Legislator Sumbar, Produksi Pertanian Dalam Daerah Mesti Digenjot

Padang, katakabar.com - Ditengah ancaman virus Corona ( Covid-19) yang menghantui masyarakat. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov), selektif  menerima hasil pertanian domestik.

Tapi, produksi komoditi pangan dalam daerah mesti digenjot dan ditingkatkan secara kualitas maupun jumlah. Upaya itu dilakukan untuk menjaga ketersediaan sembako, jelang masuknya Bulan Suci Ramadan dan hari Raya Idul Fitri.

"Dalam kondisi saat ini, sejumlah bahan pangan bakal menghilang lantaran permintaan pasar yang tinggi. Untuk itu, hasil pertanian Sumbar mesti dipacu mengingat Ramadhan semakin dekat,” ujar Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano saat rapat koordinasi  DPRD Sumbar, bersama Gubernur, Wakil Gubernur,  Sumbar tentang Antisipasi Penyebaran Virus Covid 19, Rabu (25/3) kemarin, seperti dikutip dari Situs Resmi Sumbarprov.

Ditegaskannya, fokus produksi yang menjadi perhatian padi, cabe, bawang dan beberapa hasil pertanian lainnya.

Tidak cuma itu, hasil industri minyak dalam daerah harus lebih produktif. Sehingga harga di pasaraan cenderung stabil dan keretsediaan untuk kosumsi masyarakat tercukupi.

Komoditi kata Arkadius, seperti gula mesti menjadi perhatian jelang Ramadhan. Saat terjadi penimbunan, Pemerintah Provinsi sudah memiliki langkah antisipasi lewat Dinas Pangan.

“Dinas pangan sendiri berperan sebagai rumah inflasi Sumbar, sehingga harga dipasaran bisa stabil dengan ketersediaan yang cukup,” jelasnya.

Dilanjutkannya, inflasi  suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Hal ini berkaitan dengan mekanisme pasar dan dipengaruhi berbagai faktor salah satu sebab meningkatnya daya konsumsi masyarakat

Ditambahkannya, produk-produk dalam daerah harus terjaga kualitasnya. Saat diproduksi standarisasi harus ditingkatkan. Kanaikan harga sangat dikwatirkan masyarakat dengan kondisi sekarang, bisa berdampak kepada ekonomi Sumbar melemah.

“Ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Kalau produksi menurut harga akan menaikan mesti diiringi dengan melonjaknya harga."

Untuk Dinas pangan yang berperan sebagai rumah inflasi, diberikan porsi anggaran rendah pada komposisi APBD 2020. Ini sedikit mempengaruhi kinerja OPD terkait,  ke depan ini harus menjadi bahan evaluasi, tandasnya.

 

 

Editor : Sahdan

Berita Terkait