Landrent Tambang Batubara Batanghari

Lama Jadi Temuan, Disidik, Tak Juga Mau Bayar

Batanghari, katakabar.com - Kalau saja 14 perusahaan batubara di Batanghari Provinsi Jambi ini langsung membayar duit iuran tetap (landrent) tambang batubara senilai USD 124.551,85, dipastikan Pemkab Batanghari akan kebagian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar USD 79.713,18 atau sekitar Rp1,125 miliar. Soalnya dari landrent yang dibayarkan ke Negara, Pemkab Batanghari akan kebagian 64%. 

Tapi sayang, walau iuran ini sudah tertunggak sejak lima tahun lalu dan ketahuan setelah jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di 2014-2015, yang baru mau membayar, hanya satu perusahaan; PT Bubuhan Multi Sejahtera (BMS).

Duit yang dibayarkan ke Negara melalui Bank Mandiri, USD 33.107,34 atau sekitar Rp467,39 juta. Dari hasil pembayaran ini, Pemkab Batanghari hanya kebagian sekitar Rp 298 juta. 

Pembayaran ini dlakukan bisa jadi lantaran sudah ditelisik oleh Kejaksaan Negeri Batanghari pula. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batanghari Dedy Priyo Handoyo bilang, pihaknya sudah melakukan penyelidikan terhadap 14 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang tidak membayar landrent dan iuran produksi (royalti) penjualan hasil tambang. Sudahlah tak bayar yang dua itu, jaminan reklamasi pun tak ada. 

"Itu kita selidiki setelah ada temuan BPK. Kepada perusahaan yang belum bayar kewajiban, Kejari bersama instansi terkait akan terus memelototi, ini demi mengoptimalkan PAD," katanya. 

Editor : Aziz

Berita Terkait