Oknum DPRD Pelalawan Terlibat VCS , Begini Klarifikasi Ketua DPC

Pelalawan, katakabar.comĀ - Soal Video Call Seksual (VCS) yang diduga seret oknum Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dari Faksi PDIP, berinisial SH, yang membuat heboh masyarakat Pelalawan, mendapat kecaman dari elemen masyarakat.

Lantaran perbuatan anggota dewan tersebut, ada suara miring agar diberhentikan sebagai anggota dewan atau pergantian antar waktu (PAW).

Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Baharuddin saat menerima perwakilan elemen masyarakat beberapa waktu lalu mengatakan, Badan Kehormatan DPRD tidak mempunyai wewenang untuk memberhentikan.

"Kita tidak mempunyai wewenang dalam hal ini. Kewenangan mengganti atau PAW anggota dewan berada di PDIP", katanya kepada Tunas Muda Pelalawan (TMP), Forum Pemuda Pelalawan Bermarwah (FPPB) bersama mahasiswa saat itu.

Soal tuntunan itu, Ketua DPC PDIP Pelalawan, Syafrizal sebagai wakil ketua DPRD Pelalawan, akhirnya menggelar konferensi pers setalah melaksanakan rapat pleno membahas permasalahan yang menimpa kadernya di internal partai.

Hasil dari rapat pleno tersebut, DPC PDIP Pelalawan akhirnya mengeluarkan rekomendasi yang selanjutnya bakal diteruskan kepada DPD PDIP Provinsi Riau.

Konferensi pers di Sekretariat PDIP Pelalawan, pada Rabu (31/3) kemarin Syafrizal yang didampingi sekretaris PDIP Pelalawan, Saniman menjelaskan, perbuatan yang dilakukan kadernya tersebut telah melanggar AD ART partai.

"Kita telah membahas masalah ini jauh hari sebelumnya, dan lewat rapat pleno kita memutuskan bahwa perbuatan tersebut pelanggaran terhadap AD ART partai", ujarnya.

Mengenai sanksi yang bakal diberikan kata Syafrizal, DPC PDIP Pelalawan tidak mempunyai kewenangan dalam hal itu.

"Kita cuma bisa mengeluarkan rekomendasi yang selanjutnya kita serahkan kepada DPD PDIP Provinsi Riau".

Bagaimana soal pemberhentian atau PAW sebagaimana yang dituntut elemen masyarakat. "Itu wewenang DPP PDI Perjuangan," tegasnya

Dalam rekomendasi yang kita keluarkan, selain kepada DPD, tembusannya kita sampaikan kepada DPP. Jadi mengenai PAW itu adalah kewenangan DPP, Ibu Ketum, Megawati Soekarnoputri, jelasnya.

Ketua DPC Kabupaten Pelalawan PDIP memberitahukan, kasus ini sedang bergulir di Polda Riau.

"Saat ini Polda Riau sudah memanggil beberapa orang saksi dan berkemungkinan akan ada yang ditetapkan tersangka," imbuhnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait