Musisi Paham HKI Dorong Ekosistem Ekonomi Kreatif Jadi Baik

Jakarta, katakabar.com - Perkembangan teknologi digital bawa pergeseran pola di masyarakat dalam berkarya maupun menikmati karya kreatif termasuk di bidang musik saat ini kian banyak dipergunakan untuk konten.

Penting bagi pelaku kreatif untuk memahami Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai upaya perlindungan dan komersialisasi terhadap karya musik. Terlebih di situasi pandemi seperti saat ini membuat masyarakat banyak beraktivitas di rumah sehingga meningkatkan konsumsi layanan digital produk kreatif.

"Saya kira konsumsi digital ke depan meningkat pesat sehingga sangat dibutuhkan ekosistem yang kondusif untuk itu. Ekosistem yang dapat memberi perlindungan karya dan hak bagi pelaku ekonomi kreatif di bidang musik," kata Fadjar Hutomo selaku Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) dalam webinar "Royalti di Bidang Musik: Cara Memperolehnya di Era Digital" di Jakarta, seperti dikutip lewat siaran pers Situs Resmi Kemenparekraf RI.

Kata Fadjar, musik sebagai satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif perlu mendapat perhatian. Lantaran masih banyak terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap hak kekayaan intelektual, seperti pembajakan atau konsumsi secara ilegal terhadap karya.

Itu sebabnya, kesadaran dan pemahaman dari masyarakat masih harus terus ditingkatkan mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual baik masyarakat sebagai penikmat karya cita, khususnya pemahaman tentang hukum atau hak kekayaan intelektual bagi para pelaku kreatif, jelasnya.

HKI penting dipahami pelaku kreatif di bidang musik, sebab terdapat hak ekonomi di dalamnya. Contoh, dalam bentuk royalti, salah satunya performing right atau hak pengumuman untuk mengizinkan diputar dan didengarkan di tempat-tempat umum atau tempat publik dapat mendengarkan, ujar Robinson Sinaga.

Diceritakan Robinson, tapi tidak serta merta penyanyi atau pemain musik dan pencipta lagu dapat langsung menarik hak ekonominya.

Di undang-undang terbaru yang mengatur masalah pemungutan royalti, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba diberi kuasa oleh pencipta, pemegang Hak Cipta, dan atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

"Pemerintah melihat kesulitan dari pencipta lagu untuk mendapatkan hak ekonominya. Untuk itu dibentuk sistem yang memberi kuasa kepada lembaga manajemen kolektif untuk memungut," sebutnya.

 

Editor : Sahdan

Berita Terkait