Meragukan dan Bikin Resah, Penerapan PSBB di Riau

Pekanbaru, katakabar.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, H Abdul Kasim SH menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan Gubernur Riau, H Syamsuar di 5 Kabupaten dan Kota meragukan. 

Apakah PSBB sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membatasi perkembangan pergerakan, atau cuma  untuk mentaati perintah dari pemerintah pusat? 

Lantaran mau cari nama, terus Pemprov Riau mengikuti peraturan pemerintah pusat, kata politisi kelahiran Bagan Besar Dumai ini kepada awak media di ujung selulernya, kemarin. 

Menggaris bawahi kebijakan PSBB yang dilakukan dari sisi perkembangan ekonomi masyarakat, apalagi disaat bulan suci Ramadan seperti sekarang ini.

“Saya ragu, apakah Pemprov Riau maupun Kabupaten dan Kota bisa menjalankan PSBB ini dengan serius? Adanya PSBB, ada pula kucuran anggaran yang sangat besar  ke setiap Kabupaten dan Kota yang melaksanakan kegiatan PSBB.

Apakah kucuran ini dirasakan masyarakat atau tidak ? ini perlu dievaluasi bersama tentang PSBB yang disampaikan  Gubernur Riau,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini melihat isi peraturan PSBB yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Provinsi Riau maupun Daerah cuma cara pencegahan dan penyebaran Covid 19.

Dirinya tidak melihat ada aturan yang membahas tentang penanganan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak dan di mana tempat masyarakat mengadu, tidak tertuang di dalam aturan itu.

“Itu sebabnya, saya sangat meragukan imbauan dari PSBB ini,” tegasnya.

Masih Abdul Kasim, jika pemerintah memang serius memberantas Covid 19 lewat PSBB, mestinya dibentuk tim atau Satuan Tugas (Satgas) tentang kendali kebutuhan hidup masyarakat.

“Agar masyarakat tahu kemana dan kepada siapa mereka harus mengadu. Kalau seperti ini, nanti bisa menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat kalau pemerintah tidak membentuk tim atau Satuan Tugas (Satgas)  khusus menangani kebutuhan hidup masyarakat yang terdampak Covid 19,” katanya.

Bila nanti Pemprov membentuk Satgas kendali kebutuhan hidup masyarakat, syaratnya tim harus benar-benar independen.

Di sana mesti ada aparat hukum baik dari Kepolisian, TNI, Jaksa dan juga LSM tentang HAM yang menangani tentang keluhan masyarakat.

“Tujuannya, agar PSBB bisa berjalan efektif di tengah masyarakat. Kalau kebutuhan pokok masyarakat tidak terpenuhi, percayalah aturan PSBB m tetap dilanggar."

Lantaran masyarakat mau hidup, mau makan, apalagi di dalam bulan suci Ramadan dan tidak berapa lama lagi menyambut hari raya idul Fitri.

“Kebutuhan hidup berkaitan dengan imunitas. Bisa jadi, orang yang tadinya tidak terindikasi positif Covid 19, tapi imun mereka lemah sehingga rentan terserang virus Corona."

Waspada, itu bisa menimbulkan gejolak yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah setempat harus segera siapkan satgas persiapan guna menangani masalah ekonomi masyarakat, agar pemberantasan Covid 19 benar-benar efektif.

“Keseimbangan antara aturan dan kemauan masyarakat, harus sama-sama diperhatikan,” tegasnya.

Masih Abdul Kasim, pemerintah agar bisa bercermin pada PSBB yang telah dilakukan beberapa Kabupaten dan Kota.

Di mana yang sering terjadi masalah adalah terkait pembagian sembako, baik dari sisi pendataan maupun teknis penyaluran.

Ditegaskannya, ini perlunya ada tim khusus yang independen untuk mengelola ini. Dimana, tim ini dapat menerima dan menyampaikan aspirasi mereka terhadap kebutuhan pokok masyarakat.

“Tim harus bisa menindak lanjuti aspirasi masyarakat terhadap penyelewengan-penyelewengan sembako oleh individu-individu maupun oknum aparat pemerintah, sebab anggaran cukup besar untuk penanganan masalah virus corona ini."

Kepada pemerintah untuk menyampaikan bantuan secara transparan kepada calon penerima. Di lapangan tidak ada kendala bagi tim menyalurkan bantuan kepada penerima.

“Saya minta kepada masyarakat harus proaktif, bila ada persoalan di lapangan ke pada tim yang telah ditunjuk pemerintah setempat. Kepada pemerintah untuk mengekspos besar bantuan  di media massa dan dirincian bantuan dari pemerintah pusat apa saja bantuan propinsi, bantuan pemerintah Kabupaten dan Kota,” sebutnya.

 

 

 

 

Editor : Sahdan

Berita Terkait