Pemerintah Anjurkan Disdik Terapkan Pembelajaran Sesuai SKB 4 Menteri

Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran pada tahun pembelajaran baru 2020-2021 mendatang.

Kemendikbud menegaskan kembali pentingnya kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di masa pandemi Covid 19.

"Kami pahami sudah banyak pihak yang mau kembali belajar tatap muka di sekolah, tapi mesti dipastikan hal itu dilaksanakan secara hati-hati dan terkendali. Mohon bersabar dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga pendidikan," kata Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbud, Ainun Na'im di Bincang Sore Kemendikbud secara virtual, di Jakarta, kemarin seperti dikutip dari Situs Resmi Kemendikbud RI.

Berdasarkan data pemantauan internal Kemendikbud per 27 Juli 2020, sebanyak 79 kabupaten dan kota masih belum melaksanakan pembelajaran sesuai dengan panduan dalam keputusan bersama empat menteri.

Sebanyak 18 kabupaten dan kota berada di zona hijau, 39 kabupaten dan kota berada di zona kuning, 20 kabupaten dan kota berada di zona oranye dan 2 kabupaten dan kota berada di zona merah.

Di zona hijau, Ainun menjelaskan sebagian besar bentuk pelanggaran yang terjadi adalah tidak melaksanakan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker dan jaga jarak saat masuk sekolah. Di zona kuning, oranye dan merah bentuk pelanggarannya, melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah.

“Itu sebabnya, kami instruksikan agar pembelajaran di daerah tersebut harus segera menyesuaikan dengan SKB 4 Menteri ini,” tegasnya.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahya Murni meminta kepada 79 kota dan kabupaten untuk segera menyelaraskan proses belajar mengajar dengan ketentuan yang berlaku.

"Arahan kita mendorong kepala daerah untuk melaksanakan kewajiban sesuai kewenangannya dalam menjalankan pedidikan yang aman di masa pandemi Covid 19," ujarnya.

Apresiasi kepada 418 kabupaten dan kota sudah melaksanakan pembelajaran di daerahnya sesuai dengan keputusan bersama empat menteri.

"Kami sangat mengapresiasi 418 kota dan kabupaten di Indonesia. Saya kira cukup efektif dan terbukti Pemerintah Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota berkonsentrasi menangani penanganan Covid 19 termasuk proses belajar agar berjalan dengan baik,” ulasnya.

Masih Murni, tahapan keputusan pembelajaran tatap muka harus berdasarkan status zona risiko Covid 19 di suatu wilayah.

"Ini yang menetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Pusat, tingkatannya per kabupaten dan kota, bukan Kecamatan bahkan Kelurahan dan Desa," cerita Dirjen Bangda.

Biar pendidikan tetap berjalan dengan aman di masa pandemi Covid 19, Murni memastikan bakal ada sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam perencanaan, impelementasi, monitoring, dan evaluasi khususnya di bidang pendidikan.

“Dengan evaluasi ini mudah mudahan, Pemerintah Daerah yang masih ada di zona kuning, oranye dan merah tidak memaksaksan diri membuka sekolah secara tatap muka,” tandasnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait