Program PSR Presiden Jokowi Terancam Tak Jalan di Riau, Ini Indikasinya

Pekanbaru, Katakabar.com - Ribuan petani kelapa sawit di Riau terancam tak bisa melakukan peremajaan kebunnya. Padahal, program itu merupakan gagasan Presiden Joko Widodo.

Misalnya saja di Kampar terdapat 3.358 orang petani sawit di Riau terancam tak bisa melakukan peremajaan kebun sawit miliknya lantaran mandeknya pencairan Iuran Dana Peremajaan Tanaman Kebun (Idapertabun) yang bersumber dari Asuransi Bumiputera.

Ribuan petani tadi berasal dari 14 desa di empat kecamatan yang ada di Kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu. Seperti kecamatan, Kampar Utara, Tapung Hulu, Tapung Hilir dan Tapung. Total biaya peremajaan di wilayah itu hampir mencapai Rp50 miliar.

Ketua KUD Mukti Lestari Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, Sugeng Haryadi bercerita ada sebanyak Rp700 juta dari Rp3 miliar yang tak kunjung cair untuk peremajaan itu. Itu milik  44 anggota KUD itu.

"Duit Idapertabun yang bersumber dari Asuransi Bumiputera itu sangat perlu untuk peremajaan kebun kelapa sawit kami. Enggak mungkinlah kami berhutang ke bank, sementara duit kami ada," paparnya.

Ia mengatakan pihaknya telah berupaya meminta bantuan ke beberapa pihak untuk pencairan uang tersebut. Bahkan juga ke Dirjen Perkebunan dan Gubernur Riau.

"Tapi enggak ada tanggapan. Mereka kayak lepas tangan begitu. Padahal, kami mau ikut Idapertabun ini gara-gara dibilang program nasional oleh Dirjenbun," terang ayah dua anak ini.

Ketua KUD Tri Manunggal Abadi Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Suprojo juga mengatakan hal yang sama. 

"Mestinya ini momen bagi kami untuk melakukan peremajaan kebun. Sebab ada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bisa kami ikuti. Tapi uang kami enggak dibayar, gimana kami mau ikut PSR?"

Yang membikin lelaki 47 tahun itu makin miris, sebagian duit tadi sudah ada persetujuan pembayaran, tapi enggak juga dibayarkan oleh Bumiputera.

"Di sinilah kami sebenarnya sangat butuh Dirjenbun dan instansi lain untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi semua menghindar," katanya.

Sebelumnya Kepala Departemen Korporasi dan Pengembangan Bisnis AJB Bumiputra 1912, Niken Pratitis menyebut, pihaknya tetap akan membayarkan hak petani. Hanya saja dia berharap petani bersabar dulu.

"Sampai kapan kami bersabar? Sampai program PSR habis dan kami tak bisa peremajaan?," tanya dia.

Adanya persoalan tadi, Anggota Dewan Pakar Hukum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Samuel Hutasoit, SH,.MH,. C.LA mengaku miris menengok apa yang dirasakan oleh para petani ini.

Menurutnya, mestinya semua stakeholder sawit khususnya Dirjenbun harus berperan aktif membantu petani biar dana mereka segera cair dan segera pula bisa ikut program PSR.

"Legal standing Perjanjian Idapertabun itu ditandatangani oleh Dirjenbun dan Bumiputera. Itu artinya Dirjenbun harus mendesak dan mengambil langkah hukum agar Bumiputera segera menyelesaikan kewajibannya," ujar lelaki 32 tahun ini.

Lantas kata magister hukum Universitas Indonesia ini, kalau merujuk pada perjanjian terkait Idapertabun itu, tak ada alasan apapun bagi Bumiputera untuk menunda pembayaran kewajibannya yang sudah jatuh tempo.

"Bumiputera pun sudah mengakui kewajibannya itu lantaran sudah membayarkan sebagian uang pertanggungan kepad petani. Jadi hak para petani itu sudah clear dan wajib segera dibayarkan," tegasnya.

Menurut Samuel, kalau peremajaan kebun petani terganjal gara-gara dana itu tidak cair, maka hal itu sama saja dengan mengganjal program prioritas Presiden Jokowi.

"Kami di Apkasindo, sangat konsen dengan apa yang menjadi keluhan petani ini, sebab mereka anggota Apkasindo," katanya.

Editor : Sany Panjaitan

Berita Terkait