Polda Riau Panggil Pastor Terkait Sengketa Lahan

Pekanbaru, Katakabar.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau memanggil seorang pastor, Elias Semangat Sembiring terkait laporan perusahaan sawit PT Dermali Jaya Lestari. Elias dilaporkan karena sengketa lahan antara kebun sawit miliknya dengan perusahaan tersebut di Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Elias bersama pastor lainnya yang tergabung dalam Kelompok Tani Mangalo Makam Labora dituding perusahaan berkebun dalam hak guna usahanya (HGU). Lahan seluas 150 hektare itu sudah dipasang plang tanda penyidikan beberapa waktu lalu.

"Untuk terlapor sudah dikirim undangan. Prosesnya masih panjang," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Andri Sudarmadi, Kamis (24/9).

Andri menyebutkan, sudah ada beberapa saksi dipanggil dalam kasus ini. 

Humas PT Dermali Sulistiono saat dikonfirmasi tidak menjawab. Pesan yang dikirim juga belum berbalas.

Informasi dirangkum, PT Dermali Jaya Lestari mendapatkan izin pelepasan kawasan tahun 1991 dengan izin prinsip menanam karet dan kakao. Adapun HGU baru diperoleh tahun 2002 dengan luasan 2.090,778 hektare. 

Salah satu warga Suku Sakai (tempatan), Bustami mengaku memiliki tanah di lokasi sengketa pada tahun 1994.

Menurut Bustami, dia mendapatkan tanah sebagai anak kemenakan Suku Sakai karena tanah itu merupakan ulayat. Untuk memperoleh itu, ada surat keterangan dari tetua adat atau Bathin sebelum perusahaan memperoleh HGU.

"Sejak tahun 1994 saya berkebun, tidak ada perusahaan (PT Demali) datang ke kami, ataupun tapal batas," kata Bustami.

Bersama sejumlah pemilik lahan ulayat di sana, Bustami akhirnya menjual tanah itu kepada pria bernama Hendra alias Okim pada tahun 2008. Sebelum menjual, ada surat dari Lembaga Adat Suku Sakai Bengkalis sebagai majelis tertinggi bahwa lahannya itu ulayat pada tahun 2000.

Ada sekitar 150 hektare yang akhirnya dijual bersama warga Suku lainnya. Saat penjualan pada tahun 2008, ada juga surat pernyataan sempadan dari perusahaan lain bahwa lahan tidak masuk ke arealnya. 

Di saat bersamaan, PT Dermali melalui Kabag TU saat itu, Sulistiono juga menyatakan ada 128 hektare lahan belum mengganti rugi sebagai syarat memperoleh HGU. Oleh karenanya, perusahaan menyatakan tidak akan berkebun di sana karena mengakui ulayat tadi.

"Kalau tanah saya yang dijual di lokasi itu ada 10 hektare, warga lain juga menjual. Hal ini diketahui Bathin Musa (kepala suku) saat itu," katanya.

Bustami juga mengatakan, setelah jual beli tadi, Hendra membuat parit gajah untuk mengelilingi lahannya. Sejumlah alat berat diturunkan dan penggalian ini mendekati barak pekerja PT Darmali.

Saat itu, perusahaan tidak pernah melakukan protes hingga akhirnya terbuat kanal besar tadi. Lahan mulai ditanam bibit sawit.

Pada tahun 2014, Hendra menjual tanah ini kepada Pastor Elias Sembiring dan belasan pastor lainnya. Jual beli ini juga disaksikan pemilik lahan pertama dan dibuatkan akta notarisnya.

Dengan surat keterangan tebas (SKT) sebagai landasan, Pastor Elias menaikkan status surat tanahnya menjadi surat keterangan ganti rugi (SKGR). Pihak desa mengeluarkan SKGR dan mendapatkan resgistrasi dari pemerintah kecamatan.

Lalu Pastor Elias membuat kelompok tani dan mengembangkan kebun sawit. Hasilnya digunakan untuk membiayai Yayasan Uskup Agung serta jemaat Katolik di Medan, Sumatra Utara.

Kemudian pada tahun 2019, PT Dermali melapor ke Polda Riau dengan dugaan tindak pidana menduduki lahan tanpa izin. Kasusnya ditingkatkan ke penyidikan beberapa bulan lalu.

Untuk Bathin Musa, sebagai ketua Suku Sakai yang tahu asal muasal tanah ini sudah tidak bisa dihubungi lagi. Usia yang sudah menginjak 100 tahun membuat Bathin Musa sulit diajak berkomunikasi. 

Cucu Bathin Musa, Bathin Abiyan, ketika dikonfirmasi tak mengetahui persis kronologis lahan tersebut. Dia hanya membenarkan memang ada PT Dermali di daerahnya.

"Setahu saya, PT Dermali itu baru membuat kebun 700 hektare," katanya. 

Sejak beroperasi, Bathin Abiyan menyebut Sakai sebagai suku asli Bengkalis tidak mendapat pola kemitraan atau plasma dari PT Dermali. Begitu juga dengan bantuan lainnya untuk pembinaan petani.

"Kami itu hanya dapat bantuan dari PT Chevron, mengelola bank sampah, perusahaan lain tidak ada," katanya.

Sementara kuasa hukum Elias Sembiring, Andreas Fransiskus Hutajulu SH dan kantor pengacara Andrian & Samuel Attorneys At Law mengaku heran dengan laporan PT Dermali ini. 

"Klien saya membeli, ada surat-aurat, diketahui Bathin, kenapa pembeli dipidanakan," kata Andreas.

Kalau seandainya tanah kliennya itu ilegal, tambah Elias, tidak mungkin setiap tahun membayar pajak. Apalagi ada nomor registrasi dari kecamatan setempat untuk lahan kliennya itu.

"Ngapain kami bayar pajak kalau tanah itu ilegal, kami ada bukti bayar pajaknya," tegas Andreas.

Andreas mengaku pernah diajak bermediasi oleh kuasa hukum PT Dermali di Medan. Hanya saja buntu karena perusahaan menawarkan ganti rugi hanya Rp300 juta.

"Klien kami beli Rp4,8 miliar tanah itu, tidak sesuai dengan pengeluaran pengelolaan kebun yang ditaksir sudah hampir Rp7 miliar," kata Andreas.

 

Editor : Sany Panjaitan

Berita Terkait