Prahara Dari "Manggala"

Kementerian kehutanan (Manggala Wanabhakti) menjadi satu-satunya otoritas yang mengeluarkan izin perhutanan di Indonesia. 

Sehari setelah Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengirim surat teguran kedua kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Isi surat yang diteken oleh Sekjen KLHK Bambang Hendroyono itu, supaya RAPP menyesuaikan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) perusahaan dengan regulasi tata kelola gambut yang dibikin Pemerintah. 

Tidak jelas seperti apa detil isi surat itu dan tata kelola gambut yang mana yang disebutkan oleh KLHK. Yang pasti, surat itu berhasil dibocorkan oleh foresthints.news --- portal berita lingkungan berbahasa inggris berkantor di Jakarta --- ke publik. 

Tak butuh waktu lama, sejumlah portal berita lokal di Riau menyadur berita itu ke dalam bahasa indonesia. Judul berita yang nongol lumayan bisa membikin jantung para pekerja di RAPP empot-empotan; Izin RAPP Dicabut!

Padahal bukan cuma RAPP sebenarnya yang menerima surat teguran semacam itu, tapi juga perusahaan perhutanan lain yang ada di Riau, yang juga membikin RKU.

Persoalannya sekarang, apakah teguran dalam surat itu akan bisa dilaksanakan oleh RAPP? 

Kembali ke regulasi tata kelola gambut yang disebutkan oleh KLHK tadi. Kalau tata kelola gambut yang  disebutkan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71/2014 jo Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57 tahun 2016, bisa dipastikan, perusahaan perhutanan manapun tidak akan bisa memenuhi persyaratan yang diharuskan oleh KLHK, kecuali hengkang dari kawasan gambut itu. 

Sebab ada dua poin penting di PP itu yang membikin orang perusahaan perhutanan dan bahkan perkebunan, ngenes. 

Pertama; tinggi permukaan air pada semua kanal musti 0,4 meter. Lahan yang kedalaman gambutnya lebih dari tiga meter, harus dijadikan Fungsi Lindung. Kedua; bila luas gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter tadi melebihi 40 persen dari total luas lahan perusahaan, maka semua lahan perusahaan akan direstorasi. Pemerintah menyediakan lahan pengganti (land swap).

Sumber katakabar.com cerita bahwa PT Arara Abadi cs yang selama ini mensuplai bahan baku ke pabrik PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) juga menerima surat yang sama. Namun perusahaan yang bernaung di bawah bendera Asia Pulp and Paper (APP) ini nyantai saja lantaran konsesinya yang terdampak pada PP tadi tak seberapa. 

Beda dengan RAPP cs yang bernaung di bawah bendera Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL), yang separuh izin konsesinya harus ditinggalkan demi memenuhi tuntutan isi PP tadi sementara urusan land swap yang dijajikan pemerintah, masih di ujung langit. 
Ini menjadi signal akan ada masalah besar di perusahaan ini. 

Data Asosiasi Pegusaha Hutan Indonesia (APHI)ada 1,47 juta izin Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Riau. 

Hasil studi Indonesian Working Group on Forest Finance (IWFF) pada 2010, luas konsesi RAPP adalah 350.165 hektar. Tapi jika digabung dengan luas lahan 65 mitranya, luasan tadi membengkak menjadi 1.159.047 hektar. Ini baru tadi per Desember 2010. 

Dari luasan inilah kemudian RAPP mendapatkan   setidaknya 9,5 juta ton bahan baku untuk menghasilkan target 2 juta ton pulp dan 350 ribu ton kertas pertahun. 

Sementara IKPP, per 2010 anaknya perusahaannya bernama PT Arara Abadi mengantongi izin konsesi seluas 299.975 hektar. Jika ditambah dengan luas lahan 46 perusahaan mitranya, maka total luas lahan yang ada mencapai 953.139 hektar. 

Semua izin di atas tadi tentu tidak didapat begitu saja oleh dua perusahaan raksasa ini bersama mitranya. Tapi pasti sudah melalui proses panjang. Termasuk soal mengeluarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang sampai-sampai harus menebangi hutan alam. 

Sebab data IWGFF tadi menyebut, dari 2004-2008, RAPP maupun IKPP masih mengandalkan 50 persen atau sekitar 8,8 juta meter kubik kayu alam per tahun untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya. 

Padahal dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 disebut bahwa izin HTI diberikan pada lahan semak belukar yang kepadatan kayunya maksimal 5 meter kubik perhektar dengan diamater kayu tak lebih dari 10 sentimeter. Lalu kok bisa lolos kayu-kayu alam?  
Soal izin tadim izin-izin itu berlaku selama 30 tahun plus satu daur ulang tanaman. Ini berarti, izin itu baru habis selama 37 tahun. Dan kalau misalnya izin itu didapat pada 1990 --- meski rata-rata izin perusahaan ini didapat sejak tahun 1992 --- maka masa berlaku izin-izin tadi hingga 2027. Ini artinya, masa berlaku izin tadi masih tersisa 10 tahun lagi. Lantas kenapa tiba-tiba disuruh hengkang? Lantas kenapa tiba-tiba ada aturan main soal gambut? Bukankah aturan main gambut kurang dari 3 meter baru boleh dikuasai sudah ada sejak lebih dari 15 tahun lalu?
  
Yang pasti, semua izin kehutanan tadi bukan  dikeluarkan oleh pribadi Hajrul Harahap (1988-1993, Djamaluddin Suryohadikusumo (1993-1998), Nurmahmudi Ismail (1999-2001), Mohammad Prakosa (2001-2004), MS Kaban (2004-2009) atau Zulkifli Hasan (2009-2014). Tapi dikeluarkan oleh kepala lembaga negara bernama Menteri Kehutanan. 

Jika sekarang KLHK memberlakukan peraturan baru, sama saja KLHK membunuh atau berusaha memasukkan ke penjara, semua orang terdahulu yang terlibat pada proses pengeluaran izin maupun RKT perusahaan perhutanan yang ada. Sebab lagi-lagi, tentunya mereka tidak mengeluarkan izin itu serampangan, tapi sudah melalui proses dan kajian berbagai aspek. 

Sebab jika sudah sangat terpojok, bukan tidak mungkin para pengusaha hutan menempuh cara-cara yang tak lazim; mempraperadilankan, menggugat atau bahkan menuntut ganti rugi kepada pemerintah tentang izin yang diberikan dan izin yang masih berlaku tapi sudah direcoki.

Belum lagi kalau pengusaha hutan ini kemudian blak-blakan, berapa duit yang musti mereka rogoh untuk bla-bla bla-bla nya oknum yang ada di kementerian kehutanan dan lingkarannya, biar semua urusan beres. 

Sebab sudah rahasia umum, saat industri perhutanan masih kinclong dan penebangan kayu alam masih wokeh, banyak yang kecipratan duit hasil tebangan ini. 

Jadi, ada baiknya KLHK lebih jernih berfikir tentang apa yang akan dibikin tentang 'hutan' yang ada di Riau. Menyelamatkan gambut sah-sah saja, tapi lakukanlah dengan cara-cara yang elegan. Tidak dengan cara-cara yang membikin gaduh. 

Misalnya menjanjikan lahan pengganti atau membikin aturan permukaan air di gambut musti 40 sentimeter. Sebab lahan pengganti bukan perkara mudah, selain sulit mencari lahan itu, ongkosnya sudah berapa pula. Belum lagi ongkos pengusaha memindahkan aset. 

Terus tinggi permukaan air gambut yang musti 40 sentimeter. "Ini kan sama saja dengan menyuruh pengusaha bunuh diri. Sebab jika ketinggian permukaan air di kawasan gambut hanya 40 sentimeter, maka tanaman akan punah," kata Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau, Gulat Medali Emas Manurung. 

Editor : Aziz

Berita Terkait