Patroli di ZEE Tingkatkan, Kemenhan RI Diminta Percepat MEF

  • Reporter:
  • 07 Januari 2020, 14:40:44 WIB
  • Internasional

Jakarta, katakabar.com - Anggota Komisi I DPR RI,  Darizal Basir meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk meningkatkan patroli di sepanjang Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. 

Ini pandang perlu mengingat, adanya klaim sepihak Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas perairan Natuna Utara di Kepulauan Riau. 

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) perlu melakukan percepatan capaian program Minimum Essential Force (MEF), khususnya di matra Laut dan Udara guna mengantisipasi kondisi ancaman militer. 

"Ancaman militer dari luar semakin jelas. Tidak ada pilihan lain, Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan harus segera melakukan percepatan realisasi MEF tahap ini, khususnya di matra Laut dan Udara," tegas Darizal dalam keterangan persnya, seperti dilansir dari Situs Resmi DPR RI, Selasa (7/1).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menekankan, sejatinya hubungan bilateral antar Dua negara harus dilandasi semangat kesetaraan dan saling menghormati wilayah kedaulatan masing-masing. Dan tidak ada toleransi bagi negara manapun yang mencoba-coba mengklaim wilayah kedaulatan NKRI. 

"Sebagai sahabat, mestinya Pemerintah Tiongkok menghormati wilayah kedaulatan Indonesia, apalagi terkait batas wilayah perairan atau sudah diputuskan di PBB. Jika Pemerintah Tiongkok masih bersikeras, saya kira sepatutnya dievaluasi lagi hubungan kerja sama  Indonesia - Tiongkok selama ini," jelas legislator dapil Sumatera Barat I ini.

Tempat terpisah, Anggota Komisi I DPR RI, Syaiful Bahri Anshori mengatakan, persoalan Natuna yang diklaim sepihak Tiongkok tidak boleh dipandang sebelah mata, lantaran menyangkut kedaulatan NKRI. Semua pihak diminta agar bersikap jernih dengan tidak mengesampingkan masalah kedaulatan NKRI dengan kepentingan lainnya.

"Saya tidak sependapat dengan pernyataan seorang pejabat yang menyatakan, persoalan Natuna ini jangan dibesar-besarkan. Bagi saya persoalan Natuna ini tanpa dibesarkan memang persoalan besar sebab, menyangkut kedaulatan RI," urai Anshori diakhir pekan pertam Januari 2019 lalu.

Kata Anshori, pemerintah dan seluruh warga negara harus hadir membela kedaulatan di perairan Natuna lantaran kedaulatan NKRI adalah harga mati. Instrumen negara harus hadir secara fisik disana untuk melakukan pengawasan secara efektif. 

Kepada Presiden RI, Joko Widodo agar secara aktif melakukan lobi internasional serta memperkuat diplomasi untuk menjaga kedaulatan NKRI. 

"Pemerintah Indonesia harus mengawal dan secara tegas melakukan penolakan atas klaim Tiongkok melalui nota diplomatik yang menjelaskan posisi dan sikap Indonesia yang tegas," jelasnya.

Politisi PKB ini melanjutkan, Indonesia berhak melakukan protes keras terhadap klaim sepihak tersebut. Hal ini dapat dilihat dari berbagai spektrum argumentasi yang valid dan kredibel baik menurut hukum internasional maupun argumentasi historis laut Natuna. 

"Jika perlu melakukan gugatan arbitrase internasional melalui mekanisme hukum internasional atas pelanggaran atas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia."

Secara historis, Natuna terdiri dari Tujuh pulau, dengan Ibu Kota di Ranai. Di abad 19, Kesultanan Riau menjadi pulau pengawal yang berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menerima kedaulatan di Republik Indonesia yang berpusat di Jawa. Pada 18 Mei 1956, Indonesia resmi meminta kepulauan itu sebagai wilayahnya ke PBB.

Dari klaim sejarah tersebut, Indonesia telah membangun pelbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3,420 kilometer persegi ini. Etnis Melayu jadi populasi dominan, mencapai 85 persen, disusul Jawa 6,34 persen lalu Tionghoa 2,52 persen. 

"Berdasarkan fakta sejarah tersebut, klaim Tiongkok tidak mempunyai dasar historis apapun atas laut Natuna, tapi kepentingan ekonomi akan kekayaan gas alam di Natuna," terangnya.

Dari aspek regulasi,  ZEE atas Natuna sudah didaftarkan menjadi bagian dari kedaulatan Indonesia dan sesuai dengan hukum laut internasional (United Nations Convention for the Law of the Sea) atau Konvensi Hukum Laut PBB merupakan lembaga yang menetapkan batas ZEE, sebutnya.

Sekedar diketahui, sejumlah kapal nelayan Tiongkok dengan dikawal kapal Coast Guard Tiongkok memasuki perairan ZEE Indonesia sejak 10 Desember 2019 lalu. Merespon hal itu, Kementerian Luar Negeri RI telah melayangkan nota protes kepada Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Jakarta, tapi Pemerintah Tiongkok berdalih tidak melakukan pelanggaran hukum internasional di perairan Natuna Utara. 

 

Editor : Sahdan

Berita Terkait