Matangkan Konsep Ranperda

Pansus RPIK DPRD Bengkalis Duduk Bersama Disdagperin Bahas PI

Pekanbaru, katakabar.com - Tim Panitia Khusus Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis penuhi undangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Bengkalis bersama Tim Kajian Akademis di salah satu hotel di Pekanbaru, memasuki pekan kedua Oktober 2021 lalu.

Pertemuan itu bahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2041 mendatang.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bengkalis Syahrial, Wakil Ketua III, Syaiful Ardi, serta Tim Kajian Akademis dari Universitas Riau (UNRI), berdiskusi yang dipimpin Ketua Pansus RPIK, Zuhandi bersama anggota Pansus didampingi  Sekwan DPRD, Radius Akima, Plt Disdagperin, Ruslan, DLH, BPN, PUPR, Bappeda Bagian Hukum, dan Kadis Koperasi UMKM, Sufandi.

Wakil Ketua I DPRD Bengkalis Syahrial mengatakan, RPIK ini jangka waktunya lama hingga 20 tahun sehingga perlu pematangan pada konsepnya.

"Saat kita berdiskusi dengan kawan-kawan yang ada di Sumatera Barat khususnya Bukit Tinggi, mereka melakukan pendalaman Pansus hampir dua tahun lamanya, jadi tidak semudah yang kita pikirkan. Walapun di bantu pihak ketiga dan secara teoritis serta akademis melakukan pendalaman, perlu disandingkan pada keadaan aktual," ujarnya.

Perda RPIK nanti mesti sejalan dengan RPJMD kepala daerah dan konsepnya disandingkan dengan kondisi sekarang, yakni bagaimana menghadapi pandemi Covid 19.

Selain itu, pariwisata bagian dari industri apalagi RPJMD kepala daerah adalah pariwisata bagian yang terkoneksi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami mau RPIK ini sektor pariwisata dan perkebunan diperdalam untuk meningkatkan PAD, apalagi hari ini RTRW belum di paripurnakan sehingga penting disandingkan RPIK dengan RTRW,” jelasnya.

Plt Disdagperin, Ruslan menjelaskan, masukan dari Pansus DPRD menjadi catatan dan bahan perbaikan. Terus RPIK ini nanti dimappingkan dengan RPJMD, yang kedua untuk pemanfaatan teknologi di dalam RPIK termasuk konsep asumsi-asumsi yang terjadi kalau menghadapi pandemi, secara gambaran penyusunan RPIK difokuskan terhadap pengembangan-pengembangan industri di Kabupaten Bengkalis.

“Kami berharap dengan pertemuan ini dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin demi kesempurnaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis (RPIK), di Dinas Pedagangan dan Perindustrian salah satu yang mau dicapai adalah Perda RPIK ini, turunannya adalah terhadap industri-industri yang ada di Kabupaten Bengkalis dan pengembangan-pengembangan sentra industri yang ada di seluruh Kab. Bengkalis,” bebernya.

Ada beberapa tahap pembangunan industri, tahap 1 periode 2021-2025, rencana pembangunan industri Kabupaten Bengkalis. Pada tahap ini meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada indutri hulu berbasis argo yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif.

Tahap 2 periode 2026-2030, berdaya guna dan berdaya saing nasional melalui potensi sumber daya daerah dan lingkungan melalui struktur industri dan penguasaan teknologi.  Pada tahap 3 periode 2031-2041, untuk menjadikan Kabupaten Bengkalis sektor industri yang mandiri serta memiliki inovasi yang berkelanjutan, kata Zahrizal.

RPIK sama seperti RTRW saat minta bantuan dari pusat untuk membantu ke daerah dan hal ini harus didalami dengan analisa yang jelas, tambah Zamzami.

RPIK mesti bersinergi dengan RTRW yang sudah dibuat dan ditetapkan. Untuk itu beberapa masukan yang disampaikan anggota Pansus lainnya menjadi cacatan penting agar lebih dapat melengkapi Raperda yang ada, tambah Ruslan.

 



Editor : Sahdan

Berita Terkait