Home / Nusantara / Resmi Dilantik, Pengurus DPW Apkasindo Kalbar Genjot Program PSR
Resmi Dilantik, Pengurus DPW Apkasindo Kalbar Genjot Program PSR
Pekanbaru, Katakabar.com - Pengurus DPW Apkasindo Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2019-2024 resmi dilantik oleh Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung. Kali ini Indra Rustandi terpilih menahkodai DPW Apkasindo Kalbar tersebut.
Dalam gelaran yang ditaja di Mercure Hotel Pontianak dihadiri langsung oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Ketua DPRD Kalbar, M Kebing L. Hadir pula Sekjen DPP Apkasindo, Rino Afrino, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara yang juga anggota Dewan Pembina DPP Apkasindo, Tri Chandra selaku Asisten staf khusus Wakil Presiden, serta Syaiful Bahri yang merupakan staf khusus Menteri Pertanian.
Awalnya, lelaki 47 tahun ini terkejut dan tak menyangka kalau hajatannya itu dihadiri orang-orang penting tadi. Bahkan ayah tiga anak itu juga tak menyangka kalau Gubernur Kalbar, Sutarmidji sangat care dengan kelapa sawit.
"Isu yang kami dengar beliau enggak senang sama sawit, eh ternyata terbalik 180 derajat dengan apa yang kami dengar saat beliau berpidato," tutur Indra.
Bagi Indra, kehadiran semua petinggi tadi menjadi energi yang luar biasa bagi mereka untuk segera menggeber mesin organisasi.
"Untuk langkah awal kita akan lakukan konsolidasi dengan semua DPD. Ini bertujuan untuk menguatkan internal terlebih dahulu, sehingga mesin organisasi berjalan sesuai harapan," tuturnya.
Langkah selanjutnya, Indra akan fokus pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), khususnya pada petani swadaya. Dimana ceritanya di wilayah Melawi ada sekitar 110 hektar yang bakal diremajakan. Semuanya milik swadaya.
"Di 13 kabupaten yang tersebar di Kalbar, semuanya terdapat kebun kelapa sawit. Memang paking luas ada di Ketapang," terangnya.
"Sampai saat ini di Kalbar, sudah ada sekitar 400 ribu hektar sawit swadaya. Angka ini persis seperti yang diliris oleh Dinas Perkebunan Kalbar," imbuhnya.
Tak hanya PSR, mereka juga dihadapkan pada persoalan yang juga dialami oleh daerah lain penghasil sawit. Seperti masalah kawasan hutan, konsesi perusahaan, hingga tata niaga sawit yang kacau akibat munculnya Pabrik Kelapa sawit (PKS) tanpa kebun dan Loading Ramp.
Untuk persoalan tata niaga, Corporate Social Responsibility (CSR), pihaknya sudah menjalin kesepahaman dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar.
"Selama ini kan petani sering curiga dengan perusahaan. Perusahaan dibilang tidak terbuka, khususnya terkait penghitungan Indeks K. Untuk inilah kita akan rutin melakukan evaluasi, sekali dua bulan lah," tandasnya.
Komentar Via Facebook :