Sambangi PLBN Sota

Menko Pokhukam RI Minta Pemda Ikut Andil Majukan Kawasan Perbatasan

Merauke, katakabar.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sambangi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Merauke Papua. Di sana, Mahfud MD sekaligus tinjau beberapa fasilitas pendukung kawasan perbatasan, pada Minggu (12/9) kemarin.

Menko Polhukam meminta Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Kementerian lembaga terkait, serta pemerintah daerah, agar berperan aktif dalam menumbuhkan, dan memajukan perekonomian kawasan perbatasan Sota.

"Tempat yang bagus ini bisa gerakkan menjadi sekaligus sentra pertumbuhan ekonomi terutama ekspor dan impor," ujar Mahfud, selaku ketua dewan pengarah BNPP ini.

Selain itu, kehadiran Mahfud MD yang didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP untuk memastikan proses pembangunan kawasan perbatasan, sebelum diresmikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

"Saya memastikan secara fisik laporan-laporan yang secara rutin dilaporkan kepada saya melalui deputi IV dan Deputi I. Gambarnya bagus-bagus, apakah benar ini? tadi saya lihat fisiknya benar. Nanti Saya bersama Mendagri bakal lapor kepada Presiden, ini sudah siap untuk diresmikan Presiden," kata Mahfud.

Seiring dengan proses pemajuan kawasan perbatasan, Mahfud MD menjabarkan, PLBN Sota bakal terjadi peningkatan volume keluar masuk atau pelintasan dan kemungkinan menimbulkan masalah-masalah, seperti munculnya tindakan kriminal, penyelundupan, narkoba, dan kejahatan lainnya.

"Kalau sudah menjadi sentra ekonomi, otomatis secara sosial menimbulkan kriminalitas. Saya sudah banyak berdiskusi dengan Mendagri, nanti ada penindakan-penindakan hukum," ulas Menteri Pertahanan era presiden Gusdur ini.

Untuk itu, diimbau penegakan hukum di kawasan perbatasan Sota mengedepankan pendekatan restoratif justice, khusus untuk pelanggaran ringan.

"Penegakan hukum menggunakan pendekatan restoratif justice. Dididik, diberi pengertian, jangan dibuat takut. Hukum yang ramah mesti ditegakkan di sini, sehingga hukum itu, dipakai untuk membangun harmoni, bukan untuk menakut-nakuti," tegasnya.

Langkah-langkah tegas mest diambil, bila menyangkut pidana serius seperti narkoba, pembunuhan, dan tindakan kriminal serius lainnya.

"Kalau pelanggarannya ringan dinasehati saja, diberi tahu caranya, kalau bisa dibantu. Kecuali yang menyangkut tindak pidana serius seperti narkoba, pembunuhan, perampokan," sebutnya.

Menteri dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Pangkobwilhan III, Deputi 1 BNPP, Bupati Merauke, Dirjen Ciptakan Karya PUPR, Danrem 174/ PWT, serta pejabat eselon I Kemenko Polhukam dan Kemendagri.

Editor : Sahdan

Berita Terkait