Denda Capai Rp42 Miliar

PN Pelalawan Jatuhkan Vonis PT SSS Bersalah

Pelalawan, katakabar.com - Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) memasuki babak baru. Perkara itu menjerat PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS). Tersangka Alwi Omni Harahap menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Estate manager perusahaan sawit  secara korporasi, kasus ini pun seret Eben Ezer sebagai Direktur Utama PT SSS.

Itu diketahui saat sidang agenda pembacaan putusan majelis hakim terhadap terdakwa PT SSS dalam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan, Selasa (19/5). 

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan Riau akhirnya menjatuhkan vonis terhadap  PT Sumber Sawit Sejahterah (SSS) perkara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai, Bambang Setyawan SH MH sebagai hakim ketua yang juga Ketua PN Pelalawan, didampingi Djoko Suciptanto SH MH dan Nurrahmi SH MH sebagai hakim anggota.

Terdakwa korporasi PT SSS diwakili Direktur Utama (Dirut) Eben Ezer Lingga didampingi pengacaranya H Makfuzat Zein SH MH. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan diwakili Rahmat Hidayat SH.

Dalam Agenda pembacaan putusan majelis hakim terhadap terdakwa PT SSS dalam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan, digelar di ruang sidang Cakra. Itu setelah dua pekan lamanya tertunda. 

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana, lantaran kelalaiannya sebabkan  dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup," kata Hakim, Bambang.

Seperti diatur dalam Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dakwaan alternatif kedua.

PT SSS juga dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.

Hal itu seperti yang dimaksud dalam Pasal 109 jo Pasal 68 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sesuai dakwaan kelima Penuntut Umum.

Menjatuh pidana kepada terdakwa dengan denda pidana Rp3.500.000,000, tegas Bambang.

Hakim  menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan atau pemulihan akibat tindak pidana sebesar Rp38.652.262.000,-.

Menetapkan barang bukti beberapa berkas mulai dari akta pendirian PT SSS dan dokumen lainnya.

Jadi total denda pidana yang dijatuhkan ke perusahaan perkebunan kelapa sawit itu mencapai Rp42 M lebih.

 

 

 

Editor : Sahdan

Berita Terkait