Soal Isu Gas Elpiji 3 Kilogram

PCMII Audiensi ke Komisi III DPRD Bengkalis

Bengkalis, katakabar.com - Usung isu kenaikan Gas Elpiji 3 kilogram, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PCMII) Kabupaten Bengkalis audiensi ke Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis bersama dinas terkait, pekan pertama Juli 2020.

Bertempat di ruang rapat Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis, Ketua Komisi III, Adri yang pimpin rapat didampingi Wakil Ketua Komisi III Simon Lumban Gaol, Sekretaris Surya Budiman, Anggota Rosmawati Sinambela, Indrawansyah, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Indra Gunawan beserta jajarannya.

Koordinator PCMII, Asnawi mengatakan, gas elpiji 3 kilogram bersubsidi kebutuhan pokok rumah tangga, harga yang beredar saat ini diketahui melebihi dari harga yang ditetapkan. Hal ini menjadi keresahan di masyarakat, keadaan diperparah mulai langkanya gas di pasaran.

Itu sebabnya, perlu dicari solusi dengan serius. Kami mau tahu progress pemerintah mengenai permasalahan ini. Jika diperlukan bantuan, kami siap bekerjasama untuk membantu, tegas Asnawi.

Kepala Dinas Dagperin, Indra Gunawan menjelaskan, pengawasan dilakukan lewat koordinasi dengan PT Pertamina, seperti Kuota, realisasi, wilayah penyaluran, jumlah penyalur dan sub penyalur. Upaya yang dilakukan dengan melakukan pemantauan dan pengawasan ke pangkalan elpiji 3 kilogram.

Selain itu koordinasi bersama Disdagkop Provinsi Riau, Pertamina, Hiswana Migas, dan agen setiap bulannya.

BerdasarkanSK Bupati Nomor 232/KPTS/V/2015 tujuan Kecamatan, jarak Radius dari SPBE ukurannya kilometer. Untuk 60 kilometer Harga Eceran Tertinggi (HET) Pangkalan Rp.17.500, untuk 120 kilometer HET Pangkalan Rp.19.100, untuk 180 kilometer HET Pangkalan 21.500, 240 kilometerHET Pangkalan Rp.23.100, selanjutnya 300 kilometer HET Pangkalan Rp. 24.700 rinci Indra.

Apa yang diinginkan PC PCMII sama dengan yang diinginkan Disdagperin dan pemerintah daerah.

“Kami sudah melakukan penutupan pangkalan masalah pengalokasian. Kami perlu kerjasama dengan kelurahan, Dinsos dan siapa saja yang wajib menerima, harga yang tinggi mungkin di toko, kalau di pangkalan jika tinggi bisa dilaporkan ke Pertamina tetapi harus ada bukti,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi III, Simon Lumban Gaol menyikapi, masalah kelangkaan ini saya kira mesti mendapat penjelasan langsung dari Pertamina, agar kita tahu persis bagaimana prosedur naik turunnya gas elpiji 3 kilogram.

Soal pelaksanaan dilapangan perlu dikaji dengan Pertamina, sebab bila ditinjau langsung tidak mungkin bisa ditangkal.

Untuk realisasi di lapangan, agar tidak terjadi salah sasaran dan perubahan harga mesri ditemukan solusinya. Penting disurati orangnya atau pangkalannya? Kalau ada yang membandel, perlu diberi sanksi kepada yang melanggar aturan, kata politisi PDI Perjuangan ini

Ketua komisi III, Adri berterima kasih kepada mahasiswa yang sudah menyampaikan masalah gas elpiji 3 kilogram.

“Kami akui ada keterbatasan dalam mendapatkan informasi permasalahan yang beredar di masyarakat. Alhamdulillah mahasiswa PCMII Kabupaten Bengkalis menyampaikan informasi dan menjadi catatan bagi kami."

Dalam waktu dua pekan ini, permasalahan LPG 3 kilogram sudah harus segera ditindak lanjuti. Semangat Komisi III sama dengan adik-adik mahasiswa, Komisi III mau permasalahan gas elpiji 3 kilogram cepat beres.

“Soal data, Disdagperin meminta mekanisme ke Dinsos untuk menjadi panduan dan memberikan imbauan, beberapa hal yang terkait kewenangannya ada di Pertamina dan Disdagperin. Ini bakal disampaikan ke pertamina untuk segera ditindak lanjuti,” sebut politis Partai Keadilan Sejahtera ini.


Editor : Sahdan

Berita Terkait