Menanti Jawaban Polemik HGU PT EDI

Rokan Hulu, katakabar.com - Konflik lahan antara PT Ekadura Indonesia (EDI) dengan masyarakat Desa Kota Intan kian meruncing. Hingga kini, persoalan tersebut bahkan belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai pemangku kekuasaan.

Tokoh masyarakat Desa Kota Intan di Kecamatan Kunto Darussalam Aderman mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Pemkab Rohul melalui Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra.

Namun, hingga berita ini dirilis belum ada tanggapan apapun yang bisa menjawab keresahan masyarakat desa tersebut atas konflik lahan yang sudah menahun itu.

"Andai nantinya pemerintah dan pihak perusahaan tidak menunjukkan niat baiknya, kami masyarakat Desa Kota Intan akan membuat cara kami sendiri. Sejauh ini kami memastikan itu," kata Aderman kepada katakabar.com, Rabu (2/9).

Aderman bilang, masyarakat Desa Kota Intan akan berkumpul kembali dalam waktu dekat ini guna membicarakan bagaimana tindak lanjut yang bakal mereka lakukan. Dimana sebelumnya, setelah melayangkan surat ke Ketua DPRD itu belum memiliki jawaban kepastian tuntutan tersebut, tapi itu kata dia lagi-lagi sifatnya mediasi.

"Yang benar saja, sebelumnya kita telah mengikuti prosedur dalam bentuk upaya penolakan lewat surat yang kita sampaikan kepada Pemkab Rokan Hulu. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kejelasan yang berarti apa-apa. Nah, jika itu yang terjadi maka kami akan tidak segan-segan turun gunung," tegasnya.

Pihak PT Ekadura Indonesia melalui Community Development Officer (CDO) Dede Putra belum bersedia memberikan keterangan terkait penolakan perpanjangan HGU perusahaannya itu.

Sebelumnya, katakabar.com sudah berupaya menghubungi pimpinan PT EDI, Dede Putra. Sayangnya, hingga kini tanggapan tersebut juga belum didapatkan.

Demikian juga, Sabtu (29/8) akhir pekan ke empat Agustus 2020 lalu, masyarakat Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu telah mengadakan pertemuan di Kantor Desa Pematang Tebih membicarakan penolakan keras soal perpanjangan HGU PT Sawit Asahan Indah (SAI) yang juga merupakan bagian dari anak perusahaan Astra Grup itu.

Sejumlah tokoh masyarakat, pemerintah desa dan seratusan masyarakat berhimpun disana. Mereka sepakat untuk menolak tegas perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sawit Asahan Indah (SAI).

Mereka mengklaim bahwa, tanah tersebut juga merupakan desa ring satu yang memiliki hak lahan sebesar 20 persen dari luas lahan PT SAI. Hal ini, juga bersamaan dengan penolakan di beberapa desa lainnya yang berkomplik di duo perusahaan anak Astra Grup itu. Yakni PT EDI dan PT SAI.

"Kami menolak tegas perpanjangan HGU PT Sawit Asahan Indah (SAI), sebagaimana yang sudah kami sepakati bersama. Jika hal ini, tidak indahkan pemerintah maupun pihak perusahaan anak Astra Grup itu kami bakal mengancam turun ke lokasi lahan yang menjadi bagian dari masyarakat itu," tegas Herman kepada katakabar.com, kemarin.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Rokan Hulu ketika di konfirmasi lewat selulernya masih menutup diri untuk memberikan jawaban atas penolakan masyarakat Desa Kota Intan soal perpanjangan HGU PT EDI dan PT SAI tersebut.

Editor : Anggi

Berita Terkait