RTRW Solusi Bereskan Masalah Kawasan di Kabupaten Bengkalis

Jakarta, katakabar.com - Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkalis bertandang ke Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta, di pekan ketiga Juni 2021, persisnya pada Kamis, 17 Juni 2021 lalu.

Wakil Ketua DPRD, Syaiful Ardi, Ketua Pansus RTRW, Arianto dan Anggota Pansus didampingi PUPR, Bappeda, dan Bagian Hukum Pemkab Bengkalis turut dalam rombongan disambut Kepala Subdit Rencana kawasan Hutan, Ari Prasetia

Pertemuan dilakukan terbatas dan tetap memperhatikan protokol Kesehatan sesuai anjuran pemerintah.

Soal RTRW Kabupaten Bengkalis, hampir 70 persen penduduk berada di kawasan hutan termasuk di 3 kecamatan baru. Lantaran itu berharap kawasan hutan yang sudah ada Fasos dan Fasum, termasuk masyarakat yang pemukimannya yang ada di sana menjadi sebuah perhatian yang penting.

"Dokumen RTRW ini dokumen yang sangat penting, kita berharap dalam waktu yang singkat bisa kami Perdakan, sebab berkaitan dengan investasi yang akan ditanam pihak investor. Kami mau masyarakat yang berada di kawasan itu tenang dan nyaman menetap dan tinggal di sana," ujar Arianto.

Kepala Subdit Rencana kawasan Hutan, Ari Prasetia menjelaskan, mengenai tata ruang wilayah bagian dari direktorat rencana penggunaan dan pembentukan wilayah kawasan hutan.

"Di dalam menyusun Perda wilayah provinsi seandainya masih tidak ada yang pas kawasan hutannya gubernur silahkan mengusulkan perubahan, nanti dibahas tim terpadu yang independen, kalau saya mengusulkan Bupati Bengkalis mengusulkan perubahan kawasan, harus dipetakan lebih dulu posisi mana saja yang ada masyarakatnya," jelas Ari.

Di dalam PP 21 menjelaskan Perda kabupaten harus mengacu pada Perda provinsi, batas-batas yang tercantum di Perda kabupaten harus sama dengan yang ada di Provinsi, tambahnya.

Anggota Pansus RTRW, Mustar J Ambarita menimpali, masalah di Bengkalis hampir setiap tahun terjadi. Berbagai persoalan ditemui di tengah-tengah masyarakat baik antara HTI dengan masyarakat, persoalan tapal batas antar desa, dan lainnya yang menjadi polemik tidak berkesudahan. Itu sebabnya, RTRW ini sangat penting untuk membereskan masalah tanah di Kabupaten Bengkalis secara umum," tegasnya.

Anggota Pansus lainnya, Rianto mengeluhkan persoalan yang terjadi di Kecamatan Bathin Solapan, pada Perda tahun 2004 hingga 2014 daerah tersebut tidak berada pada kawasan.

Tapi, begitu terbit Perda Provinsi pada tahun 2018, bahkan di pinggir jalan SPBU pun kena kawasan. Saya rasa ini sangat tidak adil," ulasnya.

Aspirasi masyarakat mesti diperjuangkan, dan mesti ada langkah-langkah yang dilakukan agar masalah RTRW ini kelar, kata Zamzami Harun.

Kemudian, Erwan mempersoalkan 3 Suaka Marga Satwa, seperti SM Balai Raja dan Siak Kecil masuk ke dalam kawasan biosfer diakui nomor 7 di dunia, di dalamnya terdapat masyarakat yang bisa diberdayakan untuk melestarikan kawasan hutan.

"Paling mendasar yang mau kami konsultasikan masalah SK 903. Penerapan SK 903 Provinsi Riau itu sangat tidak berpihak kepada kami, sehingga dengan konsep penyusunan RTRW banyak berbenturan," bebernya.

Hal itu bisa didiskusikan dengan provinsi, kalau masih belum sesuai dengan kawasan hutan harus disesuaikan di dalam perubahan kawasan hutan oleh gubernur, sebut Ari Prasetia lagi.

Editor : Sahdan

Berita Terkait