OTT Kades Rokan Timur

Polres Rohul Sita Rp20 Juta Hasil Pungli Pengurusan SKRT dan SKGR

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Tim Unit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Rokan Hulu, Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Desa Rokan Timur, Soewardi Soeryaningrat pada kasus pungutan pembuatan SKRT dan SKGR di kantor desa, pada Selasa (19/10).

Pantasan di peresmian Jembatan Sei Siasam di Desa Rokan Timur, Kecamatan Rokan IV Kota, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) oleh Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar dan Wakil Gubernur Provinsi Riau, Edy Natar Nasution pada Rabu (20/10), Kepala Desa Rokan Timur tidak hadir, rupanya kena OTT Tim Unit III Tipikor Reskrim Polres Rokan Hulu.

“Operasi Tangkap Tangan terhadap Kepala Desa Rokan Timur, Soewardi Soeryaningrat dan Kaur Tata Usaha, Sukron ini tindak lanjut dari keluhan dan pengaduan warga ke Polres Rohul, mengenai proses pembuatan SKRT dan SKGR, yang setiap persilnya dipungut biaya Rp2 juta oleh pelaku,” ujar Kapolres Rohul, AKBP Eko Wimpiyanto.

Setelah menerima laporan pengaduan warga kata AKBP Eko, saya perintahkan Unit III Tipikor Satreskrim Polres Rohul melakukan penyelidikan ke lapangan.

“pada Selasa (19/10) sekitar pukul 15.45 WIB lalu, Unit III Tipikor Satreskrim Polres Rokan Hulu memperoleh informasi lagi tentang adanya masyarakat yang mau mengurus dan membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR)."

Terus Tim menyelidiki ke kantor Desa Rokan Timur dan terbukti. Kita temukan aksi pungutan untuk 10 persil yang dikenakan biaya masing-masing Rp2 juta, dimana totalnya Rp20 juta," cerita mantan Kapolres Kepulauan Meranti ini..

Di Tempat Kejadian Perkara (TKP), dalam ruangan Kades sambung Eko Wimpiyanto, ditemukan dan diamankan 10 persil SKRT dan SKGR sedang dikoreksi dan ditandatangani Kades Rokan Timur.

Kades dan Kaur TU, serta barang bukti sudah kita bawa ke Mapolres Rohul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Para pelaku ini dijerat pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 KUH-Pidana ancaman hukuman paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta paling banyak Rp1 miliar,” tandasnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait