terealisasi, duit hibah musti dikembalikan," ujar Vice President Director PT Astra Agro Lestari Ltd ini.

Kemarin, Panitia Kerja (Panja) Sawit Komisi IV DPR RI menggelar RDP. Sederet perkumpulan terkait sawit diminta mengeluarkan unek-uneknya, tak terkecuali GAPKI.

Setelah rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, G Budisatrio Djiwandono itu rampung, muncul usulan dari anggota Panja supaya terkait sawit ini digiring ke Panitia Khusus (Pansus).

Hal itu diminta oleh Kolega Budi di Partai Gerindra, Darori Wonodiputro. Riezky Aprilia (PDI-P), Luluk Nur Hamidah (PKB), Bambang Purwanto (Demokrat) dan Sulaeman Hamzah (Nasdem), juga sepakat.

Soalnya persoalan terkait kelapa sawit yang mencuat selama RDP berlangsung, ternyata segunung. Mulai dari rendahnya capaian PSR untuk petani swadaya, lahan kelapa sawit petani yang masih terperangkap dalam klaim kawasan hutan, tata niaga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, hingga isu-isu tak sedap lainnya terkait kelapa sawit itu.

 

Editor : Sany Panjaitan

Berita Terkait