Menteri KLHK Dukung Polda Riau Tangani Perkara Sampah Perdana di RI

Pekanbaru, katakabar.com - Penanganan perkara sampah di Kota Pekanbaru, bukan isapan jempol belaka. Tapi kian serius ditangani Dirreskrimum Polda Riau, hingga akhirnya mendapat dukungan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

Melihat persoalan sampah di Kota Pekanbaru, yang awalnya terlihat sepele, terus jadi sorotan publik disebabkan mengganggu kenyamanan masyarakat, dan ujung-ujungnya hingga berurusan ke persoalan hukum. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia soroti kasus sampah Kota Pekanbaru.

Tim dari Ditreskrimum Polda Riau, pada Selasa (2/3) malam lalu diundang Siti Nurbaya Bakar ke Jakarta, untuk membahas soal tindak pidana pengelolaan sampah yang saat ini ditangani Dirreskrimum Polda Riau.

"Alhamdulillah, kami diterima Menteri LHK RI, Siti Nurbaya. Kami saling berdiskusi masalah pengelolaan sampah di Pemko Pekanbaru dan dampak lingkungannya pada warga kota. Pada prinsipnya beliau mendukung penuh pada langkah-langkah yang dilakukan Polda Riau saat ini," ujar Wakapolda Riau, Brigjen Pol Tabana Bangun.

Dirreskrimum Polda Riau,
Kombes Pol Teddy Ristiawan mengatakan, upaya penyelidikan dugaan kelalaian pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru yang bermula dari keresahan warga dengan kasus penumpukan sampah yang berlarut-larut di bulan Januari 2021, hingga saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan pada beberapa saksi dan saksi Ahli.

Para saksi yang sudah diperiksa sebanyak 13 orang dari masyarakat, 17 saksi Dinas LHK, Sekda Kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru, pihak swasta, Ahli Lingkungan Hidup, Ahli Pidana, Ahli Administrasi Negara, Ahli Pengadaan Barang dan Jasa.

"Kami meminta saksi ahli dari KLHK, dan Ibu Menteri menyatakan siap mendukung dengan merekomendasikan saksi ahli yang kita butuhkan. Beliau mengatakan bakal ikut mengawal perkembangan kasus ini dan berjanji dalam waktu dekat menurunkan tim khusus dari KLHK untuk membantu kita," jelas Teddy, pada Rabu (3/3) pagi kemarin.

Kata Teddy, dukungan dari KLHK sangat penting. Apalagi diantara yang dihadirkan Menteri KLHK ada tokoh kunci yang menyusun Undang-undang nomor 18 tahun 2008.

"Menteri LHK menyatakan dukungan, sebab ini kasus pertama di Indonesia dugaan tindak pidana pengelolaan sampah," tambah Teddy.

Sementara KLHK sendiri 1 Februari 2021 lalu, lewat Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3 KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, telah memberikan surat kepada Walikota Pekanbaru perihal pengelolaan sampah. Penumpukan sampah yang terjadi di Kota Pekanbaru, dinilai KLHK telah mengganggu kenyamanan masyarakat dan pencemaran lingkungan.

Sekedar diketahui Polda Riau meningkatkan penyelidikan perkara dugaan kelalaian pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru ke penyidikan, pada 15 Januari 2021 lalu. Polda Riau menerapkan pasal 40 dan atau 41 UU nimor 18 2008 tentang pengelolaan sampah ancamannya 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Editor : Sahdan

Berita Terkait