Proyek Timbunan MTQ Pelalawan Terindikasi Mark Up

Pelalawan, katakabar.com - Proyek pengerjaan penimbunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pelalawan biayanya hampir Rp4 miliar dari APBD Perubahan Tahun 2020 lalu.

Lokasi proyek persis di areal mesjid Ulul Azmi, nantinya bakal digunkan untuk tempat acara pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi.

Proyek penimbunan yang dikerjakan PT Superita Indoperkasa, dan Konslutantan pengawas CV Althis Consultant, terindikasi mark up. Itu sebabnya, jadi sorotan Koordinator investigasi forum Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) Riau Bersatu.

LSM Riau Bersatu mendesak BPK RI segera audit proyek tersebut. Apalagi, kegiatan dinilai melanggar UU Nomor 11 Tahun 1967, yang sudah diubah menjadi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang kegiatan usaha pertambangan dan energi.

"Proyek penimbunan tidak kantongi perizinan ini, jelas sangat merugikan negara dan daerah disebabkan tidak memberikan PAD. Tidak cuma itu, Pemda mengacu pada Perda, dan Perbub. Padahal berpedoman kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, penimbunan mesti dipadatkan per layar 40 centimeter, nyatanya di lokasi tidak ada sama sekali. Ini alasnya proyek timbunan beridaksi mark up kubikasi penimbunan tanah ," kata Devid Amriadi Koordinator investigasi forum Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) Riau Bersatu, Devid Amriadi kepada katakabar.com, pada Kamis(25/2/) kemarin.

Kata Devid, proyek tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam kontrak yang berlaku terjadi adendum lataran tidak sesuai pekerjaan 34 hari kelender. Adendum dilaksanakan, itu pun tidak bisa selesai berdasarkan spesifikasi pekerjaan tanah yang ada dalam kontrak, ujarnya.

Soal adendum, ini areal tersebut land, keseluruhan areal 4 hektar. Kalau disounder lagi tidak sama bakal ketinggian yang sudah disounder.Padahal dalam posisi penimbunan tersebut, cuma melihat ketinggian.

"Kita Minta BPK segera audit proyek timbunan PUPR Kabupaten Pelalawan, yang sudah menghabiskan duit hampir Rp4 miliar. Kuat dugaan mark up, untuk acara MTQ tingkat Provinsi Riau, dan pemerintah segera menertibkan pertambangan galian C yang disinyalir tidak mengantongi izn," tandasnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait