Musisi Diminta Bergabung ke LMK

Jakarta, katakabar.com - Direktur Fasilitasi Hak Kekayaan Interlektual Badan Ekonomi Kreatif  Republik Indonesia (BEKRAF), Robinson Sinaga saat webinar "Royalti di Bidang Musik" di Jakarta menekankan, para pelaku kreatif di bidang musik diminta untuk dapat bergabung ke Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

LMK punya izin operasional dari Menteri Hukum dan HAM dan dilakukan audit setiap tahunnya. Jadi tidak perlu khawatir bagi pelaku kreatif untuk mendapatkan hak-hak atas HKI karya mereka.

Apalagi, ini tidak cuma dalam lingkup Indonesia, dengan bergabung dalam LKM dapat memproteksi pelaku kreatif musik atas karya-karyanya di luar negeri, jelas Robinso Sinaga, seperti dikutip dari Situs Resmi Kemenparekraf RI.

Lembaga PBB yang khusus menangani Hak Kekayaan Intelektual yakni World Intellectual Property Organization (WIPO) telah mencetuskan beberapa perjanjian internasional yang memberikan perlindungan internasional terhadap kekayaan intelektual. Diantaranya adalah Berne Convention (1886), WCT&WPPT (2002) juga Beijing Treaty (BTAP) tahun 2012, kata Candra N Darusman Menimpali.

"Indonesia sudah tergabung dalam perjanjian itu, Indonesia termasuk negara yang agresif dalam melindungi karya pelaku kreatifnya di luar negeri. Jadi musisi tidak hanya terlindungi dalam transaksi di Indonesia tapi di luar negeri," tambahnya.

Musisi Sandy Canester mengakui itu. Ia melihat pemerintah sudah bekerja dengan baik untuk melindungi dan memberi kemudahan bagi musisi, seniman musik untuk memberi perlindungan terhadap karya dan memastikan atas hak-hak yang didapatkan.

"Saya sudah bergabung di salah satu Lembaga Manajemen Kolektif sehingga hak cipta dan hak terkait saya sebagai pencipta lagu, penyanyi dan produser saya dapatkan. Di sini saya ingin menekankan, pemerintah menyediakan tempatnya, sudah mengatur jadi saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung di salah satu LMK, pelajari dan daftar karena itu sangat berguna buat kita. Selain beri perlindungan tapi juga royalti dari karya cipta kita sendiri," ulasnya.

Presiden Joko Widodo sejak awal pemerintahan sudah menekankan komitmen pemerintah di dalam pengembangan ekonomi kreatif agar bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional dan tulang punggung ekonomi nasional di masa mendatang.

"Direktorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kemenparekraf/Baparekraf akan terus melanjutkan dan meningkatkan upaya di dalam fasilitasi kekayaan intelektual di Indonesia. Terutama terkait sosialisasi karena memang kesadaran dan pemahaman dari masyarakat masih harus terus ditingkatkan mengenai pentingnya HKI baik masyarakat sebagai penikmat karya cipta tersebut juga pemahaman tentang hukum atau HKI bagi para pelaku kreatif," kata Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fadjar Hutomo.

Editor : Sahdan

Berita Terkait