Presiden RI Instruksikan Pengendalian Karhutla 2021

Jakarta, katakabar.com - Presiden Republik Indonesia, Jokowi kumpulkan lebih dari 300 orang, meliputi Menteri dan Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati, Walikota wilayah Rawan Karhutla beserta Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, dan para pelaksana teknis lapangan BPBD, Kepala UPT lingkup KLHK serta Koordinator dan Kepala Daerah Operasi Manggala Agni secara hybrid (luring dan daring), untuk memberikan arahan pengendalian Karhutla tahun 2021, dari Istana Negara, Jakarta, (22/02) kemarin.

Presiden RI meminta para Menteri, Pimpinan lembaga, Pimpinan daerah dan penegak hukum untuk memprioritaskan upaya pencegahan Karhutla, lewat deteksi dini, monitoring areal rawan hotspot, dan pemantauan kondisi harian di lapangan.

"Semua mesti digerakkan untuk melakukan deteksi dini, monitoring di area-area yang rawan hotspot, kita pasti sudah tahu mana area yang rawan, mana yang mesti diwaspadai. Update informasi setiap hari sehingga kondisi harian di lapangan terpantau setiap hari. Manfaatkan teknologi untuk monitoring ini dan pengawasan dengan sistem dashboard. Hati-hati, begitu kebakaran meluas kerugian tidak hanya juta, atau miliar, tapi saya pastikan larinya pasti ke angka triliun, hati-hati, belum kerusakan ekologi dan ekosistem kita," tegas Jokowi.

Ditekankan Kepala Negara, diminta agar infrastruktur monitoring dan pengawasan karhutla harus sampai bawah.

"Libatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa dalam penanganan karhutla. Ajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi terus menerus kepada masyarakat," imbaunya.

Para menteri, pimpinan lembaga, pimpinan daerah dan penegak hukum untuk mencari solusi yang permanen agar korporasi dan masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.

"Kita perlu mencari solusi yang permanen untuk mencegah dan menangani Karhutla untuk tahan-tahun mendatang, sebab karena 99 persen Karhutla ulah manusia baik yang disengaja maupun tidak disengaja disebabkan kelalaian. Motif utamanya selalu satu, ekonomi. Saya tahu pembersihan lahan lewat pembakaran itu cara yang paling murah, ini mesti diberikan edukasi kepada masyarakat dan perusahaan korporasi untuk tidak melakukan hal tersebut," ajaknya.

Penataan ekosistem gambut dalam Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) harus terus dilanjutkan.

"Di Areal KHG harus dipastikan permukaan air gambut dalam posisi yang tinggi. Buat banyak embung, buat banyak sekat kanal, buat sumur bor dan bebagai teknik pembasahan lainnya agar lahan gambut tetap basah," serunya.

Pada penanggulangan Karhutla jangan membiarkan api membesar, harus tanggap dan jangan terlambat, sehingga api sulit dikendalikan.

"Kita semuanya mesti tanggap, Gubernur, Bupati, Walikota harus tanggap, Pangdam, Danrem, Dandim tanggap, Kapolda, Kapolres tanggap. Ini sebetulnya cuma masalah respon yang cepat saja kok, kalau kita merespon saat api baru kecil, rampung," ulasnya.

Untuk langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi, berikan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi, milik perusahaan, maupun di masyarakat sehingga timbul efek jera.

"Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan, baik sanksi administrasi, perdata, maupun pidana," tegasnya lagi.

Presiden berpesan agar jangan sampai kejadian karhutla berulang membuat malu Indonesia di ASEAN Summit. Jika dalam lima tahun terakhir ini sudah tidak ada negara yang membicarakan Karhutla di Indonesia. Jangan sampai dibuat ada lagi. Saya titip itu, malu kita. Dipikir kita enggak bisa membereskan masalah ini. Bisa. Tadi sudah disampaikan Pak Menko Polhukam sudah turun 88 persen. Kalau bisa ditingkatkan lagi dari angka itu," bebernya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melaporkan, telah terjadi penurunan Karhutla secara signifikan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 tercatat luas kebakaran yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2016, 2017, dan 2018, meliputi seluas 1.649.258 hektar.

Meskipun ini masih jauh lebih kecil jika dibandingkan luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 yang mencapai 2,61 juta hektar.

"Pada tahun 2020, luas kebakaran hutan dan lahan tercatat hanya 296.942 hektar. Menurun sangat signifikan jika dibandingkan tahun 2019, artinya (menurun) 82 persen. Jika dibandingkan dengan kebakaran hutan tahun 2015 berarti menurun sebesar 88,63 persen," kata Mahfud.

Dari informasi dari BMKG, pada tahun 2021 sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih berpotensi mendapatkan curah hujan menengah – tinggi hingga April 2021. La Nina masih bertahan diperkirakan hingga semester I tahun 2021. Secara umum, bulan Mei 2021 diprakirakan sebagai fase transisi dari musim hujan ke musim kemarau.

Tapi tetap waspada potensi karhutla di Pulau Sumatera pada bulan Februari, dan Mei hingga Juli 2021. Sebagian Kalimantan dan Sulawesi juga dilaporkan sudah terjadi kebakaran, waspadai puncaknya pada bulan Agustus dan September.

Editor : Sahdan

Berita Terkait