LKT Pilkada Kepulauan Meranti aman dan damai

Pilkada Serentak Meranti Makin Dekat, Tahapan Pilkada Berjalan Mulus

Meranti, katakabar.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Meranti bersama dengan Pemerintah setempat sudah menggelar pertemuan dan membahas Pilkada serentak 2020, meski di tengah wabah virus Corona mulai mereda di wilayah itu. 

Bupati Dua Priode Kepulauan Meranti, Irwan Nasir mengatakan, pertemuan bahas seluk - beluk persoalan Pilkada serentak Tahun 2020 mulai dari jadwal pencalonan, pelaksanaan serta aturan lain mesti ditaati oleh para calon peserta Pilkada dan serasa pilkada berjalan sesuai rencana.

Ketua KPU Meranti, Abu Hamid kepada katakabar.com menjelaskan, sesuai jadwal pelaksanaan Pilkada serentak berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang.

Pada tahap awal pendaftaran calon peserta dibuka pada Juni 2020 hingga keluar regulasi PKPU lebih lanjut. Untuk itu, bagi setiap peserta yang mau maju diminta segera mempersiapkan diri, seperti meraih dukungan partai politik, termasuk tim sukses, atribut dan lainnya agar tidak terjadi pelanggaran Pilkada," kata Abu Hamid.

Dalam pertemuan itu KPU berharap Pilkada berjalan aman dan lancar. Setiap calon harus mematuhi semua aturan Pilkada dengan tidak melakukan pelanggaran. 

"Salah satunya azas netralitas yang harus dilaksanakan oleh ASN atau pegawai yang digaji menggunakan uang negara," jelas Abu Hamid.

Aturan seluruh ASN harus bersifat netral dan tidak boleh mendukung salah satu calon manapun. Tapj tetap harus melaksanakan hak konstitusi, memilih calon sesuai hati nurani, intinya ASN dilarang keras melakukan politik praktis.

Dalam hal pemberian hadiah dan atribut kepada masyarakat dan tim sukses yang sudah diatur dengan jelas. Begitu pula pemberian atribut kepada masyarakat yang menurut aturan harus disesuaikan dengan jadwal kampanye calon peserta Pilkada.

"Aturan -aturan itu, perlu ditaati peserta Pilkada agar kedepan tidak terjadi penindakan oleh penyelenggara KPU dan Bawaslu yang senantiasa mengawasi setiap proses Pilkada. Tak kalah penting untuk menghindari protes dan komplain dari calon peserta Pilkada lainnya," bebernya.

Sebelumnya, Pemerintah Kepulauan Meranti bersama KPU, Banwaslu dan Polres Kepulauan Meranti mengadakan Doa Bersama untuk Pilkada Damai, Ratusan Santri di Kepulauan Meranti di kumpukan dan tentunya tetap Kedepankan Protokol Kesehatan Covid 19.

Ratusan santri dan santriwati itu, dari sejumlah pondok pesantren (ponpes) di Kepulauan Meranti doa bersama agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 berjalan lancar, aman dan damai.

Doa bersama dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19 ini dikemas dalam acara peringatan Hari Santri 2020 yang digelar di Musholla Agung Desa Insit, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Kamis (22/10) malam lalu.

Masalah Keamanan dipandang Serius oleh orang nomor satu di jajaran Tribrata Polres Kepulauan Meranti Kapolres Eko Wimpiyanto. Bersama ini untuk memohon dan mendekatkan diri kepada Allah SWT agar gelaran Pilkada di Kepulauan Meranti berjalan dengan lancar, aman dan damai.

"Kita bersama-sama berdoa agar pemilihan kepala daerah di Kepulauan Meranti berjalan dengan lancar, aman dan damai. Jangan sampai perbedaan pandangan memecah belah kita," ujarnya.

Selamat Hari Santri 2020. Sejalan dengan tema yang diusung pada tahun ini, "Santri Sehat, Indonesia Kuat", para santri dan santriwati diharapkan tetap patuh Protokol Kesehatan (Prokes) yang berlaku.

"Pandemi Covid 19 jangan sampai mengurangi semangat santri untuk terus berprestasi. Sehingga nantinya dapat ikut berkontribusi untuk membangun Kabupaten Kepulauan Meranti," pesannya.

Dari segi pengamanan pihak Polres Kepulauan Meranti serius dan menyiapkan pasukan sebanyak 135 Personel Gabungan Amankan Pleno Penetapan Nomor Urut Paslon Bupati dan Wabup Kepulauan Meranti Tahun 2020.

Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti memasuki tahapan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati.

Pleno dilaksanakan KPUD Kepulauan Meranti di Ballroom Hotel Grand Meranti, Selatpanjang, Kamis (24/9) pagi lalu.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito, yang pimpin pengamanan jalannya kegiatan bersama Wadir Pam Obvit Polda Riau, AKBP Pria Budi SIK.selaku pimpinan tim Supervisi dan Perwira Pengamat Wilayah Operasi Mantap Praja di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Sebanyak 135 orang personel gabungan disiagakan. Baik di titik kumpul, titik persimpangan sampai dengan lokasi kegiatan di Hotel Grand Meranti.

"Sebanyak 135 personil, 85 orang personil Polres Kepulauan Meranti, dibackup oleh TNI dari Koramil Tebing Tinggi 20 orang, Satpol PP 20 orang dan Dishub 10 orang," rincinya.

Selain menjaga keamanan, personel di lapangan berupaya menertibkan seluruh yang hadir agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik dalam hal memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan tidak berkerumun.

"Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, mari bersama ciptakan Pilkada Serentak tahun 2020 yang aman, damai dan sehat terhindar dari Covid-19," seru AKBP Eko.

Proses pengundian nomor urut diikuti tiga dari empat Paslon yang berkompetisi pada pemilihan Kepala Daerah di Kepulauan Meranti, meliputi Muhamad Adil - H. Asmar memperoleh nomor urut 1, Hery Saputra - Muhammad Khozin nomor urut 2, dan Mahmuzin Taher - H. Nuriman Khair nomor urut 3.

Pasangan Calon (Paslon) H. Said Hasyim - Abdul Rauf tidak bisa mengikuti pengundian nomor urut karena Abdul Rauf masih dirawat akibat Covid 19, dan otomatis akan menempati nomor urut 4.

Kegiatan diisi dengan penandatanganan fakta intergritas tentang penerapan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dan dilanjutkan dengan deklarasi damai.

Logistik Pilbup 2020 dari Nganjuk Tiba 'Negeri Sagu', Ini Totalnya

Logistik surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sudah tiba di kantor KPU Kepulauan Meranti, Riau, pada Sabtu (14/11) sore yang telah lalu.

Total surat suara 144.892 lembar di dalam 73 kotak, dibawah pengawalam ketat pihak kepolisian.

"Logistik surat suara Pilbup tahun 2020, dikirim dari percetakan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur diterima KPU Kepulauan Meranti, terbungkus dengan rapi berloga perusahaan percetakan," kata Ketua KPU Kepulauan Meranti, Abu Hamid, diteruskan Kordiv SDM dan Parmas KPU, Hanafi kepada katakabar.com by ponselnya, pada Sabtu (14/11) sore.

Kata Hanafi, totalnya 144.892 dalam 73 kota dibungkus rapi dikawal ketat personel Polres Kepulauan Meranti dari Nganjuk hingga ke Buton, Kabupaten Siak. Dari Buton hingga ke Kepulauan Meranti.

Surat suara untuk Kepulauan Meranti dicetak berdasarkan jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 139.524 lembar ditambah 2,5 persen dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan total 144.892 lembar. Untuk PSU itu disiapkan surat suara sebanyak 2000 lembar.

Total kotak sebanyak 73 kotak, untuk kotak 1 hingga kotak 72 berjumlah 2000 lembar surat suara, kotak yang ke 73 berjumlah 892 lembar.

Logistik surat suara saat ini, sudah di kantor KPU Kepualauan Meranti, rencananya pada Ahad (15/11) besok, mulai disortir.

"Kita harus menjaga logistik bersama - sama guna suksesnya Pilkada 9 Desember 2020 nanti, di saat sortir surat suara nanti dapat berjalan tepat waktu," sebutnya.

Sebagai Orang Nomor Wahid di Kepulauan Meranti Bupati Meranti, Irwan Nasir tidak tinggal diam dan dirinya mendukung sepenuhnya Pilkada Pekan Depan dan Pilkada serentak 2020 tinggal hitungan bulan. Gejolak politik pun mulai hangat. 

Para bakal calon yang ingin maju dalam kontestasi politik mulai melakukan manuver baik secara pribadi maupun lewat tim sukses untuk mendapatkan simpati rakyat sebanyak-banyaknya.

Dan itu sah-sah saja selama tidak merugikan rakyat dan mampu mewujudkan Pilkada yang aman tertib dan lancar.

Apalagi negeri ini tengah menghadapi Pandemik Virus Covid-19 yang pastinya akan mempengaruhi proses Pilkada karena penyelenggara, peserta dan pemilih diwajibkan mengikuti protokol kesehatan.

Meski dengan Kesibukan sehari-hari sebagai Bupati Meranti, Bupati dua Periode Irwan Nasir masih sempat memimpin rapat persiapan Pilkada.

Menyikapi hal itu, para pakar yang telah malang melintang di dunia politik, sebut saja Bupati Meranti Irwan Nasir, Mantan Ketua DPRD Riau, Drh Chaidir, Legislator DPRD Riau, Ade Hartati, Wakil Dekan Fisipol UNRI, Beli Nasution dan sejumlah pakar lainnya ikut serta bersuara.

Para pakar politik yang namanya tak asing lagi ditelinga itu memberikan masukan dan saran bagaimana agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan aman tertib dan lancar. Tentunya dengan jumlah pemilih atau partisipan yang tinggi. Itu mereka sampaikan dalam Dialog Menakar Kesiapan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 di Provinsi Riau melalui Video Conference yang ditaja oleh Ikatan Pelajar Riau Yogjakarta (IPRY) awal pekan ini.

Turut serta dalam acara itu, Ketua Keluarga Alumni Pelajar Mahasiswa Riau Yogjakarta (KAPEMARY) Riau Drs. H. Irwan M.Si, Ketua Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan, Anggota KPU Riau Nugroho Noto Susanto dan lainnya.

Komisioner KPU Riau Nugroho Noto Susanto menjelaskan, pada dasarnya Prinsip Pilkada harus mengacu pada Vox Papuli Vox Dei (suara rakyat suara tuhan), Salus Populi Suprema Lex Esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi), Dasar Hukum Pilkada sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Pasal 27 Ayat (I) UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah mengenai Pandemik Covid 19.

Pilkada serentak yang awalnya dilaksanakan pada 23 September 2020, lantaran terjadi pandemi Covid 19 terpaksa diundur menjadi 9 Desember 2020. 

Untuk masalah penganggaran diakui Nugroho Noto Susanto sudah tidak ada masalah karena untuk penyelenggaran Pilkada ditengah Pandemik Covid-19 ini mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat melalui APBN untuk membiayai pengadaan APD.

Masalahnya tiap pelaksanaan Pilkada adalah potensi pelanggaran klasik seperti Hate Speech, Politik Uang, Kampanye Hitam, Hoax/Fake News, Netralitas ASN, Politiisasi SARA, dan lainnya yang dianggap oleh peserta Pilkada sebagai upaya jitu untuk memenangkan kontestasi politik daerah itu.

Untuk menghidari itu semua Irwan Nasir yang menjabat Ketua Keluarga Alumni Pelajar Mahasiswa Riau Yogjakarta (KAPEMARY) turut memberikan masukan, Bupati Irwan mengatakan, jumlah pemilih dalam Pilkada sangat mempengaruhi pengakuan dari masyarakat terhadap pemimpin terpilih.

"Semakin besar jumlah pemilih maka semakin tinggi pula pengakuan masyarakat terhadap pemimpin terpilih dan tingginya kepercayaan diri pemenang Pilkada, begitu juga sebaliknya jika jumlah pemilih dibawah 50 persen maka pengakuan akan semakin lemah," jelas Irwan.

Dan masalah ini menurut Irwan menjadi PR untuk KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dapat meningkatkan partisipasi jumlah pemilih.

Lebih jauh Irwan mengatakan, pengalamanya mengikuti 2 kali Pilkada, terlalu kakunya Panwaslu dan KPU dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan Pilkada akan membuat ruang gerak para peserta Pilkada menjadi sempit padahal apa yang dilakukan oleh peserta itu secara tidak langsung merupakan sebuah sosialiasi untuk menarik  masyarakat agar mau memilih dan berpartisipasi dalam Pilkada.

"Berdasarkan pengalaman KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dan pengawas Pilkada sering membuat gerakan para peserta Pilkada menjadi terbatas dan ini akan mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih karena sosilaisi peserta menjadi sedikit," jelasnya lagi.

Masalah SARA, Black Kampanye, Hate Speech, Hoax dalam Pilkada, menurut Irwa sangat sulit dihindari karena masalah diatas bagi sebagian besar para peserta Pilkada merupakan senjata paling efektif untuk memenangkan kontestasi politik. 

Bahkan pakar politik lainya berpendapat kemenangan bukan ditentukan oleh tim sukses yang tampak tapi ditentukan oleh tim yang tak terlihat.

Tapi dapat diantisipasi dengan menggencarkan edukasi kepada masyarakat dan peserta Pilkada tentang bagaimana berdemokrasi yang sehat dan mengikuti Pilkada secara Fairless.

Masih Irwan, masalah politik uang sangat susah dihilangkan sebab sudah membudaya. Hal itu didukung oleh rendahnya pendidikan dan faktor pendapatan masyarakat.

"Tingkat penghasilan dan pendidikan di Indonesia tidak bisa disamakan dengan standar eropa dan hal ini sangat berpengaruh terhadap cara pikir dan bertindak masyarakat apalagi jika dilaksanakan didaerah terpencil dengan akses informasi yang sangat terbatas. Disini akan terjadi politik uang karena tidak ada uang masyarakat pasti tidak akan datang," paparnya.

Dicontohkan Irwan, masyarakat petani atau nelayan yang setiap hari pergi keladang akan enggan pergi memilih karena jika pergi memilih maka ia akan kehilangan waktu dan penghasilannya. Dan politik uang acap kali dianggap menjadi kompensasi.

Soal aturan Netralitas ASN dalam sebuah Pilkada, menurutnya hal ini juga sulit untuk dihilangkan karena dari kaca matanya, ASN tidak akan pernah bisa netral. Karena dengan mendukung salah satu peserta Pilkada merupakan salah satu cara untuk mendapatkan panggung dalam sebuah pemerintahan. Bagi pejabat yang mendukung tentunya akan mendapatkan jabatan yang baik dan strategis, dan bagi yang tidak menentukan sikap kariernya akan biasa-biasa saja apalagi yang ketahuan tidak mendukung.

Begitu aturan Pemerintah Pusat melalui Mendagri, KPU RI dan Bawaslu, yang melarang Kepala Daerah untuk melakukan perombakan kabinet 6 bulan sebelum Pilkada dan 6 bulan setelah pelantikan.

"Jika boleh saran sebaiknya demi Pilkada yang lebih bernilai dan bermartabat sebaiknya pasal ini direview lagi  karena akan menganggu jalannya pembangunan. Contohnya salah seorang pejabat yang calonya kalah kemungkinan akan bekerja setengah hati dan ini akan membuat kerusakan sistem serta pincangnya pemerintahan, sementara untuk menggantinya harus menunggu waktu selama 6 bulan," jelas Irwan.

Anggota DPRD Riau, Chaidir menimpali, kenapa adanya Black Kampanye, Money Politik menurutnya hal itu terjadi akibat rendahnya sportifitas peserta Pilkada, untuk itu azas Jurdil harus dijaga benar oleh KPU dan Bawaslu.

"Setiap peserta Pilkada boleh menggunakan semua cara untuk menang tapi tidak boleh menghalalkan semua cara," ujar Chaidir.

Politikus PAN Ade Hartati, melihat kecilnya partispasi Pilkada tak luput dari kurangnya kehadiran perempuan dalam kontestasi politik sehingga kaum perempuan malas memilih karena tidak memiliki perwakilan. Dan hal ini menurut Ade perlu menjadi perhatian dari KPU.

Wakil Dekan Fusipol UNRI Beli Nasution, berpendapat yang terpenting dalam mewujudkan Pilkada yang baik adalah para peserta Pilkada harus senantiasa menjaga Idealisme terutama dalam menghadapi Politik praktis.

Di sisi lain, bahas pidana Pilkada, Sentra Gakkumdu Kepulauan Meranti Rapat bersama yakni Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kepulauan Meranti, melakukan rapat koordinasi di sekretariat Bawaslu Kepulauan Meranti Senin.

Agenda rapat koordinasi ini membahas terkait persiapan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020.

"Pasca penundaan tahapan penyelenggaraan pilkada per tgl 15 juni seluruh penyelenggaraan pilkada kembali dilanjutkan tentu kita semua yang tergabung di Tim Sentra Gakkumdu baik dari Unsur Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian kembali diberi tanggung jawab untuk mengawal kembali seluruh tahapan pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada 9 Desember nantinya," kata Ketua Banwaslu Meranti, Syamsulrizal kepada wartawan, Senin (22/06) lalu.

Syamsulrizal berharap, tim sentra Gakkumdu ini bisa bekerja dengan maksimal selalu mengedepankan Persamaan serta Solid dan kompak dalam melaksanakan tugas nantinya.

Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti
AKP Prihadi Tri Saputra SH MH mengatakan, untuk menciptakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti perlu intervensi dari gakkumdu agar situasi ketentraman ketertiban masyarakat (trantibmas) kondusif.

"Kita Perlu juga dilakukan pemetaan terkait daerah rawan dalam penyelenggaran Pilkada nantinya seperti Kampanye Hitam, politik uang dan mobilisasi ASN, dapat juga kita lakukan pemetaan terkait dengan basis pasangan calon nantinya bisa dianggap rawan dalam pemetaan," ungkap AKP Prihadi

AKP Prihadi menambahkan, akun-akun media sosial yang tidak bertanggung jawab diluar yang didaftarkan di KPU juga berdampak terhadap kamtibmas, Preventif juga merupakan strategi yang dapat dilaksanakan dengan sosialisasi kepada msyarakat dan ASN misalnya terkait dengan aturan tindak pidana.

"Ada 3 pilar Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan harus berjalan harmonis dan komunikatif," kataAKP Prihadi

Kajari Kepulauan Meranti, Budi Raharjo SH MH menyampaikan, kegiatan rapat koordinasi seperti ini sangat baik dilaksanakan, Hukum harus ditegakkan, Negara kita Negara hukum.

"Tentu saja dalam proses penangan dugaan tindak pidana pilkada dan menjadikan status tersangka dengan alat bukti yang kuat, dapat juga disampaikan bahwa dari Kejaksaan Agung menyampaikan upaya preventif (pencegahan) juga harus dilakukan, dan dalam melakukan penindakan pidana pilkda tentu harus ada payung hukum dengan tujuan yang sama. Untuk meneggakkan hukum itu sendiri, dan sosialisasi diperkuat. Terkait dengan tangkap tangan dugaan money politik akan kita telusuri lebih lanjut, dalam KUHP ruang itu disebutkan," beber Budi Raharjo.

Komisioner Bawaslu Kepulauan Meranti, Romi Indra menyebutkan, ada beberapa norma pasal yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur terkait dengan dugaan tindak pidana yang dapat diproses sebelum penetapan calon. Di antaranya seperti mutasi jabatan yang dilakukan 6 bulan sebelum penetapan calon tanpa izin Mendagri.

Romi Indra menambahkan, terkait dengan penyalahgunaan kewenangan program dan kegiatan yang dilakukan kepala daerah yang dapat menguntungkan dan merugikan pasangan calon lain terhitung 6 bulan sebelum penetapan calon, sanksi yang dapat dikenakan juga berat selain sanksi pidana juga terdapat sanksi administrasi apabila dilakukan petahana yaitu pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten.

"Imbauan ini harus disampaikan, Bawaslu Kepulauan Meranti sudah bersurat ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai bentuk pencegahannya," katanya.

Sentra Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penegakkan hukum tindak pidana pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu Kepulauan Meranti, Kepolisian Resor Kepulauan Meranti dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. 

Sentra Gakkumdu Kabupaten berwenang menangani dugaan tindak pidana pemilihan di Wilayah Kabupaten. tampak hadir dalam rapat tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Budi Raharjo SH MH. 

Dari unsur kepolisian dihadiri Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti, Ario Damar SIK SH, Kanit Tipiter Polres Rahmad Wahyudi SH, Ps Kanit Tipidum Polres T. Erick Ghazali, SH bersama anggota Polres yang tergabung di sentra Gakkumdu. Dari unsur Bawaslu hadir Komisioner Bawaslu Kepulauan Meranti Syamsurizal, Romi Indra, M Zaki, Korsek Eri Gunawan dan Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti yang tergabung dalam Gakkumdu.

SStaf Ahli Bupati Bidang Politik H Askandar menyampaikan, tahapan pelaksanaan pilkada sudah berjalan dengan baik dan KPU Kepualauan Meranti melanjutkan dengan deklarasi. 

"Selamat kepada paslon yang sudah mendapat nomor urut satu dua dan tiga serta dapat bermanfaat," ucap Askandar.

Deklarasi Damai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 dan penandatangan Fakta integritas dalam pemilihan aman damai serta menerapkan aturan yang ada dan peraturan yang berlaku.

Editor : Sahdan

Berita Terkait