Menyunat Syarat untuk Sawit Rakyat

Pekanbaru, katakabar.com - Dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, pemerintah memiliki niat besar mengerek ekonomi bangsa yang kini nyaris babak belur dihajar Corona. Salah satu sektor yang menjadi andalan adalah perkebunan sawit rakyat.

Namun, permasalahan yang kini dihadapi oleh pemerintah adalah minimnya produktivitas sawit akibat usia yang menua. Regenerasi lah solusinya. Akan tetapi, lagi-lagi muncul permasalahan, program peremajaan sawit rakyat bergerak sangat lambat.

Ada banyak alasan yang menjadi pemicu keterlambatan itu. Salah satu diantaranya adalah syarat njlimet yang harus dipenuhi petani. Tercatat sedikitnya ada 14 syarat yang harus terpenuhi, meski belakangan disunat hanya menjadi delapan syarat.

Bayangkan, dari sebelumya 14 syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti program sawit rakyat (PSR), kini tinggal delapan syarat. Itu pun masih ada desakan lagi agar kembali dipangkas menjadi dua syarat. Dengan harapan, target 500 ribu hektare sawit rakyat terealisasi hingga 2022 mendatang.

Langkah itu ditempuh Pemerintah agar program peremajaan sawit berjalan dengan baik hingga 2022 mendatang. Tentu saja, dampaknya akan luar biasa besar jika itu terjadi. Ekonomi akan terdongkrak naik dan kesejahteraan petani sawit meningkat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta Kementerian Pertanian (Kementan) selaku lembaga yang mengeluarkan rekomendasi teknis (rekomtek) dalam program PSR dapat mengawal setelah disederhanakannya prosedur persyaratan pengajuan PSR ini.

“Komite Pengarah (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit/BPDPKS) sudah meminta supaya disederhanakan menjadi dua syarat, kalau perlu satu syarat saja, yang jelas dan bisa efektif akuntabilitasnya,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya saat pelantikan jajaran direksi baru BPD PKS di Jakarta.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengadakan Diskusi Virtual ‘Percepatan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) 500.000 Hektare. Diskusi digital itu menyikapi langkah pemerintah yang semangat untuk membantu peremajaan sawit rakyat.

Dalam diskusi yang berlangsung selama Sembilan sesi ini, ada sesi menarik yang perlu diulas. Pada sesi ke lima, yakni tentang Pembahasan Pemilihan Bibit Unggul dan Pupuk pada Program Peremajaan sawit rakyat, setelah sebelumnya dengan topik kebijakan regulasi, teknis pemetaan, penyusunan RAB, aspek perpajakan dan SDM.

Narasumber pada acara sesi 5 ini adalah Taufiq Caesar Hidayat, SP.,M.Sc dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan), Saistyo Agi Hendiwiyarto dari PT Dami Mas Sejahtera dan Syaiful Bahri Panjaitan, SP., M.Agric.Sc dati PT Wilmar Group.

Menurut Ketua Umum DPP APKASINDO, Ir. Gulat Manurung, MP., C.APO, bahwa Program PSR menjadi penting untuk dilaksanakan guna mewujudkan keberlanjutan dari perkebunan sawit serta industri turunan sawit.

Program PSR ditargetkan mencapai 500 ribu ha dalam tiga tahun mendatang. Namun, sejak 2016 hingga akhir 2019, realisasi PSR baru mencapai 98.869 ha dengan bantuan dana yang disalurkan BPDPKS sebesar Rp 2,47 triliun.

“Sesuai arahan Presiden, program PSR harus dilakukan untuk 500 ribu ha dalam waktu tiga tahun. Saya ingin agar peremajaan menjadi fokus semua Pihak terkait, karena PSR ini kategori Program Strategis Presiden dan sangat seksi dimata dunia internasional. Seksi karena perkebunan kelapa sawit di Indonesia 41% dikelola oleh Petani yang tentunya jika PSR ini berhasil maka dampaknya akan luar biasa dalam capaian 17 item SDG’s,” kata Gulat.

Ia menuturkan Apkasindo sangat merespons positif rencana strategis  pemerintah tersebut. PSR memang perlu dipercepat salah satunya untuk menjaga suplai minyak sawit bagi program biodiesel, bagaimanapun kontribusi petani terhadap total produksi sawit nasional cukup signifikan sebesar 35?ngan luasan lahan 41?ri total perkebunan sawit di Indonesia. “Di awal pencanangan disebutkan ada 2,40 juta ha kebun sawit rakyat yang harus diremajakan karena usianya sudah di atas 25 tahun, tidak produkstif dan banyak yang sumber bibitnya tidak jelas.

Namun lebih dari itu yang dibutuhkan untuk percepatan program PSR adalah sosialisasi yang masif dan intensif ke petani dan pendampingan secara komprehensif bagi petani mulai dari tahap pengajuan persyaratan hingga implementasi peremajaan di lapangan.

“Petani harus didampingi mulai dari memenuhi persyaratan, input persyaratan, penatalaksanaan peremajaan dan  setelah dana hibah diperoleh Petani,  bagaimana Petani mulai melakukan persiapan tanam (P0), menanam dengan bibit bersertifikat unggul sampai ke Tahap P3 (Perawatan Tahun ketiga menjelang panen).

Tugas dan Tanggungjawab BPDPKS selaku Badan Pemerintah yang melaksanakan Pungutan sekaligus sebagai operator enam fungsi utama dari BPDPKS sangatlah berat dan penuh tantangan. Hal itu diakui Menkeu Sri Mulyani saat melantik Eddy Abdurrachman sebagai  Direktur Utama BPDPKS di Aula Kementerian Keuangan awal Juni 2020 lalu.

Gulat lebih lanjut menjelaskan bahwa betapa strategisnya Program PSR ini, karena saat ini, Indonesia menjadi negara produsen Kelapa Sawit terbesar di dunia atau menguasai produksi 55% produksi dunia.

Industri sawit telah menjadi penghasil devisa terbesar dengan kontribusi sebesar 13,50?ri total ekspor non migas sebesar US$ 22,30 miliar. Melalui program B30, industri sawit berperan dalam penghematan devisa melalui pengurangan impor solar senilai US$ 8 miliar per tahun.

Jika Program PSR dengan target keseluruhan 2,47 juta hektar berhasil, maka saya perkirakan Indonesia akan menguasai 75% Produksi CPO dunia. Asumsi ini didapat dengan produktivitas Tanaman sawit rakyat yang diremajakan tersebut akan menghasilkan TBS 3 kali lipat dan rendemennya rata-rata akan diatas 23-28% dibandingkan sebelum di PSR kan.

Hal ini menjadi tantangan juga kepada Industri sawit dan pemerintah bagaimana menampung produksi CPO yang meningkat 3 kali lipat tersebut untuk tetap eksis ditengah persaingan minyak sawit versus minyak nabati dari bunga matahari, kedelai dan rapeseed lainnya.

Filosopi dari PSR ini adalah intensifikasi, jadi kata kuncinya adalah Penggunaan Bibit Unggul dan Pupuk, jadi dapat dikatakan bahwa bibit unggul dan Pupuk pintu gerbang utama keberhasilan PSR, ujar Gulat.

Gulat kemudian merinci hubungan bibit unggul dengan pupuk adalah bahwa bibit unggul sangat respon dengan pemupukan, dimana semakin meningkat dosis pupuk (sampai dosis tertentu) maka tanaman yang bersifat unggul akan meresponnya dengan meningkatnya produksi TBS.

Berbeda dengan bibit yang tidak unggul, berapa pun dosis pupuk, produktivitas tanaman akan tetap tidak meningkat (tidak direspon). Dua hal ini penting untuk diberitahukan ke Petani supaya jangan salah melaksankan aspek budidayanya. Aplikasi pupuk harus mengikuti rekomendasi, tidak boleh berdasarkan rekomendasi pada umumnya, harus sesuai dengan spesifik lokasi PSR, khususnya Ketika tanaman sudah memasuki masa berproduksi. Tidak sama jenis pupuk untuk sawit dengan tanaman lainnya, jangan terpengaruh dengan harga murah, tetapi cenderung berpatokan kepada 5 konsep pemupukan Apkasindo, 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, dan tepat kualitas).

Bibit unggul adalah ditandai dengan histori hasil persilangan antara pohon induk (tetua) Dura dengan Pisifera (P)  yang sama-sama memiliki keunggulan masing-masing akan menghasilkan tanaman yang Hibrid F1 yang dikenal dengan Jenis Tenera (T). Makanya banyak Petani salah kaprah dengan mengutip bibit sawit yang tumbuh dibawah pohon sawit disuatu perkebunan untuk dijadikan bibit tanaman salah kaprah, karena bibit sawit yang tumbuh liar tersebut sudah merupakan bibit F2  illegetim (bibit yang tetuanya tidak memiliki histori keunggulannya), jadi hasil produksi dan rendemennya akan jauh dibawah F1.

Saat APKASINDO Audiens dengan Wakil Presiden (13/2/2020) di Istana Wapres yang dilanjutkan dengan diskusi dengan Menteri Pertanian, jelas Pak Wapres mencemaskan bibit yang digunakan oleh Petani, oleh karena itu Wapres berpesan kepada APKASINDO supaya mengawal jenis bibit yang digunakan Petani PSR.

Diambilnya topik bibit dan pupuk adalah salah satu amanah dari Wakil Presiden kepada APKASINDO. Terbukti dari berbagai diskusi dengan calon peserta PSR dan Peserta PSR yang sudah cair dananya dari BPDPKS ternyata masalah bibit adalah masalah yang sangat sering diperbincangkan dan diperdebatkan, bahkan ada kelompok tani yang sudah selesai membersihkan lahan, namun bibit sawit yang akan ditanam tidak jelas dari mana dibeli, akibatnya lahan yang sudah dibersihkan tadi akan Kembali semak, perencanaan sejak awal sebelum pengerjaan PSR harus ter schedule dengan baik.

Seperti yang dikatakan oleh Paiki Dorteus dari Papua Barat, bahwa KUD mereka tidak mau ambil resiko, mereka langsung menjemput Kecambah langsung ke PPKS Medan dan membibitkan sendiri di Monokwari, ini akan lebih selamat dan berbiaya ringan karena biaya beli kecambah sampai bibit siap tanam hanya sekitar Rp.25 ribu/batang, sementara kalau beli bibit siap tanam harganya Rp.40 ribu/bibit, belum lagi biaya angkut bibit.

Hal yang berbeda dengan Petani PSR di Sei Pakning Kabupaten Bengkalis yang cenderung membeli bibit siap tanam dari salah satu penangkar, sebagaimana dikatakan oleh Eko Jaya, SP.,M.Si., C.APO salah seorang Auditor ISPO Apkasindo bahwa proses pengadaan bahan tanaman di dua lokasi ini tidak ada yang salah, hanya jika dimulai dari membeli kecambah maka proses pembibitan tersebut butuh waktu dan resiko kematian selama proses pembibitan di pre nursery sampai ke main nursery yang membutuhkan waktu 9-12 bulan. Namun metode ini akan jauh lebih hemat dan pasti kemurniannya, sehingga berdampak kepada sisa dana talangan yang akan di KUR kan oleh KUD yang di Papua Barat tersebut. Jika membeli bibit siap tanam tentu akan lebih mahal, Rp. 40 ribu per batang belum lagi biaya transportasi bibit yang bisa mencapai 22,5?ri harga dasar bibit tersebut.

Menanggapi hal ini Syaiful Hadi, Ph.D, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Riau, menjelaskan bahwa bibit yang digunakan oleh Petani PSR harus digaransi oleh Produsen Kecambah asal bibit tersebut dan Pihak UPT Benih dilokasi PSR harus dengan sungguh-sungguh memeriksa bibit tersebut Ketika memberi Label Biru ke setiap bibit yang akan digunakan, disinilah titik rawan PSR ini, akan sia-sia PSR ini jika hanya mengejar target PSR sementara asal-muasal bibit terabaikan, ujar Saiful.

Menurut Fitri, Sekretaris Apkasindo Provinsi Kalimantan Timur, bahwa Petani PSR terkadang bingung bibit dari Produsen mana yang digunakan, terkadang dengan waktu yang sudah mepet Petani tidak ambil pusing dengan ketelusuran bibit, apalagi dengan minimnya tenaga Pendamping dilapangan maka semakin kebingunganlah kami Petani.

Menanggapi hal ini, Taufik dari Pihak PPKS Medan menyarankan supaya jika Petani yang akan menggunakan bibit dari penangkar tertentu mempersilahkan menghubungi Sumber Kecambah itu dibeli, misalnya dari PPKS Medan, silahkan hubungi saya (sambil menyebutkan nomor HP), kami akan segera melakukan crosscheck  siapa penangkarnya, berapa jumlah kecambahnya yang dibeli dari PPKS, dan bagaimana pemeriksaan rutinnya, pasti ketahuan jika si Pangkar tersebut macam-macam.

PPKS memberikan pendampingan khusus jika bibit tersebut dari PPKS Medan dan tidak dipungut bayaran, kami akan rutin melakukan monitoring perkembangan tanaman dilokasi PSR, Ujar Taufik.

Menanggapi hal ini Gulat menyarankan supaya Petani Peserta PSR supaya jangan men sub kontrakkan Pengadaan Bibit sawit ini ke rekanan, harus MoU langsung antara Peserta PSR dengan Produsen Kecambah Sawit, biar Produsen Kecambah yang menunjuk mana penangkar yang mereka rekomendasikan, supaya tanggungjawab Produsen Kecambah tersebut melekat, jadi jika kelak produksinya tidak sesuai brosur maka si Petani PSR dapat menggugat produsen kecambah tersebut. Sebaliknya jika Petani PSR men sub kontrakkan pengadaan bibit ini ke rekanan, maka bisa saja tanggungjawab Produsen gugur, sebab banyak kemungkinan yang terjadi, Ujar Gulat yang juga Auditor ISPO ini.

Ucapan Bangga dan terharu Nampak jelas dari wajah-wajah Petani yang ikut acara zoom ini, sebagaimana yang disampaikan oleh H.Zamzami Petani dari Aceh, bahwa tidak terbayangkan sebelumnya perhatian pemerintah sebegitu besar kepada Petani, Saya sudah 30 tahun menjadi Petani, saya menjadi saksi sejarah bahwa dana PSR ini suatu anugerah yang luar biasa dari BPDPKS, selama ini Petani swadaya selalu menjadi anak bawang, terpinggirkan padahal 41% sawit itu dikelola oleh Petani Swadaya, tapi dengan adanya BPDPKS, kami Petani Sawit Swadaya sudah dimanusiakan, hibah 30 juta per hektar x 4 ha/KK suatu yang mustahil sebelumnya, kami mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi. Harapan kedepannya kepada BPDPKS melalui dana Sarpras adalah bagaimana Petani tidak hanya sekedar Petani TBS tapi menjadi Petani CPO sehingga daya tawar Petani akan semakin kuat dalam Tataniaga TBS.

Menanggapi diskusi percepatan PSR yang diprakarsai oleh DPP Apkasindo itu, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Mayjend TNI (Purn) Erro Kusnara, S.IP mengatakan, sejak ditekennya rekomtek, idealnya si penerima dana PSR sudah harus MoU dengan produsen kecambah. 

"Walau sudah MoU, petani PSR kan enggak musti langsung bayar, masih hanya mengikat janji, ini sangat penting untuk meghindari kisruh ketersediaan bibit di beberapa daerah PSR," kata anggota Dewan Pembina DPP Apkaskndo ini.

Produsen kecambah yang sudah di-SK- kan oleh Kementerian Pertanian juga kata Erro harus pro aktif, harus jemput bola, jangan menunggu.

"Data PSR kan sangat terbuka untuk umum, jadi produsen kecambah bisa segera memetakan dimana calon lokasi PSR, bila perlu segera mengikat kerjasama dengan penerima PSR melalui penangkar bibit resmi terdekat dengan lokasi kebun PSR, biar hemat biaya," ujarnya.

Yang pasti kata mantan Danrem 031 Wira Bima ini, lantaran kebun sawit rakyat ini sudah generasi ke dua, harus jauh lebih baik dari generasi pertama.

"Makanya musti dikawal dan diawasi dari semua lini, dari awal sampai tahap berproduksi. Ingat, PSR ini adalah rencana besar pemerintah untuk menjadikan petani sebagai petani profesional dan smart, tidak lagi seperti sebelumnya yang hasil kebun petani tidak sesuai harapan, malah ada yang hasilnya hanya 150 kg TBS/ha/bulan. Hasil semacam ini, boro-boro bisa menabung, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pun tidak cukup," katanya. 

Editor : Aziz

Berita Terkait