Sentrum BUMD Menyala Cuma 6 Jam

Masyarakat Desa Kuala Panduk Kecewa Mengadu ke DPRD Pelalawan

Pelalawan, katakabar.com - Masyarakat Desa Kuala Panduk bertandang ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, pada Senin (7/6) kemarin.

Di gedung parlemen 'Negeri Seiya Sekata' nama lain dari daerah Pelalawan itu, masyarakat mengadu soal pelayanan listrik Badan Usaha Milik Dearah (BUMD) lantaran tidak menyala 24 jam, dan pembayaran listrik sangat membebani masyarakat.

Perwakilan masyarakat diterima Ketua Komisi III Monang Pasaribubdidampingi Sekretaris Komisi III, Junadi Purba, perwakilan PLN Rayon Pangkalan Kerinci, serta anggota dewan lainnya.

'Listik milik BUMD tak menyala 24 Jam, dan rekening listrik membebani masyarakat,' ujar salah satu tokoh masyarakat Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Idris kepada katakabar.com selepas menggelar Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan perwakilan PLN, dengan Komisi III DPRD Pelalawan.

Kata Idris, saat ini penerangan di Desa Kuala Panduk menggunakan jaringan milik BUMD dan perusahaan milik daerah baru beroperasi setahun belakangan. Kami mengadu ke anggota DPRD ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat, dimana pelayanan BUMD sangat kurang bagus, sebab listrik menyala cuma 6 Jam dan harga pembayaran listrik sangat mahal, kami mesti bayar rekening listrik Rp250 ribu dan Rp300 ribu per bulannya.

Diceritakan Idris, masyarakat ingin penerangan listrik di Desa Kuala Panduk di ganti, dari BUMD menjadi PLN.

Permintaan masyarakat tentang pengalihan pengelolaan listrik mendapat dukungan dari Bupati Pelalawan dan DPRD Kabupaten Pelalawan.

"Hasil pertemuan, pihak PLN setuju saja, tapi proses butuh bertahap. Jaringan listrik yang baru dipasang PLN hingga Desa Pulau Muda, cuma numpang lewat di Desa, kami tidak bisa merasakannya. Harapannya, dengan pengajuan ini dapat direalisasikan secepatnya, kami mau merasakan penerangan listrik selama 24 jam," ulasnya rada kesal.

Anggota Dewan dari politisi dari PPP, Junaidi Pruba mengatakan, permintaan masyarakat Desa Kuala Panduk dialiri listrik PLN bukan listrik BUMD.

"Aliran listrik itu milik BUMD, manyala cuma 6 jam. Masyarakat di sana maunya listrik menyala 24 jam," kata Junaidi sapaan akrabnya Gope.

Dari hasil RDP dengan masyarakat dan perwakilan PLN Rayon Pangkalan Kerinci sambubg Gope, PLN setujui permintaan masyarakat tapi syaratnya harus dipenuhi beberapa syarat.

"Di RDP bersama masyarakat, syarat-syarat agar masuk PLN ke daerah tersebut harus ada over jaringan yang sudah dipasang BUMD dan jaringan milik BUMD ada pemindahan aset secara administrasi mesti diketahui Provinsi dan menteri SDM, seperti ada Multiguna peralihan aset BUMD ke aset PLN, itu perlu tahapan maksimal 6 bulan.

Persoalan serupa tidak cuma di satu desa, tapi masih banyak desa lainnya yang menginginkan peralihan ke listrik PLN seperti ini, sebutnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait