PT IIS Tolak Berikan Peta Ke Komisi II DPRD Pelalawan

Pelalawan, katakabar.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke lahan hak guna usaha (HGU) PT Inti Indosawit Subur (IIS).

Sidak tersebut dilakukan para anggota legislatif ini untuk meninjau langsung dan memastikan laporan masyarakat serta informasi media, termasuk soal adanya penutupan anak Sungai Lubuk Godang di Desa Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan yang diduga kuat dilakukan perusahaan perkebunan kelapa sawit yakni PT IIS.

Kunjungan dadakan delegasi wakil rakyat ini, dipimpin Ketua Komisi II, Abdul Nasib , Wakil Ketua Komisi II, Charles didampingi sejumlah anggota Komisi II, meliputi Sukardi dan Yulmida, serta tokoh masyarakat Kecamatan Pelalawan, Indra Mansyur.

Tiba di lokasi perusahaan grup PT Asian Agri ini, para anggota legislatif disambut Management PT IIS. Turut menyambut, Manager kebun, Budianto dan Humas PT IIS, Ahmad Taufik yang langsung mengarahkan para anggota DPRD Pelalawan ini menuju titik lokasi.

Di sana, Ketua berserta anggota Komisi II DPRD Pelalawan melihat adanya bekas aliran air yang diduga kuat adalah anak sungai Lubuk Godang yang telah ditimbun dengan tanah.

Setelah mendengar penjelasan Management PT IIS, Ketua Komisi II beserta anggota meminta perusahaan untuk menunjukkan peta pengelolaan lahan HGU mereka. Tapi, management PT IIS menolak memberikan peta tersebut dengan dalih membantah laporan warga terkait adanya penutupan anak sungai yang mereka lakukan.

Kami sudah turun bersama tokoh masyarakat setempat, Indra Mansyur, untuk melihat secara langsung lokasi anak sungai yang diduga ditutup oleh PT IIS, pada Senin (5/6) kemarin.

"Kami belum bisa mengambil kesimpulan, sebab management perusahaan baru mau memberikan peta pengelolaan lahan HGU mereka. PT IIS ngotot dan membantah telah melakukan penutupan anak sungai tersebut," kata Wakil Ketua Komisi II, Carles kepada katakabar.com pada Selasa (6/4) siang di kantornya.

Politisi PDI-P ini menyebutkan, dengan adanya penolakan perusahaan untuk memberikan peta tersebut, pihaknya (Komisi II) bakal membawa hasil sidak itu kepada pihak Badan Musyawarah (Bammus). Nantinya dapat dijadwalkan hearing atau rapat dengar bersama (RDP) yang menghadirkan management PT IIS, Dinas Perkebunan dan peternakan (Disbunak), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas penanaman modal, pelayanan perizinan satu pintu (DMPP2TSP) Pelalawan, dan masyarakat Desa Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan.

Selain itu, kami bakal berkoordinasi dengan Balai wilayah sungai Sumatera (BWSS) III, untuk dapat hadir dalam haering yang direncanakan dilaksanakan pada akhir April mendatang.

Pada RDP ini nanti, bakal diketahui apakah PT IIS melakukan penutupan anak sungai tersebut.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan lewat instansi terkait yang kami undang, akan membawa peta lengkap wilayah 'Negeri Amanah' ini. Baik peta lahan pemukiman masyarakat, lahan kebun, hingga daerah aliran sungai (DAS). Khususnya anak sungai Lubuk Godang," sebutnya.

Andai nanti PT IIS terbukti melakukan penutupan anak sungai Lubuk Godang, sambung Carles, yang menjabat Ketua KNPI Kecamatan Pangkalan Kuras ini. Pihaknya meminta agar Pemkab Pelalawan dapat memberikan sanksi tegas kepada perusahaan.

"Dan bila perlu, kami rekomendasikan pencabutan izin korporasi perusak lingkungan di 'Negeri Seiya Sekata' ini kepada Pemerintah Pusat, itu bila terbukti melakukan pelanggaran UU 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup," tegasnya.

Management PT IIS melalui Humasnya Ahmad Taufik, masih belum memberikan respon atas hasil kunjungan Sidak Komisi II DPRD Pelalawan terkait adanya penutupan anak Sungai Lubuk Godang tersebut. Padahal sudah dihubungi bye selulernya di nomor 081382135xxx. Meski dalam keadaaan aktif, hingga berita ini diterbitkan, Humas PT IIS belum memberikan jawaban.

Editor : Sahdan

Berita Terkait