Komis IV ke Provinsi Riau, Perjuangkan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan

Pekanbaru, katakabar.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, Khairul Umam bersama Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Riau guna mendapatkan penjelasan dan masukan soal jaminan kesehatan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin, di pertengahan Januari 2021 lalu

Di sana, Komisi IV DPRD Bengkalis diterima Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau.m Eddy. A. Moh, Yatim beserta jajaran.

Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Sofyan tanyakan data kesehatan untuk Kabupaten Bengkalis, kuota yang didapatkan, serta apakah Jamkesda masih berlaku hingga saat ini.

Selain itu, kendala guru di daerah terpencil terutama guru honor terkait pendataan ulang yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, bebernya.

Kami mau ketahui sistem yang dipergunakan dalam mengatasi pasien yang melakukan rujukan dari kabupaten ke provinsi serta data DTKS dari Dinas Sosial bagi yang kurang mampu di bidang pendidikan, ujar Zahraini menimpali.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang diwakili Kepala Hidang Pelayanan Kesehatan, Yohanes menjelaskan, penerimaan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

“Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Riau disepakati iuran pembayaran penerima BPJS bagi masyarakat kurang mampu sebesar 55 persen dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi dan 45 persen ditanggung Pemerintah Kabupaten atau Kota," jelasnya.

Di tahun 2021 ini, mengacu pada data dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebanyak 65.500 penerima bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Soal Jamkesda, untuk saat ini Jamkesda sudah tidak berlaku sesuai dengan anjuran Menteri dalam Negeri dan diteruskan oleh BPJS.

Kasi Pembiayaan Dan Jamkesda Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Nunung Komalasari menimpali, terkait fasilitasi yang diberikan kepada masyarakat miskin dan tidak, pemulasaran jenazah serta pemulangan jenazah yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi.

“Banyak pasien miskin dan tidak mampu yang tidak masuk dalam data DTKS tetap diakomodir dengan syarat menunjukkan surat tidak mampu dari RT, RW atau lurah setempat.” ulasnya.

Beasiswa

Ketua komisi V Provinsi DPRD Provinsi Riau, Eddy A Moh Yatim menjelaskan, Provinsi Riau sebagai koordinator menjalankan tupoksi dalam pengawasan bantuan pendidikan ada beberapa macam, diantaranya pendidikan berprestasi, desa terpencil dan masyarakat kurang mampu.

Beasiswa tidak mampu untuk Provinsi Riau di kelola Bagian Kesra dan BPKAD Provinsi Riau, baik persyaratan, mekanisme dan ketentuan yang berlaku serta alokasi dana bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

“Soal guru honor, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah melakukan rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Kabupaten Kota, salah satunya rekrutmen guru-guru kontrak dan pendataan serta mencari solusi agar kepengurusan guru-guru kontrak yang ada di Kabupaten dan Kota, satu pintu sehingga mempermudah dalam kepengurusan administrasi,” tandasnya.



Editor : Sahdan

Berita Terkait