Perlawanan Penyandang Disabilitas Wyata Guna

Pekanbaru, katakabar.com - Puluhan penyandang disabilitas memasang tenda di trotoar jalan Pajajaran, Kota Bandung, Rabu (15/1). Mereka menggelar aksi protes terkait penerapan status Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna menjadi Balai Rehabilitasi. Perubahan ini dinilai merugikan.

Pantauan merdeka.com, penyandang disabilitas ini memasang tenda di dekat halte bus dengan alas karpet seadanya. Beberapa di antara mereka terlihat tertidur, sebagian lain ada yang makan dan memainkan gawai.

Mereka sudah menempati tenda berwarna oranye sudah sejak semalam setelah mereka dipaksa petugas balai dan kepolisian mengosongkan ruangan yang biasa mereka tempati.

Ketua Forum Akademisi Luar Biasa, Rianto menyebut ada 32 orang yang bertahan di dalam tenda. Mayoritas berstatus mahasiswa. Keputusan itu dilakukan sebagai bentuk protes mengenai penghentian layanan yang dilakukan Wyata Guna mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

"Belum ada kejelasan. Kami harus bagaimana atau apa yang bisa kami lakukan nantinya," kata dia saat ditemui di lokasi.

Humas Forum Akademisi Luar Biasa, Elda Fahmi mengatakan, salah satu poin yang menjadi sorotan dari perubahan status panti menjadi balai, para penyandang disabilitas hanya bisa mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama enam bulan. Jangka waktu itu dianggap tidak maksimal untuk penyandang disabilitas menguasai suatu keahlian.

Mereka khawatir hal ini berimbas pada kualitas yang tidak maksimal hingga tidak bisa memenuhi standar yang diinginkan perusahaan yang akan dijadikan tempat mencari nafkah.

"Karena ada perubahan nomenklatur panti menjadi balai hanya enam bulan di sini, dimulai balai pada dasarnya tidak memberikan pendidikan dasar, hanya pelayanan pelatihan lanjutan yang dimana mereka tidak memberikan layanan pendidikan," jelasnya.

"Teman - teman yang mengambil pendidikan formal harus keluar balai untuk vokasional lanjutan. Logika dasarnya gini, balai menerima lanjutan dari panti sekarang panti sosial tunanetra di Indonesia sudah tidak ada, karena diubah menjadi balai oleh Kemensos," ucap dia.

Elda dan rekan-rekannya akan terus bertahan di tenda darurat sampai ada solusi dan kejelasan.

 

Dipicu Perubahan Status Wyata Guna

https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2020/01/15/1140550/paging/540x270/dipicu-perubahan-status-wyata-guna.jpg

Status Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna berubah menjadi Balai Rehabilitasi dimaksudkan agar memberi akses lebih banyak kepada penyandang disabilitas menerima layanan pelatihan.

Perubahan ini berdasar Permensos Nomor 18 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Melalui beleid tersebut, nomenklatur Wyata Guna yang asalnya berbentuk panti menjadi balai. Perubahan itu berdampak terhadap pelayanan penghuni asrama yang selama ini menghuni Wyata Guna. Puluhan penyandang disabilitas bahkan telah diminta meninggalkan Wyata Guna sejak 21 Juli 2019 lalu.

Polemik itu ternyata tidak hanya memberi dampak negatif terhadap penghuni balai. Tapi juga terhadap SLBN A Kota Bandung yang berada dalam satu kawasan kompleks dengan Balai Wyata Guna yang terancam tergusur.

Apalagi surat permohonan hibah tanah dan bangunan untuk SLBN A Kota Bandung yang diajukan Gubernur Jabar ditolak oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang. Dalam surat balasannya, Agus justru meminta agar Pemprov Jabar segera mencari lokasi pengganti dan memindahkan SLBN A Kota Bandung.

 

Bantah Pengusiran

https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2020/01/15/1140550/paging/540x270/bantah-pengusiran.jpg

Pengelola Wyata Guna membantah sudah melakukan pengusiran. Kepala Balai Wyta Guna Sudarsono mengaku sudah melakukan sosialisasi mengenai aturan baru sejak setahun lalu. Para orang tua pun sudah mendapat penjelasan.

Dengan aturan baru tersebut ada pembatasan waktu tinggal untuk setiap penerima manfaat. Tujuannya untuk mengakomodir lebih banyak penyandang disabilitas lain menjadi penerima manfaat melalui sistem terminasi.

Jika semula penerima manfaat dapat tinggal di panti selama dua sampai tiga tahun. Dengan aturan baru, masa mereka menerima manfaat menjadi maksimal enam bulan. Para petugas Wyata Guna pun mendapatkan penambahan fungsi melayani rehab sosial dan pelatihan vokasi.

"Jadi, terminasi itu adalah pengakhiran sebuah layanan, kalau orang kuliah mah wisudanya lah, lulus, graduasi, kalau kami itu terminasi, pengakhiran," kata dia.

Atas dasar itu dia meminta semua pihak memandang bijak terbitnya Permensos. Apalagi, aturan ini masih dalam tahap peralihan. Artinya, Wyata Guna masih mempersilakan anak-anak SD, SMP dan SMA menetap.

Sementara itu, Kapolrestabes Bandung, Kombes Irman Sugema menyatakan pihaknya akan memastikan kemanan bagi para penyandang disabilitas yang bertahan di trotoar. Sekaligus meminimalisir potensi konflik yang mungkin akan muncul. Polisi sudah melakukan koordinasi dengan pihak balai berkaitan dengan solusi yang akan diambil.

"Tadi sudah ada beberapa penjelasan, dan sedang dilakukan langkah-langkah oleh instasi lainnya, seperti pemerintah daerah agar ini ada solusi yang memang bisa diterima oleh semua pihak, kata dia.

"Kami akan coba melakukan upaya persuasif kepada mereka, bagaimana mereka menyampaikan aspirasi, kemuduian kapasistas kami dalam ragka menjaga kemanan, itu pasti kita usahakan," ucapnya.

 

Editor : Sany Panjaitan

Berita Terkait