Mudik Lebaran 2021 Ditiadakan, Polda Riau Dirikan 58 Pos Penyekatan

Pekanbaru, katakabar.com - Tingginya angka Covid 19 di wilayah Riau belakangan ini, membutuhkan kepedulian dari segenap elemen masyarakat. Tidak cukup cuma dengan menjalankan protokol kesehatan, tapi perlu mentaati peraturan yang diterapkan pemerintah.

Menghadapi moment lebaran tahun 2021 ini, Pemerintah mewaspadai penularan virus sehingga dikeluarkan larangan dan peniadaan mudik lebaran.

Polda Riau menjabarkan kebijakan pemerintah dengan menggelar kekuatan personel di lapangan dan melakukan tindakan kepolisian sebagai upaya menekan penyebaran virus Covid 19 sesuai peraturan.

Mengantisipasi peniadaan mudik lebaran di wilayah Riau, Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi instruksikan seluruh jajaran untuk melakukan penyekatan, baik di jalur darat, laut maupun udara.

Polda Riau mendirikan pos penyekatan di jalur antar kabupaten maupun antar provinsi, totalnya 58 pos tersebar diseluruh wilayah dengan menerjunkan 2.362 petugas pengamanan dari Polri, TNI, Pol PP, Dishub, Dinkes, BPBD, serta instansi lainnya.

Polda Riau dan jajaran menerjunkan 870 personel, bersama 448 personel TNI, 399 personel Pol PP, 331 personel Dishub, 225 personel kesehatan, 198 personel BPBD dan 30 personel lainnya.

Terdata 9 titik penyekatan di batas provinsi, rinciannya 2 titik di kabupaten Rokan Hilir, 2 titik di kabupaten Indragiri Hilir, dan masing masing 1 titik di kabupaten Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Dumai, Kampar dan Kepulauan Meranti.

Pos penyekatan Polres Rokan Hilir berada di Jalan Sudirman Bagan Sinembah dan Jalan Sudirman Bagan Batu, keduanya akses menuju dan dari arah Provinsi Sumatera Utara.

Pos Polres Indragiri Hilir berada di pelabuhan Sungai Guntung dan di Desa Selensen, yang keduanya merupakan jalur akses ke dan dari Provinsi Jambi.

Polres Rokan Hulu mendirikan pos penyekatan di Simpang LKA Dalu Dalu Kecamatan Tambusai, perbatasan dengan Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

Untuk perbatasan dengan wilayah Sumatera Barat, Polres Kampar dan Polres Kuantan Singingi masing masing mendirikan 1 pos, lokasinya di Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar dan di Jalur Lintas Sumbar Riau di Desa Kasang Kuantan Mudik.

Berikutnya Polres Dumai melakukan penyekatan dijalur udara dibandara Sri Junjungan Duma dan Polres Kepulauan Meranti mendirikan pos dipelabuhan Tanjung Samak Kecamatan Rangsang.

Penyekatan antar kabupaten dilakukan seluruh Polres sebanyak 49 titik diantaranya 5 titik di Pekanbaru, 10 titik di Bengkalis, 8 titik di Indragiri Hulu, 6 titik di Dumai, 5 titik di Siak, 4 titik di Rokan Hulu, 3 titik di Kampar, 3 titik di Pelalawan, 2 titik di Kuantan Singingi, 2 titik di Meranti dan 1 titik di Rokan Hilir.

Penyekatan dibagi menjadi 3 masa, masa pengekatan mudik pra yang berlangsung tanggal 22 April hingga 5 Mei 2021, masa peniadaan mudik dari 6 hingga 17 Mei 2021, dan masa pengetatan mudik pasca yang berlangsung 18 hingga 25 Mei 2021.

Kapolda Riau, Irjen Pol Agung, yang diteruskan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Narto pada Jumat (30/4) mengatakan, itu bentuk tanggung jawab Polda Riau bersama stake holder terkait untuk menyelamatkan masyarakat Riau dari bahaya penyebaran virus Covid 19.

“Keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi, sehingga apapun upaya kita lakukan untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya penyebaran virus Covid 19, dan ini tanggung jawab kita semua," jelasnya.

Pada masa pengetatan ujar Kombes Narto, baik pra maupun pasca, petugas melakukan pemeriksaan terhadap setiap pengendara yang melintas yang harus memenuhi persyaratan yakni keterangan bebas Covid 19.

“Pada masa pengetatan mudik pra, setiap yang diperiksa harus bisa menunjukkan surat hasil test PCR atau rapit test antigen maksimal 1x24 jam atau hasil negatif genose C19 sebelum keberangkatannya. Di masa pengetatan pasca, harus bisa menunjukkan surat keterangan hasil negatif test PCR atau rapid antigen maksimal 3x24 jam atau hasil negatif genose C19 sebelum keberangkatan," beber Kombes Narto.

Nah, pada masa peniadaan mudik dari 6 hingga 17 Mei 2021, ini sudah dilarang untuk mudik kecuali pada kategori yang dikecualikan Pelaku Perjalanan Dinas Negeri dan kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka atau meninggal, kepentingan persalinan ibu hamil, ulas mantan Kabid Humas Sultra.

Masih Kombes Pol Narto, kendaraan yang mendapatkan pengecualian pada masa pelarangan mudik, sesuai Permehub nomer 13 tahun 2021, kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan dinas TNI-Polri, ambulance atau mobil jenazah, pelayanan distribusi logistik, pengangkut obat obatan dan alat kesehatan, mobil barang tanpa penumpang, kendaraan perjalanan dinas, kunjungan sakit atau duka dan persalinan serta kendaraan yang mengangkut pekerja imigran Indonesia.

"Kepada seluruh warga masyarakat untuk menaati apa yang telah ditetapkan pemerintah. Peraturan pelarangan atau peniadaan mudik ini bertujuan untuk mencegah, dan mengantisipasi penyebaran virus Covid 19, masyarakat harus diselamatkan dari bahaya pandemi ini, mari kita patuhi bersama," serunya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait