Perselingkuhan Guru ASN, Sikap Disdikpora Jelas Kok BKPP Rohul Diam

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga (Kadisdikpora) Kabupaten Rokan Hulu, Margono menegaskan telah memberi sanksi administratif kepada terdakwa, oknum guru Aparatur Sipil Negera (ASN) tersandung kasus perselingkuhan dengan istri orang berdasarkan laporan secara administratif Kepala Bidang (Kabid) Disdikpora Kabupaten Rokan Hulu, Jhon Fikar.

"Kita sudah ambil sikap, yakni sanksi secara etik dan moral mengenai kasus perselingkuhan seorang guru ASN," kata Margono kepada katakabar.com pada Senin (22/5).

Menurut Margono, sanksi adminstratif yang dimaksud dengan menonaktifkan guru tersebut selama proses hukum masih berjalan.

"Terdakwa guru ASN dinonaktifkan sementara dari status terdakwa sebagai tenaga pendidik di SDN 006 Ujung Batu," tegasnya lagi.

Secara moral kata Margino, apa yang dilakukan terdakwa tidak bisa dibenarkan.

"Sebagai pendidik, apa yang dilakukan terdakwa tidak mencerminkan moral pendidik yang baik," ulasnya.

Tapi sikap Disdikpora Kabupaten Rokan Hulu tidak sejalan dengan sikap dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Rokan Hulu memilih diam terkait kasus perselingkuhan ini.

Kepala Badan (Kanan) BKPP, Erfan Dedi Sanjaya tidak menjawab saat dikonfirmasi wartawan pada Senin (22/5).

Kabid Disiplin, Korps dan Penghargaan, Despa sama saja tidak merespon panggilan maupun pesan singkat yang dilayangkan wartawan.

Bila kita berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan BKPP Rohul Nomor kpts.800/BKPP/14.a/2022 tentang Pembentukan Tim Pengaduan Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan  dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu.

Itu artinya, di dalam internal BKPP Kabupaten Rokan Hulu ada Satuan Petugas (Satgas). Di mana Satgas ini bertugas secara spesifik menangani setiap perilaku ASN di Kabupaten Rohul.

Satgas mestinya merespon cepat berkaitan dengan etik. Apalagi sudah tersangkut kasus hukum dan peradilan seperti yang dialami terdakwa guru ASN.

Lantaran kasus tersebut, kini kinerja BKPP Rokan Hulu jadi sorotan lantaran terkesan menutupi proses laporan, dari mulai verifikasi, pemeriksaan hingga tidak transparan kepada publik. 

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu, Ali Imran menekankan, soal moral. Terdakwa harus terima sanksi dari Disdikpora Kabupaten Rokan Hulu.

"Harus ada sanksi tegas yang diberikan kepada guru ASN tersebut," jelasnya.

Politisi Partai NasDem ini menuturkan, tidak ada toleransi secara moral terkait perbuatan terdakwa. Selain menjalani sanksi administratif, kita hormati proses hukum sedang berjalan.

"Statusnya jelas terdakwa mesti dinonaktifkan sementara sebagai tenaga pengajar di SDN 006 Ujung Batu hingga ada putusan inkrah di pengadilan," katanya.

Harapan ke depan kejadian seperti ini menjadi pelajaran bagi semua dan jangan terulang lagi. Untuk itu para guru maupun tenaga pendidik mesti belajar dari kasus ini, dan bersikap dan berperilaku sebagai seorang pendidik yang menjaga marwah dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu, harapnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait