Menyoal Legalitas PT BBSI

RENGAT (KATAKABAR)- Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Talang Tujuh Buah Tangga dengan PT Bukit Betabuh Sei Indah (BBSI) masih belum juga tuntas. Padahal konflik yang terjadi sejak tahun 2006 silam itu,  sudah menimbulkan kerugian besar di pihak masyarakat. Mulai dari tanaman kelapa sawit hingga sejumlah rumah warga sudah dirusak oleh oknum karyawan PT BBSI. Belum lagi nyaris saban hari masyarakat diteror dan diintimidasi oleh oknum karyawan perusahaan tadi.

“Yang pasti sudah tidak terhitung lagi jumlah kerugian masyarakat ulah oknum karyawan BBSI itu. Belum lagi kerugian moril akibat terror dan intimidasi tadi. Padahal masyarakat yang jelas-jelas mengantongi legalitas berupa SKT dan SKGR yang diteken oleh Kepala Desa Talang Tujuh Buah Tangga dan Camat Rakit Kulim. Hingga tahun 2005, kawasan yang diklaim oleh BBSI itu, sudah diusahai oleh masyarakat, lho. Sementara BBSI baru mendapat izin tahun 2007,” cerita Abdul Aziz, pendamping masyarakat, kepada wartawan Rabu (21/2).

Aziz mengaku tidak habis pikir kenapa sejumlah oknum pemerintah mulai dari desa hingga yang ada di pemerintah kabupaten, justru terkesan berpihak kepada perusahaan. Sementara hingga saat ini perusahaan tidak pernah sama sekali menunjukkan legalitasnya yang sah. 

“Bahkan di sebuah pertemuan di kantor Camat Rakit Kulim Agustus tahun lalu, oknum karyawan PT BBSI bernama Hasri dengan lantang mengatakan kalau surat-surat tanah masyarakat itu, illegal. Kenapa pejabat yang hadir dalam pertemuan itu malah diam? Ada apa ini? Apa dasar Hasri mengatakan seperti itu?”ujar wartawan Majalah Gatra ini

Asal tahu saja kata Aziz, Bupati Indragiri Hulu (Inhu) mengeluarkan izin nomor 331 tahun 2002 tanggal 06 November 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT Bukit Betabuh Sei Indah (BBSI) seluas 13.450 hektar di wilayah Kecamatan Peranap dan Kecamatan Kelayang. 

“Tapi izin ini menjadi tidak sah lantaran pada pasal 42 Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan disebutkan bahwa Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Bupati atau Walikota dan Gubernur. Peraturan Pemerintah itu diundangkan di Jakarta tanggal 08 Juni 2002. Tegasnya, Bupati Inhu mengeluarkan izin persis setelah lima bulan PP 34 tahun 2002 berlaku,” katanya. 

 

Lalu kata Aziz, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan RI, melalui suratnya Nomor 300/VIPHT/2003 tanggal 1 Mei 2003, menyebutkan untuk lokasi tanaman dalam RKT HTI‐IUPHHK pada Hutan Tanaman sudah harus mengacu PP 34 tahun 2002 tadi, yaitu dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang‐alang dan atau semak belukar. Namun berdasarkan data dari Dinas kehutanan Provinsi Riau tahun 2004, potensi kayu yang ada di lahan yang diberikan izin oleh Bupati Inhu kepada BBSI adalah rata-rata 91,12 M3 per hektar. 

 

“Dari fakta pada poin 2 di atas, selayaknya perusahaan diganjar Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,‐ (lima ratus juta rupiah). Kemudian Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Tetapi apa yang kemudian terjadi?” Aziz bertanya.

Pada tahun 23 Febaruari 2007 kata Aziz, Menteri Kehutanan menerbitkan SK.67/MENHUT-II/2007 tentang pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman seluas 13.420 hektar. 

“Itu baru SK penunjukan lho. Belum SK penetapan. Sebab sebelum mendapat SK penetapan, perusahaan musti memenuhi sejumlah persyaratan. Paling lambat setahun setelah dapat SK, perusahaan sudah harus melakukan tata batas. Tapi ini tidak pernah dilakukan oleh perusahaan. Buktinya, sampai hari ini perusahaan tidak pernah bisa menunjukkan lembaran Tim Tata Batas, Berita Acara Tata Batas, Patok Resmi tata batas dan pamplet SK penetapan. SK yang dikeluarkan oleh menteri kehutanan setelah dilakukan tata batas. Celakanya, walau sejumlah aturan itu tidak dijalankan dan bahkan sejak awal perusahaan ini sudah bermasalah, tapi tetap saja bisa bebas menghabisi hutan alam dan menggantinya dengan akasia hingga dua kali daur ulang tanam. Ada apa ini? Saya berharap pemerintah fair lah. Jangan hanya bisa menyalahkan masyarakat. Kalau perusahaan mengatakan bahwa kengototan perusahaan menggarap lahan itu hanya demi memenuhi kewajiban kepada pemerintah, kewajiban yang mana?” pungkasnya. (Rls)

Editor :

Berita Terkait