KPK: 143 Kepala Daerah Terlibat Korupsi

Batam, katakabar.com - Sampai bulan lalu, kepala daerah yang terlibat kasus korupsi ternyata sudah mencapai 143 orang. Dari jumlah itu, 122 orang adalah bupati dan wali kota, sisanya gubernur dan semuanya sudah didakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Ketua KPK, Firli Bahuri yang mengungkap data ini di Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kebetulan dari kemarin sampai hari ini, polisi berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen), memberikan pembekalan pencegahan korupsi kepada para calon kepala daerah di Kepri.  

Terkait kasus korupsi tadi, Firli menyebut bahwa meski lagi Pilkada, pengusutan laporan atau dugaan terkait tindak pidana korupsi kepala daerah tetap berjalan. 

"Hukum dan politik adalah dua rel yang berbeda. Walau Pilkada sedang berlangsung, tapi bukan berarti proses penegakan hukum tak berjalan, penegakan hukum tidak akan terganggu oleh Pilkada," kata Firli di Batam, Rabu (11/11). 

Di acara yang digelar di Ballroom Radison Hotel Batam itu, Firli membuka bahwa ada potensi benturan kepentingan di pilkada. 

Salah satunya adalah akibat pendanaan pilkada itu sendiri. Sebab dalam survei KPK dua tahun lalu, 82,3 persen cakada mengaku kalau dia memanfaatkan donatur untuk pendanaan pilkada.

Soalnya rata-rata harta pasangan calon hanya di kisaran Rp18,03 Miliar. Sementara untuk menang, duit yang musti ada sekitar Rp65 miliar. 

"Responden menyebut bahwa biaya terbesar adalah untuk sosialisasi atau pertemuan 60,1 persen, biaya operasional meliputi logistik, transportasi, konsumsi, atribut, baliho sebesar 42,44 persen, biaya saksi sekitar 28,3 persen, dan dana kampanye sebesar 24,2 persen," Firli merinci.

Nah, lantaran kebutuhan untuk pilkada lebih besar ketimbang duit yang dimiliki oleh si cakada, hadirlah si donatur itu. 

"Masih di hasil survei dua tahun lalu itu, 83,8 persen dari 198 responden cakada, kemudian memenuhi ambisi para donatur setelah si cakada menang," terang Firli.

Untuk menghindari yang semacam inilah kemudian acara tadi digelar. Biar dari awal pemilihan, pasangan cakada tahu gimana caranya menghindari potensi munculnya benturan kepentingan yang menimbulkan ego sektoral yang berlebihan itu. 

Editor : Aziz

Berita Terkait