Pilkada Serentak 2020

Romi Indra: Warga Jangan Terjebak Politik Uang

Meranti, katakabar.com - Badan Pengawas Pemihan Umum (Bawaslu) Kepulauan Meranti mengajak masyarakat Kepulauan Meranti, khususnya pemilih untuk tidak terjebak dengan politik uang dalam Pilkada serentak tahun 2020, Kepulauan Meranti.

"Hindari dan tolak politik uang dan laporkan pelakunya ke Bawaslu Kepulauan Meranti dan jajaran," kata Komisioner Bawaslu Kepulauan Meranti, Romi Indra saat ditemui katakabar.com
di ruang kerjanya, pada Selasa (27/10).

Ditegaskan Romi Indra, politik uang dan menyebarkan isu negatif tentang suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam Pilkada merusak perjalanan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk itu, kita perlu perangi bersama laporkan pelakunya. “Ubah prinsip dari semula ambil uangnya, jangan pilih orangnya menjadi prinsip tolak uangnya jangan pilih orangnya dan laporkan pelakunya," tegasnya.

"Kejahatan dalam Pilkada, bila dibiarkan buntutnya tetap dirasakan masyarakat. Masyarakat yang menanggung memiliki pemimpin daerah yang menang dengan cara yang tidak bijak," imbaunya.

Bawaslu Kepulauan Meranti berpesan kepada masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Warga meranti yang memilih di Pilkada serentak tahun 2020 nanti, pilih sesuai hati nurani, bukan karena uang, dan bantu awasi prosesnya.

Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubungan Lembaga ini mengatakan, KPU Kepulauan Meranti sudah beres melakukan proses pendataan daftar pemilih dan sudah ditetapkan menjadi Daftar pemilih Tetap (DPT) Pilkada serentak tahun 2020 pada 15 Oktober 2020 lalu, totalnya 139.234 orang pemilih.

"Untuk pemilih yang tidak terdaftar, tapi memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan KTP elektronik, sebagaimana peraturan perundang – undangan."

Kami imbau kepada masyarakat, apabila ada oknum yang meminta identitas diri yang datang kerumah masyarakat, baik meminta KTP elektronik, KK dengan menjanjikan atau mengiming – imingi baik berupa sejumlah uang atau barang untuk memilih calon tertentu agar di dokumentasikan baik berupa video, foto atau direkam suaranya.

Perbuatan tersebut dilarang dalam Pilkada dan ada potensi pidana yang dilakukan dan laporkan pelakunya ke Bawaslu Kepulauan Meranti, Panwaslu Kecamatan atau ke Panwaslu Desa dan Kelurahan.

"Sanksi pelaku politik uang berat, jangan sampai nanti masyarakat kita menjadi korban disebabkan ketidaktahuannya sehingga menerima politik uang dari oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab yang ingin merusak proses demokrasi.

"Kami juga menghimbau agar calon dan Tim kampanye tidak menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih, sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang 10 tahun 2016, Saknsi berat juga dapat diterima oleh Paslon dan tim kampanye berupa sanksi pidana, dan untuk Paslon dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan atau diskualifikasi oleh KPU.

Penegasan tersebut sebagaimana Pasal 187A Undang-Undang 10 Tahun 2016 Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan.

Kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

"Ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," tandasnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait