Prancis Terbitkan Undang-undang Baru Tangani Ujaran Kebencian

Katakabar.com - Prancis menyiapkan jaksa dan unit pemerintah khusus untuk menangani ujaran kebencian di dunia maya. Hal ini didasarkan pada undang-undang baru di negara tersebut.

Kini, untuk kasus konten ujaran kebencian atau konten terlarang lainnya menurut undang-undang itu, Prancis memberikan waktu 24 jam kepada Facebook, Twitter dan perusahaan teknologi lainnya yang memiliki layanan media sosial atau serupa, untuk menyingkirkan konten tersebut.

"Orang-orang akan berpikir dua kali sebelum bertindak gegabah, jika mereka tahu bahwa ada kemungkinan besar mereka akan dimintai pertanggungjawaban," kata Menteri Kehakiman Nicole Belloubet dikutip dari Reuters, Jumat (15/5).

Undang-undang ini memantik kritik dari kelompok pendukung kebebasan berpendapat, salah satunya La Quadrature du Net(LQDN). Mereka menyebut parlemen Prancis seharusnya menargetkan model bisnis yang dijalankan oleh perusahaan teknologi.

Platform Medsos Siap Bekerjasama

Menanggapi undang-undang ini, Kepala Urusan Publik Twitter untuk region Prancis Audrey Herblin-Stoop menyatakan perusahaan akan terus bekerja sama dengan pemerintah guna membangun Internet yang lebih aman dan memerangi ujaran kebencian ilegal, sambil melindungi internet terbuka, kebebasan berpendapat, dan persaingan yang adil.

Sementara itu, Computer & Communications Industry Association yang berbasis di Washington dan Brussels mengaku prihatin dengan undang-undang ini. Dilansir dari France24, mereka menyatakan, "Undang-undang ini dapat menyebabkan penghapusan konten yang berlebihan karena perusahaan, terutama startup, akan melakukan kesalahan."

Sumber: Liputan6.com

Editor : Sany Panjaitan

Berita Terkait