Misteri Anggaran Corona Rohul Rp12,6 M

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Riau melayangkan surat kedua soal transparansi pergeseran anggaran virus corona (Covid-19) sebesar Rp12,6 milyar.

Berdasarkan surat dari Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor 005/F- NasDem- RH/V/2020 tentang pergeseran anggaran Covid 19 sebesar Rp 12,6 milyar tertanggal 4 Mei 2020 lalu, hingga saat ini tidak ada balasan dari pemerintah daerah.

"Untuk itu, Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Rokan Hulu melayangkan surat ke 2 (dua) dan memberikan catatan penting buat Bupati Sukiman. Kita tidak mau di tokohi dan dibodohi Bupati Sukiman, ini harus real dan jauh dari penyelewengan anggaran," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD Rohul Budi Darman, kepada katakabar.com, Rabu (24/6).

Dalam surat tertulis yang dilayangkan Fraksi Partai NasDem DPRD Rohul tersebut ada empat poin penting.

Pertama, meminta kepada Bupati Sukiman penjelasan tertulis terkait salinan Perbup tentang pergeseran anggaran Covid 19. Penjelasan RKA dari masing-masing OPD yang terlihat dalam penanggulangan Covid 19 di Kabupaten Rokan Hulu.

Kedua, Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Rokan Hulu meminta penjelasan detail kepada Bupati Sukiman terkait realisasi penggunaan dana dimasing-masing OPD yang terlihat dalam penanggulangan Covid 19 di Kabupaten Rokan Hulu.

Ketiga, Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Rokan Hulu meminta kepada Bupati Sukiman agar transparan dan lebih intensif berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Rokan Hulu terkait penanggulangan Covid 19 di Kabupaten Rokan Hulu.

Keempat, Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Rokan Hulu meminta kepada Bupati Sukiman untuk tidak melakukan penambahan belanja covid 19 sebelum penggunaan dana sebesar Rp 12,6 milyar dapat dijelaskan kepada DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan transparan terhadap masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

Terakhir kata Budi, bila nantinya surat kedua ini tidak ditanggapi oleh Bupati Rokan Hulu. Maka Fraksi Partai NasDem DPRD Rohul akan mengirim surat ketiga dan meminta BPK dan KPK untuk mengaudit dana tersebut.

Editor : Anggi

Berita Terkait