Lantaran Abu - abu, Komisi I DPRD Bengkalis Pertanyakan Pemekaran

Bengkalis, katakabar.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis mempertanyakan kelanjutan usulan pemekaran kelurahan dan kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis. Lantaran wacana pemekaran itu sudah lama dibahas, tapi informasinya masi abu - abu alias buram.

"Kita berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera menjelaskan sejauh mana perkembangan tindak lanjut usulan pemekaran kecamatan dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bengkalis," ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis, Zuhandi

Kata Zuhandi, masyarakat sudah sering mempertanyakan tentang tindak lanjut usulan pemekaran Kecamatan meliputi Kecamatan Mandau, Kecamatan Rupat, Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Siak Kecil serta pemekaran 9 Kelurahan di Kecamatan Mandau dan 2 Kelurahan di Kecamatan Pinggir, tegasnya di pekan ketiga September 2020, seperti dikutip dari Situs Resmi DPRD Bengkalis.

Politisi Partai PAN menambahkan, hal ini sangat penting biar kita sama-sama tahu dan mendapat informasi yang valid. Kalau memang ada kendala, apa saja yang menjadi kendala? Terus  apakah terkait pendanaan, soal peraturan perundangan - undangan atau yang lainnya.

Hal ini mesti ada kepastian atas pertanyaan masyarakat kepada kami sebagai wakil rakyat dan bersama pula kita carikan solusinya, jelasnya.

Segi peraturan perundang - undangan untuk pemekaran Kecamaan dan Kelurahan lanjut Zuhandi, kita tetap mengikuti alur sebagaimana yang tertuang dalam undang - undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Memang, ada informasi pemekaran kecamatan dan kelurahan tersebut masih terkendala dengan persyaratan tekhnis berupa kajian akademis. Kalaubmemang hal tersebut kendalanya, kita minta pemerintah daerah terus menggesa Tim Teknis untuk segera action di lapangan.

"Kajian akademis sangat perlu dan penting, sebab hasil kajian nantinya dapat dijadikan dasar yang kuat untuk melakukan pembentukan kecamatan. Lantaran selain didukung aspek peraturan perundang - undangan, kajian ini mesti didukung oleh konsep teoritis," tandasnya.

 

Editor : Sahdan

Berita Terkait