Sambangi Kanwil Kemenkumham Riau

Komisi I DPRD Minta Masukan Soal Pemekaran dan Naker Lokal

Pekanbaru, katakabar.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis, di pekan Keempat Juli 2021 lalu mendatangi Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Riau, di Pekanbaru. Para politis itu meminta untuk dapat masukan, serta penjelasan tentang naskah akademik pemekaran desa dan kelurahan dan Perda Nomor 4 tahun 2004 tentang penetapan Tenaga Kerja Lokal.

Rapat Koordinasi dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Khairul Umam bersama Ketua Komisi I Zuhandi dan anggota Nanag Haryanto, Horas Sitorus, H. Siantar, Sanusi, Mustar J Ambarita, dan Al-Azmi.

Selain itu, turut mendampingi dari Tata Pemerintahan Setda Bengkalis, Amru Herawza dan Rizki, serta Kadisnaker Kabupaten Bengkalis Kholijah beserta staf, sedangkan dari Kanwil dipimpin kepala Sub Bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD), Mirsyawal yang didampingi Elvi C.T.M, Sulastri Situmorang, dan Lia Sartika.

"Tujuan pertemuan untuk menindaklanjuti hal yang sudah dibicarakan sebelumnya tentang pemekaran desa dan kelurahan. Tak cuma itu, kita ingin tahu sejauh mana proses naskah akademis pemekaran desa dan kelurahan," ujat Ketua Komisi I DPRD Bengkalis, Zuhandi.

Sub Bidang FPPHD, Mirsyawal menanggapi, pemekaran kelurahan ini kebetulan sudah dilakukan kajian awal, permasalahan sekarang pertama adalah belum mendapat data nama-nama apa saja kelurahan yang bakal dimekarkan, dan yang kedua data kelurahan yang mau dimekarkan mesti lengkap dan valid, seperti jumlah penduduk, dan luas wilayah.

Proses pemekaran kelurahan ada beberapa persyaratan terutama data kelurahan, untuk sementara ada beberapa data sudah didapatkan, yang ini menjadi syarat dasar untuk pemekaran wilayah tersebut.

Data tersebut sudah dapat diisi di bagian Bab 2 dalam kajian teoritis dan praktek empiris. Di praktek empiris ini yang baka memastikan daerah yang mau dimekarkan, apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum? Kalau memenuhi syarat dilanjutkan ke Bab 6, yakni kesimpulan, apakah kelurahan ini bisa dimekarkan atau tidak?. Di dalam data sudah tercantum nama kelurahan yang mau dimekarkan, sebab di dalam Perda harus disebutkan nama kelurahan dan luas wilayahnya.

"Bagi Kecamatan yang mau memekarkan kelurahan mestinya memasukannya di dalam usulan nama kelurahan yang bakal dimekarkan, contoh kelurahan Air Jamban dari 3 menjadi 6, begitu seterusnya biar lebih jelas nama kelurahan yang mau dimekarkan, ulasnya.

Usulkan Lapas Dibangun di Duri

Ketua Komisi I DPRD Bengkalis, Zuhandi, soal tenaga kerja lokal dan tingkat kepadatan Lapas di Bengkalis yang sudah tidak memungkinkan.

"Kita pernah usulkan baiknya di daerah Duri didirikan Lapas kalau memang memungkinkan. Soalnya kasihan masyarakat bagian daratan Kabupaten Bengkalis saat mereka mengunjungi keluarga biayanya terlalu besar. Perlu adanya kerja sama antara pihak pusat, provinsi, dan Kabupaten tentang hal tersebut," bebernya.

Politisi PDI Perjuangan, Horas Sitorus sejalan dengan Zuhandi, bahas masalah Perda Nomor 4 tahun 2004 tentang penetapan tenaga kerja lokal yang harus di revisi ulang disebabkan sudah baku atau harus diganti dan ditambah.

"Ada salah satu pasal yang harus membunyikan tentang sanksi, jadi pihak perusahaan tidak lagi bisa semena-mena terhadap para pekerjanya."

Perda Nomor 4 Tahun 2004 ini masih banyak yang mesti ditinjau ulang, dan mesti ada perubahan pasal yang ada disebabkan sudah invalidnya pasal tersebut, di Provinsi Riau Perda tentang Ketenagakerjaan pada Nomor 4 Tahun 2013 tentang pelayanan, penempatan dan perlindungan Ketenagakerjaan Provinsi Riau, katanya menimpali.

Sementara, Nanang Haryanto dan Sanusi berharap tenaga kerja lokal ini harus dilindungi dan Perdanya harus dirubah total. Kalau revisi Perda 50 persen itu bukan revisi biasa sehingga Perda yang dibuat nantinya tidak sia-sia dan merugikan tenaga kerja kita nantinya.

Kepala Sub Mirsyahwal kembali menjelaskan, terkait lembaga pemasyarakatan pihak Kemenkumham bakal membicarakannya dengan pihak atasan serta mengajak instansi vertikal lainya membahas usulan ini. Apalagi ada instansi vertikal lain yang berhubungan langsung dengan lembaga pemasyarakatan yang harus diajak diskusi terkait usulan pembangunan lembaga pemasyarakatan.

Terlebih di Duri Kecamatan Mandau sudah ada kantor perwakilan jaksa karena jumlah penduduknya 60 persen mewakili penduduk Kabupaten Bengkalis, jelasnya.

Kepada Kanwil Kemenkumham Riau untuk Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis dapat diperlakukan seperti Lapas wanita di Pekanbaru dimana bagian depan dibuat pintu pelayanan agar keluarga yang besuk lebih nyaman dan lebih baik. Diusulkan supaya pegawai Lapas Bengkalis untuk mengakomodir dan memfasilitasi apabila ada narapidana untuk pengurusan CB dan PB, tambah Horas Sitorus.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Khairul Umam mengatakan, bakal terus berupaya berkomunikasi dengan Kanwil Kemenkumham lewat Komisi I dan terus berupaya menyelesaikan permasalahan pemekaran desa dan kelurahan ini, terutama di bagian yang kelurahannya sangat padat penduduk.

"Terlebih lagi terkait Perda Tenaga Kerja kami DRPD Bengkalis terus berupaya agar Perda ini dijalankan secepatnya agar tidak ada lagi tindakan semena-mena pengusaha terhadap tenaga kerja lokal, termasuk kuota untuk tenaga kerja lokal agar semakin banyak tercipta lapangan kerja untuk masyarakat," sebutnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait