Soal Insentif RT, RW dan LPM

Khairul Umam Sebut Tak Tahu Ada Pemotongan

Bengkalis, katakabar.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis, Khairul Umam menegaskan, tidak tahu ada pemotongan insentif RT, RW dan LPM di Kabupaten Bengkalis.

"Kami tidak pernah tahu mengenai pemotongan insentif itu. Pihak eksekutif tidak pernah memberitahukan kepada legislatif, itu hak mereka," tegasnya.

Dijelaskan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, kami mengusulkan kenaikan insentif saat pembahasan APBD Perubahan, mulai terhitung Oktober 2020 hingga Desember 2020 nanti, insentif tetap dibayarkan dan angkanya seperti semula. Bahkan lebih ditingkatkan, setelah dapat laporan insentif memang benar dipotong sepihak oleh Pemerintah sejak April 2020.

"Kami tahu kok, beban kerja RT dan RW itu berat. Saya merasa bingung dan heran kerancuan yang terjadi. Wakil rakyat secara positifnya sudah berjuang menaikkan derajat RT dan RW, tapi sisi negatif yang diterina DPRD," ceritanya.

Soal adanya aksi sangat sarat muatan politis lanjut Khairul Umam, apalagi di tengah tahun politik yang bergulir saat ini bisa jadi ditunggangi pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

Untuk itu, dirinya perlu meluruskan tudingan serius yang dialamatkan kepada lembaga Wakil rakyat, DPRD di Negeri Junjungan nama lain dari Kabupaten Bengkalis tidak ikut andil atas terjadinya pemotongan insentif ujung tombak pemerintahan, RT, RW dan LPM.

"Kami maklumi, di tengah tahun politik saat ini, apapun bisa digoreng. Intinya tidak benar DPRD menzolimi RT, RW dan LPM. Jangan termakan isu, DPRD tidak memikirkan masyarakatnya, apalagi RT, RW dan LPM serta lainnya. Itu fitnah," ulasnya sedih.

Seperti diberitakan kabakabar.com sebelumnya, puluhan ketua RT, RW dan LPM menggelar aksi titip Surat Keputusan (SK) dan masyarakat ke Lurah Duri Timur, pada ((30/9) kemarin.

Aksi itu terjadi dipicu adanya kabar pemotongan insentif para ujung tombak pelayanan pemerintahan itu.

Editor : Sahdan

Berita Terkait