Pemerintah Terbitkan SKB, Optimalkan Penegakan Hukum Terpadu TP Karhutla

Jakarta, katakabar.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya teken Surat Keputusan Bersama (SKB) Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Selain Menteri LHK, SKB ini diteken Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Listyo Sigit, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin pada acara yang dihadiri Menkopolhukam RI, Mahfud MD di Markas Besar Polri, Jakarta, pada Rabu (6/5).

Menkopolhukam RI, Mahfud MD mengatakan, jika berdasarkan putusan MK, ditekankan perlunya penegakan hukum terpadu penanggulangan Karhutla yang berarti melibatkan multi pihak.

"Soalnya masalah Karhutla itu tidak semata-mata menyangkut satu bidang hukum, semisal dari Polri tapi terkait dengan hukum administrasi, bisa terkait juga dengan hukum perdata, semuanya harus ada penegakan hukumnya," ujar Mahfud dalam sambutannya.

Menteri LHK menimpali, jika penandatanganan peraturan bersama ini sangat penting sebagai upaya terpadu membangun satu komitmen yang bersinergi dan sebagai langkah responsif, serta proaktif dalam penegakan hukum lingkungan sesuai yang diamanatkan pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

“Hal ini pun menjadi wujud hadirnya negara dalam upaya melestarikan lingkungan dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Dan upaya itu ditopang oleh langkah-langkah yang profesional dan berintegrasi”, kata Siti.

Dilanjutkannya, kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi tidak berarti penegakan hukum bergerak secara sendiri-sendiri. Penegakan hukum harus dilakukan secara bersama untuk saling mendukung secara terintegrasi. Ini langkah efektif untuk memberikan efek jera bagi para Pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya Karhutla.

Dari pengalaman masa-masa sulit menghadapi kejadian Karhutla pada tahun 2015 lalu, Siti menyebut jika semua pihak telah memetik banyak pelajaran yang kemudian menjadi dasar pengambilan berbagai langkah pada berbagai tingkatan operasional kerja mulai dari tataran kebijakan hingga di tingkat tapak atau lapangan, hingga terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Presiden RI, Jokowi, terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama dan gotong-royong ini.

“Atas segala usaha dan upaya bersama itu, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada aparat POLRI, TNI, Kejagung, BNPB, Pemda, dan semua Kementerian yang terlibat serta seluruh masyarakat,” jelasnya.

Sinergitas kerja penanggulangan karhutla di Tahun 2020, di tengah masa sulit disebakan Pandemi Covid 19. Disebut Menteri LHK telah memberikan hasil penurunan luas areal terbakar sebesar 82 persen dan jumlah hotspot sampai 91 persen, lewat langkah-langkah yang dititik-beratkan pada pencegahan dan pengendalian melalui antisipasi sedini mungkin hotspot dan firespot melalui monitoring satelit dan patroli bersama, serta upaya modifikasi cuaca TMC, pengembangan kesadaran hukum masyarakat (paralegal), para Babinkamtibmas dan Babinsa, aparat desa, para tokoh, bersama-sama masyarakat.

Masih Menteri LHK, tidak cuma aspek pencegahan dan pengendalian yang menjadi strategi dalam penanganan karhutla. Pengendalian Karhutla melalui langkah-langkah penegakkan hukum faktor kunci yang sangat penting.

Jaksa Agung, Burhanuddin menimpali, Kejaksaan agung sangat mendukung keluarnya SKB ini yang disebutnya menjadi bentuk optimalisasi upaya-upaya penaggulangan Karhutla. Bahkan dirinya berucap pasca diterbitkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Presiden RI, Kejaksaaan Agung telah menginstruksikan kepada jajarannya di daerah agar meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dan optimalkan langkah penegakan hukum dalam upaya penanganan tindak pidana Karhutla.

Jaksa Agung meminta jajarannya untuk meningkatkan sosialisasi penerapan peraturan perundangan terkait penanganan tindak pidana Karhutla melalui rencana tuntutan maksimal oleh jaksa panuntut umum. Kemudian Jaksa Agung pun telah meminta jajarannya untuk menggelar pelatihan gabungan bagi aparat penegak hukum guna meningkatkan kapasitas dan sinergitas dalam penanganan tindak pidana Karhutla.

Sejalan dengan hal tersebut Kapolri, Listyo Sigit mengingatkan jika pada Rakornas Pengendalian Karhutla Tahun 2021, Presiden telah memberikan enam arahan yang harus dikerjakan oleh semua pihak untuk mencegah kejadian karhutla membesar dan menjadi bencana nasional.

Untuk itu dirinya dan jajaran kepolisian di daerah siap membantu semua upaya penanggulangan karhutla termasuk penegakan hukum secara terpadu seperti arahan presiden agar diterapkan penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi pada kasus-kasus karhutla.

"Polri terus bekerja sama untuk melakukan penegakan hukum terpadu pada kasus-kasus karhutla untuk menimbulkan efek jera kepada para pelaku," ujar Kapolri Listyo.

Jenderal Penegakan Hukum LHK, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK, Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Direktur Reskrimsus Polda beserta Jajaran, Asisten Pidana Umum Kajati, Perwakilan dari BNPB, serta Perwakilan Kementerian Pertanian, turut hadir.

Editor : Sahdan

Berita Terkait