Progres PSR Sawit Petani Swadaya di Riau Minim

Pemda Terkesan Tidak Tanggap, Ketum MKA LAM Riau Kecewa

Pekanbaru, katakabar.com - Kalau saja semua    pemerintah daerah (pemda) di Riau melek dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dibikin pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (PSR), bisa jadi 24 ribu hektar yang ditargetkan di Riau tahun ini, bakal rampung.

Ini berarti, Rp750 miliar duit dari BPDPKS mengguyur petani kelapa sawit di Riau. Sebab duit hibah itu Rp30 juta per hektar lahan petani yang akan diPSR. Nilai itu naik Rp5juta dari nilai sebelumnya.   

Dibilang bisa rampung lantaran Pemdalah yang paling tahu dimana saja petani-petani yang sawitnya sudah layak untuk diremajakan. 

Bupati atau wali kota, tinggal memerintahkan kepala desa, camat, hingga dinas terkait, untuk mendata itu semua, lalu diusulkan untuk ikut PSR.

Dengan syarat yang cuma tinggal dua macam --- legalitas lahan dan identitas petani plus kelembagaan petani --- semestinya, tak butuh waktu lama Pemda memberesi semua itu. 

Tapi apa mau dikata, sampai bulan lalu, baru 6.100 hektar yang terealisasi dari target 24 ribu hektar itu. 

"Banyak petani yang tak tahu apa itu PSR.  Jangankan petani, kepala desa saja banyak yang tak tahu," cerita Helkis, salah seorang pengurus DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau. 

Kalau kenyataannya seperti itu, kapan sawit rakyat di Riau bakal tuntas diremajakan, soalnya Plh Ketua DPW Apkasindo Riau, Gulat Medali Emas Manurung merinci, saat ini ada sekitar 348 ribu hektar dari sekitar 3,6 juta hektar kebun kelapa sawit di Riau yang musti diremajakan. 

"Luasan yang harus diremajakan tadi bukan hanya pohon kelapa sawit yang sudah tua, tapi juga tanaman yang produktifitasnya rendah lantaran kesalahan bibit, hingga tanaman yang populasi per hektarnya kurang dari 60%," rinci Ketua Umum DPP Apkasindo ini. 

Mendengar itu, Al-Azhar geleng-geleng kepala.  "Luar biasa besarnya ya. Ini baru saya tahu soal PSR ini. Kok Pemda di Riau tidak cepat tanggap? Duit bantuan itu kan bukan duit APBD, kok tidak cepat disabet?" wajah Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau (MKA-LAMR) ini nampak kecewa. 

Mestinya kata Al-Azhar, kalau tangkapan imajiner seorang kepala daerah tinggi, dia akan langsung bergerak untuk memenuhi apapun supaya duit tadi bisa diterima petani di daerahnya. Bila perlu, si kepala daerah yang langsung turun sosialisasi.

"Sebab idealnya, begitulah cara si kepala daerah bersyukur lantaran tanggungjawab pembiayaan buat petani yang semestinya dari APBD daerahnya, sudah ditanggulangi pusat. Coba kalau duit sebanyak itu diharapkan dari APBD, kita tidak tahu kapan akan bisa dianggarkan, apalagi di situasi pandemi seperti sekarang," katanya. 

Bantuan dana PSR tadi kata Al-Azhar, sesungguhnya bukan sekadar bantuan. Tapi ada minimal tiga misi yang terselip di sana. 

"Pertama, jika petani dibantu memperbaiki kebunnya dengan cara replanting (PSR), maka si petani tidak akan berpikir untuk memperluas lahan supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Tapi memaksimalkan lahan yang sudah ada.   Intensifikasi. Misi semacam ini kan sama saja dengan membantu pemda terkait ketersediaan lahan yang semakin menipis," kata Al-Azhar.  

Yang kedua kata Al, jika duit itu terguyur ke daerah, maka geliat ekonomi akan muncul di sekitar wilayah kebun yang sedang proses PSR itu. 

"Pekerjaan baru muncul dan usaha-usaha kecil baru akan tumbuh. Ini sangat membantu masyarakat, khususnya di masa pandemi ini. Mestinya pemda harus terpikirkan sampai ke situ," tegasnya. 

Ketiga, PSR menjadi momen bagi petani kampung untuk merasakan kesetaraan dengan petani plasma. Sebab sebelumnya, ada ketimpangan perhatian antara petani swadaya dan petani plasma yang berujung pada kecemburuan.

Tapi tak ada istilah terlambat. "Setahu saya, antusias petani untuk mengakses PSR ini sangat besar. Tapi mereka dihadang oleh sejumlah hambatan di informasi dan birokrasi. Lantaran itu saya sebagai Ketua LAM Riau menghimbau semua pemda di Riau untuk sama-sama mendukung program PSR ini," pinta Al-Azhar. 

"Berikan kemudahan kepada petani mengakses PSR itu, layani sepenuh hati, jangan dihalang-halangi. Sebab ini momentum yang sangat penting bagi mereka untuk lebih sejahtera lagi ke depannya," Al menambahkan. 

Kesejahteraan tadi kata Al-Azhar tidak hanya dari produksi yang kelak jauh lebih bagus. Tapi juga nilai aset petani akan membengkak. 

"Tadi Pak Gulat bilang, kalau lahan tidak produktif, harganya cuma Rp40 juta per hektar. Tapi kalau sudah produktif, harganya bisa mencapai Rp150 juta per hektar. Ini kan luar biasa," ujarnya. 

Cerita di ataslah yang kemudian menjadi obrolan Gulat dan Al Azhar di komplek Agro Wisata RA Kopi, di kawasan Palas, Rumbai, Pekanbaru, Riau, tadi siang. Lebih dari dua jam mereka mengulik soal PSR dan petani sawit di Riau itu. 

Pertemuan dua lelaki ini sebenarnya tidak disengaja. Sebab, Al-Azhar lagi memanen jagung di komplek Agro Wisata itu, Gulat bertandang ke sana. 

Jagung di lahan seluas 4 hektar itu, disebut miniatur program Jaga Kampung yang dipopulerkan oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi.

Program Jaga Kampung ini kemudian ditindaklanjuti oleh Santri Tani Indonesia yang ada di sana, mereka diberdayakan merawat miniatur Program Jaga Kampung itu dengan budidaya jagung.

Kepala Dinas Perkebunan Riau, Zulfadli tak menampik kalau PSR yang terealisasi baru 6.100 hektar. Tapi yang berproses untuk PSR justru sudah mencapai 17.660 hektar.   

"Yang sudah mendapat rekom dan proses rekom di Dirjen Bun sekitar 6.000 hektar. Lalu yang sedang dalam proses verifikasi Tim PSR provinsi, 5.315 hektar. Proses verifikasi Tim PSR kabupaten 2.200 hektar dan proses input pengusul 4.245 hektar," rinci Zulfadli.

Rincian tadi menurut Zul, belum termasuk hasil kerjasama antara Apkasindo dan Surveyor Indonesia yang saat ini sedang menuju proses upload data lantaran sudah clear pada proses pemberkasan. 

Terlepas dari rincian tadi, Zul memang tak menampik kalau progres PSR ini terkesan lambat. Hanya saja, mantan Sekretaris DPRD Bengkalis ini tak mau mempersalahkan siapapun atas keterlambatan itu. 

"Ketimbang mencari siapa yang salah, mending saya membangun akses ke semua lini dan turun ke lapangan melakukan sosialisasi, termasuk menjalin kerjasama dengan asosiasi petani kelapa sawit seperti Apkasindo. Alhamdulillah, 4 bulan 10 hari saya menjadi Kadis Perkebunan Riau, begitulah progres yang sudah saya lakukan. Insya Allah, kita akan bisalah mengejar target yang 24 ribu hektar itu," Zul yakin.   


  

Editor : Aziz

Berita Terkait