Kalah Telak Tiga Kosong!

Pemkab Rohul Diperintahkan Segera Bayar Gaji Mantan Anggota DPRD Rohul

Pasir, Pengaraian, katakabar.com - Pemerrintah Kabupaten Rokan Hulu diperintahkan segera untuk membayarkan gaji mantan Anggota DPRD Rokan Hulu, Teddy Mirza Dal.

Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang menolak seluruh permohonan kasasi dari Bupati Rokan Hulu, Ketua DPRD Rokan Hulu, Kabag Hukum dan Sekwan.

"Pemkab Rokan Hulu kalah telak tiga kosong tanpa perlawanan apapun mengenai tidak dibayarkannya gaji mantan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Teddy Mirza Dal," kata Kuasa Hukum Teddy Mirza Dal, Efesus DM Sinaga SH, dan Ramses Hutagaol SH MH, pada Kamis (6/5).

Dijelaskan Efesus DM Sinaga SH dan Ramses Hutagaol SH MH, Pemkab Rokan Hulu dari pada Bupati Sukiman, mantan Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri, Sekwan Budhia Kasino, Kabag Hukum Edi Suherman kalah setelah putusan PN Pasir Pengaraian, PT Pekanbaru terakhir Mahkamah Agung (MA).

"Jadi, kalau sudah ditolak habis sudah upaya hukum ya mereka harus legowolah. Di PN Pasir Pengaraian kalah, PT Pekanbaru kalah dan terakhir permohonan kasasi di MA mereka kalah. Sekali lagi kami sampaikan, upaya hukum telah habis sehingga tidak ada alasan pemkab Rohul untuk memperlambat pembayaran gaji klien kita Teddy Mirza Dal," tegas Efesus.

Lanjut Efesus DM Sinaga, pembayaran gaji itu terdiri dari tunjangan komunikasi intensif 15 Bulan × 8.925.000, tunjangan perumahan 15 Bulan × 9.185.950 dan tunjangan tranportasi 15 Bulan × 12.750.000 yang mesti segera dibayarkan Pemkab Rohul, rincinya.

Dalam pada itu, Teddy Mirza Dal pemenang gugatan di PN Pasir Pengarain, PT Pekanbaru, dan MA, mengaku puas dengan upaya hukum yang dia jalani. Artinya menurutnya keadilan dan kebenaran itu dapat dia buktikan dengan nyata.

"Terhadap Kabag Hukum Pemkab Rohul, Ketua DPRD, Sekwan Rokan Hulu, kami meluruskan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekarang terbukti benar setelah surat putusan pembayaran gaji itu keluar dari Mahkamah Agung. Untuk itu, Kabag Hukum Pemkab Rohul harus lebih banyak belajar. Jangan jadikan hukum itu sebagai dendam politik," tegas Teddy Mirza Dal, padaKamis (6/5).

Kata Teddy Mirza Dal, sebelumnya kami kira anggapan pemohon Kasasi itu tidak benar, sebab penerapan hukum itu sudah sesuai dengan perundang undangan. Putusan yang dilakakukan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebelumnya tidak mengandung kekeliruan baik dari segi pertimbangan hukumnya. Mereka seharusnya memahami fakta persidangan dan segera melaksanakan putusan tersebut.

Mantan Kabag Hukum Pemkab Rohul, Edi Suherman tidak mau berbicara atau menanggapi hasil putusan permohonan Kasasinya di Mahkamah Agung (MA).

"Itu bukan urusan saya, silahkan ke Kabag hukum. Saya sudah pindah," ujar mantan Kabag Hukum Pemkab Rohul, Edi Suherma kepada katakabar.com.

Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Budhia Kasino mengaku belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung tersebut.

"Kami belum terima putusan MA. Kalau sudah ada tolong dikirim ke kami agar bisa diproses sesuai ketentuan," kata Budhia Kasino. 

Editor : Sahdan

Berita Terkait