Komisi V DPR RI Dukung Riau Selamatkan Tiga Pulau Terluar

Pekanbaru, katakabar.com - Berdasarkan pemaparan usulan Gubernur Riau Syamsuar terkait tiga pulau terluar yang terancam rusak akibat abrasi, Komisi V DPR RI dukung penuh dalam upaya menyelamatkan tiga pulau terluar yang berada di Bumi Lancang Kuning.
 
Dukungan tersebut diutarakan langsung dalam gelaran rapat dengar pendapat umum bersama Komisi V DPR RI, di Ibu Kota Jakarta Kamis (9/7) kemarin. 
 
Wakil Ketua Komisi V, Hj Nurhayati yang memimpin pertemuan itu menjelaskan mendukung penuh apa yang diperesntasikan dan diusulkan Gubernur Riau terkait penanganan abrasi di tiga pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara jiran Malaysia itu.
 
"Kami dari Komisi V DPR RI mendukung usulan Gubernur Riau, masalah ini terkait dengan Kedaulatan NKRI karena tiga pulau tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia," tuturnya.
 
Ia menjelaskan akan melakukan rapat koordinasi bersama pejabat esselon I dan esselon II Kementerian terkait agar usulan Gubernur Riau bisa direalisasikan pada tahun 2021. "Intinya kami dari Komisi V DPR RI memberikan dukungan penuh," tegasnya.
 
Bukan hanya Nurhayati, anggota Komisi V DPR RI H. Ansar Ahmad turut mendukung upaya untuk menyelamatkan tiga pulau terluar yang disampaikan Gubernur Riau mengalami abrasi dan kini kondisinya mengkhawatirkan.
 
Menurutnya, Riau merupakan daerah penyumbang minyak mentah dan Crude Palm Oil (CPO) yang sangat besar untuk NKRI. Melihat kondisi tiga pulau terluar di Riau yang terpuruk akibat abrasi dirinya mengaku sangat prihatin.
 
"Provinsi Riau telah menyumbangkan kontribusi besar untuk NKRI, mendengar apa yang disampaikan oleh Gubernur Riau tentang abrasi yang mengancam pulau terluar, saya sangat prihatin dan akan memberikan perhatian serius apa yang diusulkan pemerintah provinsi Riau," terangnya.
 
Diterangkan Syamsuar dalam penangan abrasi di tiga pulau terluar pemerintah provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya yaitu, melakukan rehabilitasi dengan menggunakan pemecah ombak di sebagian pesisir pantai di Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis dan pada Pulau Rangsang.
 
Penertiban pemanfaatan mangrove illegal (industri arang), penanaman mangrove, mengembangkan sektor ekonomi lain untuk mata pencaharian  alternatif di sektor perikanan dan tanaman pangan (padi, jagung) hortikultura (durian) dan perkebunan (kopi, karet, sagu).
 
Teknis rehabilitasi atau upaya memperlambat laju abrasi dilakukan dengan menggunakan berbagai kayu mangrove, hal ini justru mempercepat laju kerusakan mangrove yang ada, dan juga tidak bertahan untuk waktu yang lama. Kemudian, Pemulihan Kawasan Pesisir Provinsi Riau sebagai Proyek Strategis Nasional, Prioritas Nasional dan menjadikan Pulau Rupat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dalam RPJMN 2020-2024.
 
Sementara terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur di Riau, Anggota Komisi V DPR RI,  H. Syahrul Aidi Maazat menyampaikan, bahwa pihaknya meneriman usulan dan presentasi yang disampaikan Gubernur Riau, tentang kebutuhan pembangunan infrastruktur di Riau. Dengan hadirnya Gubernur Riau di Komisi V memberikan tanggapan apresiasi yang sangat positif dari pimpinan dan anggota Komisi V. Ini merupakan ikhtiar yang dilakukan Gubernur Riau dalam mewujudkan pembangunan untuk masyarakat Riau.
 
“Ini adalah catatan yang sangat penting rasanya belum ada Gubernur Riau yang melakukan presentasi di Komisi V yang membidangi Infrastruktur selama ini. Alhamdulillah ini merupakan usaha kuat yang dilakukan Gubernur Riau, kita yang memfasilitasinya, mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar yang bisa mewujudkan pembangunan bagi provinsi Riau," terangnya.
Editor : Sany Panjaitan

Berita Terkait