Kontroversi Penghentian Ibadah Gereja HKBP di Pekanbaru

Pekanbaru, katakabar.com - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) kecewa dengan terbitnya surat penghentian beribadah di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jalan Siak, Kecamatan Tampan, Pekanbaru.

Larangan beribadah di gereja tersebut tertuang dalam surat Nomor 450/Setda-Kesra/1266/2020, tentang Penghentian Kegiatan Peribadahan di Rumah tempat tinggal, tanggal 3 Juli 2020 yang ditandatangani Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Pekanbaru. Azwan, M.Si.

Ketua Umum PGI Riau, Mangantar Tambunan kepada katakabar.com, Jumat malam mengatakan pihaknya menolak keras adanya surat itu. Sebab menurutnya, bukan jemaat yang tak mematuhi aturan yang dikeluarkan Kemenag. Tapi proses pengurusan izin yang berlarut - larut hingga tidak berlanjut.

"Izin sudah sejak lama kita upayakan pengurusannya. Seperti tandatangan 60 warga sekitar gereja dan 90 tanda tangan jemaat sudah kita dapati. Namun untuk tanda tangan lurah harus melalui ketua RW. Nah, di sini mulai masalah kita," terangnya.

Ia mengaku tidak tahu penyebab keluarnya surat larangan beribadah itu. Padahal, sejak tahun 1985 gereja itu sudah ada dan digunakan untuk persekutuan anak-anak dan tidak ada masalah. 

"Baru minggu lalu keluar surat itu. Dan salah satu butirnya menyebutkan tidak adanya izin. Kita sudah upaya dengan berbagai cara untuk mendapat tandatangan lurah, baik diskusi dan sebagainya, namun memang hasilnya nol," bebernya.

"Kita minta tolong. Mari, bukan kami yang tidak mau mengurus namun prosesnya yang sangat sulit. Jadi tolonglah saling membantu, baik dari warga dan pemerintah kota. Kita akan ikuti aturannya namun jangan dipersulit. Kami hadir di Pekanbaru ini, kami mendoakan kota ini menjadi kota yang makmur dengan masyarakat sejahtera," tambahnya.

Sementara, menanggapi keluarnya surat tersebut, pihaknya telah lakukan diskusi dengan DPR Kota Pekanbaru melalui fraksi PDI Perjuangan. "Semoga mereka menjadi penyambung lidah jemaat HKBP Tampan. Dan gereja bisa digunakan beribadah lagi," pinta Mangantar yang juga Ketua HKBP Distrik 23 Riau.

Sementara, Raya Desmianto selaku Aktivis Lintas Agama mengatakan sangat menyesal dengan terbitnya surat itu. Menurutnya ini sama saja dengan penghentian warga negara dalam melaksanakan hak-haknya dalam beragama. "Ini kan masuk dalam unsur pelanggaran hak asasi manusia. Masak orang beribadah justru dilarang," tegasnya.

Menurutnya, perkara ini muncul sejak hampir 10 tahun lalu. Namun, hanya karena hadirnya protes dari warga keluarlah surat penghentian beribadah tersebut 

"Seharusnya pemerintah hadir bukan justru menghentikan beribadah. Seharusnya memfasilitasi jemaat. Harapan kita Walikota mencabut surat itu. Seharusnya Walikota menggunakan instrumennya seperti lurah, camat dan sebagainya untuk mempercepat pengurusan izin bukan justru menghambat perizinan," bebernya.

Menurutnya, terbitnya surat itu dapat memicu terjadinya ketegangan sosial dan konflik. Sehingga mengancam kerukunan beragama. "Kita meminta Pemda proaktif buka justru membuat orang makin resah. Kita takutnya ada ketegangan sosial dan konflik. Dan dengan surat ini bisa memicu itu," tuturnya.

"Kita minta walikota mencabut itu. Ini bertentangan dengan UUD dan pancasila. Perlu kearifan dan kebijaksanaan walikota," tandasnya.

Editor : Anggi

Berita Terkait