Politik Memanas, Perpanjangan HGU di Rohul Agar Ditahan

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Persolan perpanjangan HGU di Kabupaten Rokan Hulu Riau disoroti, bahkan Anggota DPRD Rohul dari Fraksi Partai NasDem meminta Bupati Sukiman untuk menahan segala proses administrasi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Rohul, M Hasby Assodiqi mengatakan dalam proses administrasi perpanjangan HGU yang disampaikan oleh sejumlah perusahaan ke Bupati Rokan Hulu, Sukiman supaya ditahan sebelum persoalan hak masyarakat diselesaikan pihak perusahaan.

"Kami selaku Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dari Fraksi Partai NasDem meminta kepada Bupati Sukiman untuk menahan proses administrasi perpanjangan HGU perusahaan, sebelum perusahaan menyelesaikan dan memberikan hak masyarakat sebesar 20 persen dari luas lahan sesuai undang-undang," kata Hasby, kepada katakabar.com, Kamis.

Hasby menyebut, tidak sedikit areal perkebunan bersinggungan bahkan masuk atau memakai hak rakyat dan ulayat. Nah, jika HGU itu asal diberikan maka konflik akan secara otomatis berkepanjangan ditengah-tengah masyarakat.

"Untuk itu, pemerintah punya kewenangan menolak atau menahan proses penerbitan HGU. Sebab, tata cara di undang-undang perkebunan itu juga sangat ketat untuk mendapatkan HGU, apalagi menyangkut hak masyarakat yang musti dikeluarkan," sebutnya.

Sebab kita tau lanjut Hasby, dalam proses pembuatan HGU, semua persoalan hak rakyat dan ulayat harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum HGU diterbitkan.

"Memang ini persoalan klasik yang hampir terjadi di seluruh konsesi. Meski demikian, secara undang-undang perusahaan harus memenuhi kewajibannya untuk mengeluarkan 20 persen buat rakyat dari luas lahan tersebut," ujarnya.

Dilain sisi lanjut Hasby, meski sejumlah perusahaan saat ini tengah mengurusi perpanjangan HGU, tak bisa dipungkiri erat kaitannya dalam situasi politik di Kabupaten Rokan Hulu yang kian memanas. Untuk itu, dia berpesan, dalam proses perpanjangan HGU tidak melibatkan politik dalam menghadapi situasi Pilbup 9 Desember 2020 mendatang.

"Kita hanya mengingatkan Pemerintah daerah, bagi perusahaan yang saat ini tengah mengurusi perpanjangan HGU tidak mengorbankan rakyat. Kita tau, hal yang demikian erat kaitannya dengan suhu politik di Kabupaten Rokan Hulu. Apalagi dalam menghadapi Pilbup 9 Desember mendatang, jangan masyarakat dikorbankan demi kepentingan politik," tegasnya.

Editor : Anggi

Berita Terkait