Rapat Paripurna DPRD Bengkalis

Rangkum Dulu Hasil Reses, Baru Disampaikan ke Pemerintah

Bengkalis, katakabar.com - Kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis gelar sidang paripurna penyampaian hasil laporan reses masa Persidangan ke II Tahun 2020, di Ruang Rapat DPRD Bengkalis, pulau seberang.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Heri Indra Putra mengikuti rapat paripurna, wakili Plh Bupati Bengkalis, Bustami.

Rapat paripurna ini bertujuan untuk merangkum hasil reses dari aspirasi masyarakat nantinya disampaikan kepada Pemerintah Daerah, kata Ketua DPRD Bengkalis, Khairul Umam kepada awak media pada Selasa (4/7) siang.

Sebelumnya reses para anggota DPRD masa persidangan ke II Tahun 2020 sudah dilaksanakan pada 21 April hingga 26 April yang lalu. Sejalan dengan itu, untuk penyampaian laporan hasil reses ini disampaikan secara perwakilan dari masing-masing fraksi. 

Penyampaian laporan reses pertama dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suara Rakyat, Golongan Karya (Golkar), PDI Perjuangan, Karya Bintang Indonesia dan Gerindra, dan semua fraksi fraksi sepakat untuk menyerahkan laporan reses, cerita Ketua DPD PKS Kabupaten Bengkalis ini. 

Dijelaskannya, pada reses ada yang menjadi catatan bersama disampaikan fraksi PDI Perjuangan.

Pemekaran Kecamatan Bengkalis, Bantan dan Rupat, agar dapat diagendakan lagi. Dengan melakukan upaya dan kajian lanjutan, pelayanan yang dilakukan masyarakat saat ini sangat jauh disebabkan infrastruktur tidak memadai, kata Sofyan.

Untuk itu ujar Sofyan, tahun ini mudah mudahan upaya mau pun kajiannya dapat teralisasikan dan dianggarkan. Biar tahun 2021 mendatang, Ranperda sudah di mejA DPRD untuk dibahas secara kongkrit.

Soal Infrastruktur jalan poros Bengkalis-Bantan, maunya tidak cuma menimbun tapi melakukan upaya pemerataan jalan. Nanti masyarakat tidak lagi mengeluh dan segala pelayanan terhadap masyarakat dapat terpenuhi, ujarnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan,
Heri Indra Putra mengatakan, reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan masyarakat secara berkala yang merupakan kewajiban anggota DPRD. 

Untuk itu, kami menyerap dan menindaklanjuti segala aspirasi dari masyarakat dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggung jawaban moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam Pemerintahan, sebutnya.


Editor : Sahdan

Berita Terkait