Pemuda Dukung Banwaslu Meranti Tolak Politik Uang

Meranti, katakabar.com - Dukungan terus mengalir kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Meranti, tolak politik uang di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kepulauan Meranti.

Kali ini dukungan tolak politik uang, datang dari Ketua Relawan Donor Darah Kepulauan Meranti, Wan Suhendra. Hal ini mudah - mudah menjawab keresahan masyarakat 'Negeri Sagu' nama lain dari Kepulauan Meranti, terhadap praktek Money Politic (Politik Uang) meningkat tajam jelang hari H sesuai jadwal pada 9 Desember 2020 nanti.

"Pemuda sangat mendukung Banwaslu Kepualauan Meranti tolak politik uang. Banyak unsur yang mendukung praktek yang menderai demokrasi, kata Wan Suhendra kepada katakabar.com di ujung selulernya pada Sabtu (5/12) malam.

Ketua Relawan Donor Darah Kepulauan Meranti (RD2M) ini menjelaskan, begitu gampang dan terlihat lumrah di sebagian wilayah politik uang. Padahal, ini bahaya laten pad ajang pesta demokrasi. Politik itu bentuknya tidak melulu uang, jelasnya.

Lantaran politik uang terminologi tentang janji atau pemberian (feed back) disebabkan memilih seseorang dalam kontestasi politik. Apalagi money politik tetap masuk kategori suap-menyuap dan disebut pula korupsi (Al Ghulul).

"Dalam demokrasi, money politic adalah penyakit. Suatu tindakan yang bisa merusak tatanan nilai dan meniadakan persaingan kompetitif sehat, Tapi, maraknya money politic bukan tanpa sebab. Tindakan itu lahir disebabkan adanya ketidakpercayaan rakyat terhadap politikus," ujar Wan.

Dasar hukum untuk larangan melakukan politik uang diatur dalam pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 523 ayat 1, menjelaskan, "bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan/memberikan uang/materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung/tidak langsung, diancam pidana penjara maksimal 2 hingga 4 tahun, denda maksimal Rp24 hingga Rp48 juta".

Editor : Sahdan

Berita Terkait