Menuntut Untung di Masalah Segunung

Pekanbaru, katakabar.com - Kalau saja para gubernur yang berkumpul di Pekanbaru pada akhir pekan lalu itu jeli, banyak sebenarnya kesepahaman yang bisa mereka dapatkan terkait optimalisasi kelapa sawit di wilayah masing-masing. 

Mulai dari memberesi persoalan petani yang sampai sekarang masih terbelenggu oleh klaim kawasan hutannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menertibkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) nakal, hingga  menginisiasi pembangunan pabrik-pabrik milik petani.  

Tapi itu tadilah, jauh-jauh mereka datang dan berkumpul hanya untuk membicarakan jatah masing-masing daerah bernama Dana Bagi Hasil (DBH). 

Gubernur Riau, Syamsuar menyebut, para gubernur sudah bersepakat meminta porsi DBH 80 persen untuk daerah. Angka sebesar itu mencuat setelah masing-masing daerah menghitung beban positif dan negatif yang ditanggung atas aktivitas perkebunan kelapa sawit itu. 
 
Kesepahaman ini kata Syamsuar akan dishare kepada   anggota parlemen masing-masing daerah yang sekarang bergabung di Senayan, biar daya gedornya terhadap pemerintah pusat lebih maknyus. 

Berunding cuma menghitung jatah untung ini sontak membikin banyak orang kecewa. Adalah Ahmad yang tadinya sempat sumringah mendengar bakal ada 18 orang Gubernur se-Indonesia berkumpul di Pekanbaru untuk membicarakan kelapa sawit pada Sabtu (11/1), langsung murung. 

Lelaki 56 tahun ini kembali mengubur harapnya dalam-dalam untuk bisa lepas dari jerat 'petani kelapa sawit dalam kawasan hutan' tadi. 

"Memang sudah nasib kitolah orang kecik, nih. Aku sangko tadi ado dicakapkan soal kawasan hutan tuh, ruponyo indak ado samo sekali. Entah kapanlah nasib akan berubah," petani kelapa sawit asal Rokan Hilir (Rohil) ini bersungut-sungut. 

Sudah bertahun risau hati Ahmad soal kebun kelapa sawitnya yang 10 hektar itu. Selain hampir saban waktu ditakut-takuti ragam oknum, dia juga tak bisa mengurus Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang sudah wajib dia urus setelah Perda Provinsi Riau nomor 6 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkebunan, nongol. 

"Yang  membikin saya sangat tak nyaman itu, ragam oknum datang dan bilang kebun saya kawasan hutan, habis itu ujung-ujungnya minta duit, begitulah terus. Udah macam bandit saya dibikin. Kalau aku nanam ganja iolah aku salah, iko nanam sawit untuk makan anak istrinyo," katanya ngenes. 

Lain lagi Yuhendra, petani asal Kuantan Singingi(Kuansing) ini mengeluhkan soal program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Presiden Jokowi yang tak bisa dia nikmati lantaran kebunnya juga diklaim kawasan hutan. 

Tak berlebihan jika Ahmad dan Yuhendra mengeluh panjang soal nasibnya. Sebab semestinya, momen pertemuan itu sangat strategis dijadikan sebagai ajang untuk membahas para petani kelapa sawit di kawasan hutan itu.

Terlebih, Riau adalah pemilik kebun kelapa sawit terluas di Indonesia, mencapai 3,3 juta hektar dari total 16 juta hektar versi Kementerian Pertanian RI. 

Nah dari luasan 3,3 juta hektar tadi, 56 persen adalah kebun milik petani. Separuhnya, menjadi klaim kawasan hutan KLHK.

"Inilah yang sangat disayangkan, para gubernur hanya membicarakan soal bagi hasil. Padahal sangat elengan jika gubernur ini menunjukkan kepada rakyatnya kalau mereka juga memperjuangkan persoalan yang selama ini membelit petani. Sangat luar biasa kalau para gubernur yang daerahnya penghasil sawit itu bersatu dan membikin resolusi melindungi rakyatnya, melawan Menteri LHK untuk membebaskan lahan sawit petani dari klaim kawasan hutan itu dan kemudian disertifikatkan oleh BPN. Dengan begitu, ada jaminan berusaha untuk menghidupi keluarganya," sesal pengamat ekonomi kelapa sawit, Sahat Sinaga.  


Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung sama seperti Ahmad, sangat mengapresiasi pertemuan para gubernur itu. "Memperjuangkan hak Jasa Ekosistem Riau dan provinsi penghasil kelapa sawit lainnya , menjadi sesuatu yang mutlak, apalagi Gubernur Riau menjadi yang terdepan lantaran Riau provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia," katanya. 

Hanya saja, sebagai bagian dari perjalanan Riau kata Gulat, tak salah jika Apkasindo juga mengeluarkan unek-uneknya. "Pertama begini, kalau pertemuan itu jadi momen untuk merumuskan perlehan DBH, ini harus menjadi momen bagi para gubernur untuk aktif mencari tahu nasib petani dan berapa sebenarnya total  produksi Tandan Buah Segar (TBS) di masing-masing provinsi. Nah, kalau itu sudah dapat, maka akan sangat mudah bagi kita menghitung luas sesungguhnya kebun kelapa sawit itu," urai Gulat.

Lalu, di momen pertemuan itu pula kata Gulat, saatnya para gubernur tahu bahwa betapa curangnya sebenarnya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada. "PKS ini mencuri TBS petani, baik lantaran tidak patuh pada harga kesepakatan yang tiap pekan dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan se Indonesia, belum lagi timbangan nakal, potongan 'hantu'  yang besarannya 5 persen hingga 15 persen dan kecurangan lainnya. Selama ini enggak ada yang perduli soal ini," kata Gulat. 

Pertemuan ini juga semestinya jadi momen bagi para kepala daerah untuk memikirkan solusi petani sawit yang masih terjebak dalam klaim kawasan hutan yang sudah tidak berhutan dan enggak jelas dasar hukumnya kenapa itu disebut kawasan hutan. 

"Ini juga sangat bisa jadi momen untuk memperjuangan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sawit rakyat, bukan Perhutanan Sosial. Sebab perhutanan sosial enggak ada manfaat ekonominya untuk masyarakat.  Sebagai contoh, Riau sudah 26 tahun dijejali dua pabrik kertas raksasa yang menggarap sekitar 2,1 juta hektar Hutan Tanaman Industri (HTI). Coba kita tengok, apa manfaat yang dirasakan masyarakat dan sebesar apa PAD yang bisa mengalir ke kas daerah," Gulat bertanya.
 
Dan yang terakhir kata Gulat, momen pertemuan tadi mestinya jadi ajang bagi para gubernur untuk memperjuangkan pendirian PKS petani atau pabrik minyak goreng petani serta mendirikan pabrik Fatty Acid Methyl Ester (FAME). "Untuk membikin yang semacam ini, sangat bisa kok berkolaborasi dengan Pertamina maupun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)," kata Auditor ISPO ini. 

Kalau poin-poin tadi dilakukan oleh para gubernur kata Gulat, "Enggak perlu capek-capek lagi para gubernur membikin pertemuan lanjutan. Serahkan saja kepada petani sawit Apkasindo di 22 provinsi dan 117 kabupaten/kota yang tersebar di Negeri ini. Kami akan bergerak cepat dan saling bersinegi untuk melakukan apa yang di inginkan para gubernur itu, tentu dengan cara petani sawit Indonesia lah," ujarnya. 

Mantan Dirjen Perkebunan, Prof Agus Pakpahan sepaham dengan proses kratif yang disodorkan Gulat. "Banyak peluang yang bisa diambil daerah dari sektor sawit ini. Enggak melulu DBH. Kalau soal DBH itu, cengkeh, tembakau dan cukai rokok saja bisa berbagi hasil dengan daerah penghasil, masa sawit enggak," katanya.

Abdul Aziz

Editor : Aziz

Berita Terkait