Proses 9 TSK, Polda Riau Komit Tangani Karhutla

Pekanbaru, katakabar.com - Kepolisian Daerah Provinsi Riau komit untuk terus melakukan penegakan hukum secara tegas bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan baik perorangan maupun korporasi.

Pada tahun 2021 ini, Polda Riau sudah melakukan pengungkapan 9 kasus dan 9 tersangka.

Luas lahan terbakar 25,75 hektar, tersebar dibeberapa wilayah, seperti kasus di Meranti dengan 1 orang pelaku inisial Zul,
3 kasus di Bengkalis dengan 3 tersangka masing-masing inisial MIS, SAN dan YUN,
2 kasus di Kota Dumai dengan 2 pelaku, PET dan FIK, 1 kasus di Kampar dengan 1 tersangka bernama EDO,
1 kasus di Inhil dengan 1 pelaku MAS, dan
1 kasus di Pelalawan dengan 1 tersangka inisial SUR.

Polda Riau sudah memeriksa 14 orang saksi, serta 7 orang saksi ahli, Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr ahli dibidang Kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Ir. Amrizal Ahli Perkebunan dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dr.Basuki Wasis ahli Kerusakan Lingkungan IPB, Yahya T. Sebastian S.Hut, Msi ahli Planologi Kehutanan dari UPT KPH Bagan Siapi api.

Terus, Helvi S.Hut ahli Planologi Kehutanan dari UPT KPH Bagan Siapi api, Alabano Amral ahli Planologi Kehutanan dari UPT KPH Bagan Siapi api, dan Adam DAM Sopyan S.Hut ahli Planologi Kehutanan dari UPT KPH Bagan Siapi api.

Kasus masih tahap penyelidikan, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi dikelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, saat ini dalam proses pemenuhan alat bukti untuk ditingkatkan ketahap penyidikan.

Motif para tersangka membakar lahan adalah ekonomi, dengan cara lebih dulu melakukan pembersihan dengan cara menebas semak belukar. Setelah ditebas dibiarkan hingga kering hingga selanjutnya dilakukan pembakaran.

Pembakaran dilakukan agar mempercepat proses pembersihan lahan,dan alasan mengambil madu hutan dengan cara membakar sarang lebah dan akhirnya membakar semak dan lahan.

Para tersangka dijerat Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014, tentang Perkebunan dengan pidana penjara lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar, cerita Kapolda Riau Irjen Agung Setia Imam Efendi saat doorstop media pada acara Apel Siaga Pencegahan Karhutla Provinsi Riau Tahun 2021 di lapangan kantor Gubernur Riau, Selasa (16/3) pagi.

Kapolda berharap ke depan, masyarakat harus benar-benar paham pembukaan lahan dengan cara membakar adalah sesuatu yang dilarang. Lantaran penyebab terjadinya Karhutla ulah manusia yang membakar.

Kapolda menegaskan, Polri bersama TNI dan satgas Karhutla SIAP di lapangan mendeteksi api dan melakukan tindakan secepat mungkin untuk memadamkannya.

Untuk itu diingatkan semua pihak Karhutla akan terus berlanjut dari tahun ke tahun bila tidak ada kesadaran dari para perilaku pembakar dan kepedulian semua pihak.

"Penegakan hukum jalan terus, pantang mundur dan berharap optimis untuk tetap bisa melihat langit biru di Provinsi Riau," tegasnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait